PROVINSI DKI JAKARTA

Tak Ikuti Jabar, DKI Jakarta Tidak Hapus Tunggakan Pajak Kendaraan

Muhamad Wildan
Jumat, 04 April 2025 | 12.30 WIB
Tak Ikuti Jabar, DKI Jakarta Tidak Hapus Tunggakan Pajak Kendaraan

Warga mengambil STNK usai membayar pajak kendaraan bermotor di gerai pelayanan Samsat keliling di Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (16/12/2024). ANTARA FOTO/Aditya Nugroho/app/YU

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak berencana untuk memberikan fasilitas pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov DKI Jakarta tidak memberikan fasilitas pembebasan tunggakan PKB karena pemilik kendaraan adalah masyarakat yang tergolong mampu.

"Mau mobil berapapun monggo, tetapi harus membayar pajak," ujar Pramono, dikutip Kamis (3/4/2025).

Pemprov DKI Jakarta mencatat pemilik kendaraan di Jakarta cenderung patuh membayar PKB atas mobil kepemilikan pertama. Namun, ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PKB atas mobil kepemilikan kedua dan seterusnya masih cenderung rendah.

Pramono mengatakan pihaknya akan mengejar tunggakan PKB atas kendaraan bermotor kepemilikan kedua dan seterusnya tersebut.

"Di Jakarta, rata-rata mobil dan motor kedua dan ketiga. Untuk itu, karena dia dianggap sebagai orang mampu, malah kami akan kejar untuk bayar pajak," ujar Pramono.

Sebagai informasi, beberapa provinsi telah menerapkan kebijakan pembebasan tunggakan dan denda PKB. Provinsi-provinsi dimaksud contohnya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten.

Tunggakan dan denda PKB tahun-tahun pajak sebelumnya dihapuskan bila pemilik kendaraan membayar PKB tahun pajak 2025 pada tanggal yang telah ditentukan.

Contoh, pemutihan PKB di Jawa Barat berlaku bila pemilik kendaraan melunasi PKB tahun pajak 2025 pada 20 Maret hingga 6 Juni 2025. Fasilitas yang sama juga diberlakukan oleh Jawa Tengah bila wajib pajak melunasi PKB 2025 pada 8 April hingga 30 Juni 2025. (sap)

Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?
Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel dan dapatkan berita pilihan langsung di genggaman Anda.
Ikuti sekarang! Klik tautan: link.ddtc.co.id/WACDDTCNews

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
user-comment-photo-profile
rubi mfaizal
baru saja
Sangat disayangkan ucapan gubernur dki seperti ini. Wajar terbiasa dikehidupan istana jd lupa sama sulitnya warga jakarta yg sebenar2 nya.
user-comment-photo-profile
rubi mfaizal
baru saja
Sangat disayangkan ucapan gubernur dki seperti ini.
user-comment-photo-profile
Haifa Haidar
baru saja
Di zaman yg semakin sulit ini, apa susah nya si meringan kan beban rakyat, bgini amat sosok pemimpin .
user-comment-photo-profile
Heri Purnama
baru saja
Kalau gubernur model begini.. banyak yg nangis warga jakarta. Malu sama gubernur Jawa barat.
user-comment-photo-profile
ashabulyamin damanik
baru saja
waktu kampanye pro rakyat warga jakarta,setelah terpilih lupa, inilah janji2 politik
user-comment-photo-profile
Billy Rosadi
baru saja
Payah gubenurnya Harus nya DKI Jakarta juga ada pemutihan seperti Jabar
user-comment-photo-profile
mblegend mblegend
baru saja
Payah gubernurnya, ganti KDM aja lah
user-comment-photo-profile
BEEJOO FAMILY
baru saja
Uda gada pemutihan malah nambahin pajak bbm, orang beli bbm itu sudah ada pajaknya yg sangat besar kok mau ditambahi lagi diluar harga resmi, ini kn sama aja pungli.
user-comment-photo-profile
Didi Supriady
baru saja
Gubernur nya Payah