BERITA TERKINI
Penyitaan aset oleh KPP Pratama Magelang. (foto: DJP)
MAGELANG, DDTCNews – KPP Pratama Magelang melakukan penyitaan aset miliki wajib pajak di Desa Kalinegoro Mertoyudan Kabupaten Magelang pada 28 Juli 2022. Aset yang disita berupa sebidang tanah dengan luas 650 meter persegi.
Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3) KPP Pratama Magelang Joko Sulistantyo mengatakan penyitaan dilakukan lantaran utang pajak senilai Rp313 juta tak kunjung dilunasi oleh wajib pajak hingga Juli 2022.
“Aset yang disita ini digunakan sebagai jaminan utang pajak. Apabila wajib pajak belum melunasi utang pajaknya maka juru sita akan melakukan tindakan pelelangan aset yang sudah disita tersebut,” katanya seperti dikutip dari laman DJP, Senin (1/8/2022).
Joko menjelaskan tindakan sita dilakukan karena wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajak sampai dengan jatuh tempo. Sebelum penyitaan, KPP telah menyampaikan pemberitahuan surat teguran dan surat paksa kepada penanggung pajak
KPP, lanjutnya, berharap kegiatan penyitaan tersebut dapat memberikan efek jera kepada penunggak pajak dan wajib pajak pada umumnya agar patuh terhadap pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.
Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa/PPSP).
Penyitaan dilaksanakan atas objek sita, yaitu barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak (Pasal 1 angka 15 UU PPSP). Adapun yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda atau hak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak (Pasal 1 angka 16 UU PPSP).
Pasal 14 ayat (1) UU PPSP menerangkan penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya di pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu. (rig)
