BERITA TERKINI
Ilustrasi.
TAKALAR, DDTCNews - Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Takalar melakukan survei tempat kegiatan usaha PT Fian Perdana Perkasa guna menindaklanjuti permohonan aktivasi akun pengusaha kena pajak (PKP) pada 15 Mei 2023.
Kepala KP2KP Takalar Creschenthum Srimariastuti Boroh mengatakan tujuan kedatangan tim KP2KP Takalar ke lokasi usaha untuk meninjau dan memastikan langsung kesesuaian data antara berkas dokumen permohonan aktivasi PKP wajib pajak dengan keadaan yang sebenarnya.
“Setelah berstatus PKP, perusahaan wajib menerbitkan faktur pajak setiap melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/dan atau Jasa Kena Pajak (JKP), memungut dan menyetorkan PPN,” katanya dikutip dari situs web DJP, Kamis (15/6/2023).
Creschenthum menambahkan PKP memungut dan menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran tersebut lebih besar dari pajak masukan dan melaporkan SPT Masa PPN tiap bulan paling lama akhir bulan berikutnya.
Selanjutnya, PKP akan dibantu petugas pajak untuk melakukan instal aplikasi e-faktur 3.2, pelaporan SPT Masa PPN online melalui web-efaktur, dan layanan administrasi lainnya di e-nofa seperti permintaan nomor seri faktur dan permohonan sertifikat elektronik.
Sementara itu, Direktur Utama PT Fian Perdana Perkasa Sofyan menuturkan perusahaannya memiliki fokus di bidang jasa dan konstruksi antara lain pool attendant building service, cleaning service, dan pembuatan kolam renang.
“Memang dalam waktu dekat ini, kami ada kegiatan dengan klien kami terkait dengan pemberian jasa cleaning service sehingga perusahaan perlu menerbitkan faktur pajak,” tuturnya.
Sebagai informasi, PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. (rig)
