Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Beri Insentif Perpajakan, Sri Mulyani: Itu Luar Biasa Besar

A+
A-
2
A+
A-
2
Beri Insentif Perpajakan, Sri Mulyani: Itu Luar Biasa Besar

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah memberi berbagai fasilitas perpajakan untuk mendukung pemulihan dunia usaha dari pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan insentif perpajakan tersebut termasuk dalam stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN). Menurutnya, jenis insentif tersebut juga beragam, mencakup hampir semua yang dibutuhkan dunia usaha.

“Kami memberikan dukungan untuk dunia usaha melalui berbagai fasilitas perpajakan. Kami berikan hingga pertengahan tahun ini. Itu luar biasa besar sekali," katanya dalam webinar bertajuk Sinergi Memulihkan Negeri, Senin (5/4/2021).

Baca Juga: Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Pemerintah, sambungnya, telah menyiapkan berbagai insentif perpajakan untuk dunia usaha. Beberapa insentif perpajakan tersebut misalnya pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, serta PPh final untuk UMKM DTP.

Menurutnya, insentif fiskal juga berlaku atas impor vaksin Covid-19, seperti bea masuk DTP dan pembebasan pajak dalam rangka impor. Menurutnya, vaksinasi sangat penting untuk mempercepat penanganan Covid-19 yang pada akhirnya juga berdampak pada pemulihan dunia usaha.

Sri Mulyani berharap pelaku usaha memanfaatkan berbagai insentif perpajakan tersebut sebelum berakhir pada Juni 2021. "Sehingga dunia usaha mendapatkan keringanan atau dalam hal ini tekanannya menjadi lebih kecil sehingga mereka bisa pulih kembali," ujarnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Sri Mulyani menyebut alokasi anggaran PEN pada tahun ini senilai Rp699,43 triliun atau naik 21% dibandingkan dengan realisasi pada 2020. Dari jumlah tersebut, ada stimulus untuk dunia usaha senilai Rp58,46 triliun.

Dia berharap realisasi PEN tahun ini akan lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya Rp579,78 triliun atau 83,4% dari pagu Rp695,2 triliun. Menurutnya, pemerintah akan memastikan anggaran PEN benar-benar efektif menangani pandemi Covid, memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat, serta memulihkan perekonomian nasional. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan
Topik : insentif, insentif perpajakan, insentif fiskal, pemulihan ekonomi nasional, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Geovanny Vanesa Paath

Senin, 05 April 2021 | 21:38 WIB
Pemberian insentif ini membuat tax expenditure pemerintah melonjak, jangan sampai pengeluaran yang sudah cukup besar tersebut salah sasaran dan tidak mencapai target yang ingin dituju dalam rangka pemulihan ekonomi nasional saat ini.
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Transformasi Digital pada Tata Kelola Keuangan Negara, Ini Kata Menkeu

Rabu, 03 Agustus 2022 | 13:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Booming Komoditas, Menkeu Prediksi Setoran PNBP SDA Lampaui Target

Selasa, 02 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Prediksi Ekonomi Kuartal II/2022 Tumbuh di Atas 5 Persen

Selasa, 02 Agustus 2022 | 13:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Percepat Pemulihan Ekonomi, Menko Airlangga Beberkan Peranan APBN

berita pilihan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PMK 123/2022

Threshold Harga CPO yang Kena Bea Keluar Diturunkan, Ini Kata DJBC

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:43 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Sinyal Kuat Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2023, Begini Penjelasan DJBC

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan