Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (tangkapan layar Youtube)
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah memberi berbagai fasilitas perpajakan untuk mendukung pemulihan dunia usaha dari pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan insentif perpajakan tersebut termasuk dalam stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN). Menurutnya, jenis insentif tersebut juga beragam, mencakup hampir semua yang dibutuhkan dunia usaha.
“Kami memberikan dukungan untuk dunia usaha melalui berbagai fasilitas perpajakan. Kami berikan hingga pertengahan tahun ini. Itu luar biasa besar sekali," katanya dalam webinar bertajuk Sinergi Memulihkan Negeri, Senin (5/4/2021).
Pemerintah, sambungnya, telah menyiapkan berbagai insentif perpajakan untuk dunia usaha. Beberapa insentif perpajakan tersebut misalnya pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, serta PPh final untuk UMKM DTP.
Menurutnya, insentif fiskal juga berlaku atas impor vaksin Covid-19, seperti bea masuk DTP dan pembebasan pajak dalam rangka impor. Menurutnya, vaksinasi sangat penting untuk mempercepat penanganan Covid-19 yang pada akhirnya juga berdampak pada pemulihan dunia usaha.
Sri Mulyani berharap pelaku usaha memanfaatkan berbagai insentif perpajakan tersebut sebelum berakhir pada Juni 2021. "Sehingga dunia usaha mendapatkan keringanan atau dalam hal ini tekanannya menjadi lebih kecil sehingga mereka bisa pulih kembali," ujarnya.
Sri Mulyani menyebut alokasi anggaran PEN pada tahun ini senilai Rp699,43 triliun atau naik 21% dibandingkan dengan realisasi pada 2020. Dari jumlah tersebut, ada stimulus untuk dunia usaha senilai Rp58,46 triliun.
Dia berharap realisasi PEN tahun ini akan lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya Rp579,78 triliun atau 83,4% dari pagu Rp695,2 triliun. Menurutnya, pemerintah akan memastikan anggaran PEN benar-benar efektif menangani pandemi Covid, memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat, serta memulihkan perekonomian nasional. (kaw)