Kejar Pendapatan Daerah, Pemkot Perbarui Data Wajib Pajak Terdaftar

PEKANBARU, DDTCNews - Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, menyatakan bakal menggencarkan kegiatan intensifikasi pajak daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Ade Rinaldi mengatakan saat ini institusinya tengah melaksanakan pemetaan pendapatan pajak daerah. Melalui kegiatan tersebut, Bapenda juga berupaya memperbarui data wajib pajak yang terdaftar.

"Kami diberi tugas untuk mendata wajib pajak daerah yang baru," katanya, dikutip pada Rabu (15/5/2024).

Ade mengatakan terdapat 5 unit pelaksana teknis (UPT) di bawah naungan Bapenda Kota Pekanbaru. Menurutnya, peran dari kelima UPT tersebut akan dioptimalkan untuk mendata wajib pajak baru dan wajib pajak existing yang potensial.

Dia menjelaskan pembaruan data wajib pajak diperlukan sejalan dengan perkembangan wilayah yang pesat. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan peta terbaru mengenai kondisi wajib pajak sehingga Bapenda dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan.

Di sisi lain, lanjutnya, Bapenda juga bakal melakukan sosialisasi daftar tagih ke setiap UPT secara rutin.

"Para pegawai dan tenaga honorer kami juga mendapat target kinerja. Mereka ikut berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan dari pajak daerah," ujarnya dilansir riau1.com.

Sebelumnya, Kepala Bapenda Alek Kurniawan menyatakan tengah berupaya meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Misalnya pada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), pemkot memberikan insentif berupa diskon pokok pajak.

Pada objek PBB-P2 dengan ketetapan maksimal Rp100.000, akan mendapatkan keringanan pokok sebesar 100%. Kemudian, atas objek dengan ketetapan PBB-P2 senilai lebih dari Rp100.000 hingga Rp500.000, diberikan pengurangan pokok sebesar 85%.

Sementara atas objek dengan ketetapan senilai di atas Rp500.000 hingga Rp2 juta, mendapatkan pengurangan sebesar 70%. Setelahnya, objek PBB-P2 dengan ketetapan di atas Rp2 juta sampai dengan Rp5 juta, diberikan fasilitas pengurangan pokok sebesar 33%. Terakhir, objek dengan ketetapan di atas Rp5 juta, diberikan pengurangan sebesar 33%.

Selain memberikan fasilitas pengurangan pokok atas semua objek PBB-P2, pemkot juga menyediakan hadiah umrah kepada wajib pajak yang membayar PBB tepat waktu. (sap)