BERITA TERKINI
Ilustrasi.
SERANG, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penelusuran kendaran bermotor berstatus belum daftar ulang (BDU).
Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Bapenda Provinsi Banten Ahmad Budiman penelusuran kendaraan bermotor BDU diperlukan untuk mengoptimalkan realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi Pemprov Banten.
"Dalam menggali potensi pendapatan dengan indikator kinerja yang harus dipertanggungjawabkan di dalam RPJMD Banten tahun 2017–2022 adalah penelusuran kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang," katanya, dikutip Jumat (9/4/2021).
Dalam kegiatan penelusuran kendaraan bermotor BDU di Pandeglang, tim Bapenda membentuk 6 tim gabungan yang terdiri ASN dan non-ASN yang berasal dari kantor Bapenda dan SDM dari UPTD PPD Pandeglang. Dalam satu hari saja, tim gabungan bisa menjaring 240 wajib pajak di wilayah Pandeglang yang kendaraannya masih berstatus BDU.
Sementara itu, Kepala UPTD PPD Pandeglang Epy Shafiullah mengatakan kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menggali potensi pajak dari kendaraan bermotor berstatus BDU, tetapi juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
Untuk itu, ia mendorong masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas penghapusan BBNKB penyerahan kedua mutasi masuk dari luar daerah ke dalam Provinsi Banten yang telah diberikan oleh Pemprov Banten.
"Dengan adanya Pergub Banten No. 2/2021 tentang Penghapusan BBNKB Penyerahan Kedua Mutasi Masuk dari Luar Daerah ke Dalam Wilayah Provinsi Banten, kami juga sekalian sosialisasi kepada masyarakat," ujarnya seperti dilansir tangerangonline.id.
Untuk diketahui, insentif yang menggratiskan BBNKB atas kendaraan yang dimutasi dari luar Banten ke dalam wilayah Banten tersebut diberikan guna meningkatkan penerimaan PKB. Apalagi, banyak kendaraan di provinsi tersebut yang belum berpelat nomor Banten.
Bila kendaraan bermotor berpelat nomor luar Banten dimutasi menjadi kendaran Banten, potensi PKB yang bisa dipungut oleh Bapenda Provinsi Banten juga meningkat.
Pemprov menargetkan ada 45.000 unit kendaraan bermotor yang dimutasi melalui pemanfaatan fasilitas BBNKB ini dengan potensi tambahan penerimaan mencapai Rp90 miliar. Adapun fasilitas ini berlaku sejak 1 Februari 2021 hingga 31 Juli 2021. (rig)
