Bupati Kerahkan Satpol PP Tindak Pengemplang Pajak Daerah

MERANTI, DDTCNews - Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Irwan meminta petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menindak tegas para pengemplang pajak daerah.

Instruksi itu Irwan sampaikan saat menjadi pembina apel siaga untuk mengecek kesiapsiagaan Satpol PP dalam menegak dan mengawal peraturan daerah (perda) di Markas Satpol PP Kepulauan Meranti. Menurutnya Satpol PP memiliki peran mendukung pelaksanaan perda di wilayahnya. 

"Kami minta Satpol PP juga mengawasi instansi baik swasta maupun pemerintah yang menghindari pembayaran pajak. Ambil tindakan tegas, jika perlu disegel," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (19/8/2020).

Irwan menilai Satpol PP bisa ikut bergerak jika ada wajib pajak daerah yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Apalagi, jika wajib pajak daerah tersebut sampai melakukan upaya penghindaran pajak.

Ia mengaku mendapat laporan tentang adanya indikasi penyimpangan oleh wajib pajak daerah, seperti pada pajak sarang burung walet. Menurut laporan tersebut, pengusaha sarang burung walet bahkan diduga dibantu pejabat di beberapa instansi untuk mendapat pengurangan pajak daerah.

Menurut Irwan kecurangan itu sangat merugikan Kabupaten Kepulauan Meranti karena kehilangan potensi penerimaan pajak daerah. Padahal, dia juga mendapat laporan mengenai produksi sarang burung walet yang dijual ke luar kabupaten sangat tinggi.

Sarang walet asal Kabupaten Kepulauan Meranti banyak yang diperdagangkan di Batam dan Medan. Namun sebelum bisa dibawa keluar kabupaten, sarang burung walet tersebut harus mengantongi sertifikasi.

Irwan sempat menjalin kerja sama dengan instansi penerbit sertifikasi sarang burung walet, agar pemilik membayar pajak terlebih dahulu sebelum surat izin diberikan. Namun, kerja sama itu tidak berjalan dengan baik.

Ia juga meminta Satpol PP turut mengawasi instansi penerbit sertifikat sarang burung walet untuk mencegah kecurangan dalam membayar pajak daerah berlanjut. "Siapa pun yang melanggar Perda baik swasta maupun instansi pemerintah dapat ditindak tegas," ujarnya. (Bsi)