Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Belum Semua Kantor Pajak Terjunkan Pegawai ke Lapangan, DJP Lihat Ini

A+
A-
4
A+
A-
4
Belum Semua Kantor Pajak Terjunkan Pegawai ke Lapangan, DJP Lihat Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Tidak semua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ditjen Pajak (DJP) sudah melakukan pengawasan berbasis kewilayahan secara penuh. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (20/9/2021).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan pelaksanaan pengawasan berbasis kewilayahan, khususnya melalui penugasan pegawai ke lapangan, tetap disesuaikan dengan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

“Tergantung situasi dan kondisi serta level PPKM di wilayah kerja KPP Pratama tersebut,” ujar Neilmaldrin.

Baca Juga: Harga Listrik dan Gas Melonjak, PPN Dibebaskan Selama 2 Bulan

Wilayah kerja dengan risiko rendah, salah satunya dilihat dari level PPKM, menjadi yang pertama aktif menerjunkan pegawai ke lapangan. Kebijakan ini menjadi bagian dari penjagaan Kesehatan pegawai dan dukungan terhadap program penurunan angka penularan virus Corona.

Selain mengenai penerapan pengawasan berbasis kewilayahan, ada pula bahasan terkait dengan perpanjangan periode insentif pajak penjualan barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) 100% atas mobil berkapasitas hingga 1.500 cc hingga Desember 2021.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Termasuk yang Belum Terdaftar di KPP

Kebijakan pengawasan kepatuhan wajib pajak berbasis kewilayahan menjadi tugas KPP Pratama. Kebijakan ini menuntut perubahan cara kerja fiskus untuk lebih banyak terjun ke lapangan dan mengetahui seluk beluk wilayah kerja.

Baca Juga: Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Pengusaan informasi tidak hanya dilakukan terhadap subjek dan objek pajak yang sudah terdaftar. Penguasaan informasi juga berlaku atas subjek dan objek yang berada di wilayah kerja KPP tersebut meskipun belum terdaftar. (DDTCNews)

Uji Kepatuhan Pajak dengan Data Hasil AEoI

Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jatim I menyebutkan uji kepatuhan berdasarkan pada data hasil pertukaran informasi atau automatic exchange of information (AEoI) sudah mulai dilakukan oleh unit vertikal di wilayah Jatim I.

Data tersebut dikirim melalui saluran elektronik internal DJP, yaitu aplikasi Approweb. Aplikasi itu menjadi wadah penyandingan data internal dan data eksternal yang digunakan otoritas pajak sebagai instrumen untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak.

Baca Juga: Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

"Data AEoI sudah diturunkan oleh kantor pusat ke KPP untuk tahun pajak 2017 dan 2018," kata Kabid Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) Kanwil DJP Jatim I Pestamen Situmorang. (DDTCNews)

Pengembalian Pajak yang Terlanjur Dibayar

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan konsumen yang terlanjur membeli mobil dan membayar PPnBM pada September 2021, akan memperoleh pengembalian atau refund pajak yang telah dibayarkan. Refund tersebut dibayarkan pengusaha kena pajak yang melakukan pemungutan pajak.

"Kelebihan PPnBM dan/atau PPN atas pembelian kendaraan bermotor pada bulan September 2021 akan dikembalikan atau refund oleh pengusaha kena pajak yang melakukan pemungutan," katanya. Simak ‘Diskon Pajak Mobil 100% Akhirnya Diperpanjang Hingga Akhir Tahun’. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

Simulasi Dampak RUU HKPD ke PAD

Perubahan ketentuan pajak daerah yang diusulkan masuk dalam RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) diproyeksikan akan meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) secara nasional.

Berdasarkan pada simulasi yang dilakukan Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) atas realisasi PAD nasional pada 2016 hingga 2019, rata-rata realisasi PAD bakal 7,56% lebih tinggi bila ketentuan yang baru diterapkan.

"Kabupaten akan meningkat 22,72%, kota 16,27%, dan provinsi sedikit turun -2,05% karena ada sebagian yang diopsenkan dari provinsi ke kabupaten/kota," ujar Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti. Simak pula Fokus ‘Ketika Fiskal Daerah Tak Kunjung Mandiri’. (DDTCNews)

Baca Juga: Rumah Kosong Bakal Dipajaki, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Hal Ini

Insentif Supertax Deduction

DJP mencatat insentif supertax deduction pelatihan dan vokasi belum sepenuhnya dimanfaatkan wajib pajak pada sektor-sektor yang tercakup. Saat ini, terdapat 453 kompetensi tertentu yang tercakup dalam insentif supertax deduction pelatihan dan vokasi.

“Namun, baru 50 kompetensi pelatihan dan vokasi yang telah memanfaatkan insentif. Artinya, pemerintah memberikan kepada banyak sektor tetapi banyak yang tidak dimanfaatkan. Ini jadi PR (pemkerjaan rumah) kita apakah salah sasaran atau tidak," kata Kepala Seksi Peraturan PPh Badan II Direktorat Peraturan Perpajakan II DJP Dwi Setyobudi. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Insentif Dunia Usaha

Pemerintah mencatat insentif untuk dunia usaha pada program pemulihan ekonomi nasional hingga saat ini sudah terserap Rp57,92 triliun atau 92% dari total alokasi anggaran senilai Rp62,83 triliun.

Baca Juga: Penggunaan Data Wajib Pajak Dipertegas di UU HPP, Ini Alasannya

"Insentif usaha di kuartal II Rp45,07 triliun menjadi Rp57,92 triliun," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Kontribusi Penerimaan Pajak dari UMKM

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong perubahan pola bisnis UMKM dari informal menjadi sektor ekonomi formal. Cara ini dinilai jadi kunci peningkatan kontribusi penerimaan pajak.

Menkop Teten mengatakan kinerja setoran pajak pelaku UMKM secara nominal tergolong besar, yaitu senilai Rp7,5 triliun lewat skema PPh final 0,5%. Namun, angka tersebut sangat rendah bila dibandingkan dengan kontribusi ekonomi dan total penerimaan pajak nasional.

Baca Juga: Pemerintah Didesak Hapus Skema Pink Tax, Diskriminasi bagi Perempuan

"Kalau dihitung secara [total penerimaan pajak] nasional kecil karena hanya 1,1%," katanya. (DDTCNews)

Pajak Karbon

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah akan berhati-hati dalam mengimplementasikan pajak karbon di Indonesia. Meskipun masuk RUU KUP, pelaksanaan pajak karbon akan tergantung pada kesiapan sektor usaha dan pemulihan ekonomi nasional.

"Implementasi pajak karbon dilakukan secara bertahap dan berhati-hati, memperhatikan kesiapan sektor," katanya. (DDTCNews/Kontan) (kaw)

Baca Juga: Petugas Pajak Datangi WP, Ingatkan Soal Kewajiban Perpajakan

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, pengawasan pajak, kepatuhan pajak, KPP Pratama, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada PPS, Sanksi 200% Tax Amnesty Tidak Diberlakukan Sementara

Selasa, 26 Oktober 2021 | 12:30 WIB
AUSTRIA

Tarif PPh Orang Pribadi Bakal Dipangkas Bertahap Hingga 2024

Selasa, 26 Oktober 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria WP yang Boleh Bayar Pajak dengan Dolar AS

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 10:30 WIB
REPUBLIK CEKO

Harga Listrik dan Gas Melonjak, PPN Dibebaskan Selama 2 Bulan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:51 WIB
BANTUAN SOSIAL

Ada Bansos Lagi! Bantuan Rp300 Ribu Per Bulan Cair Akhir Tahun Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021

Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:09 WIB
UU HPP

Penggunaan Data Wajib Pajak Dipertegas di UU HPP, Ini Alasannya

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pemerintah Didesak Hapus Skema Pink Tax, Diskriminasi bagi Perempuan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:54 WIB
KP2KP MAMASA

Petugas Pajak Datangi WP, Ingatkan Soal Kewajiban Perpajakan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:45 WIB
AMERIKA SERIKAT

Demokrat Usulkan Pajak Atas 'Unrealized Gains' Para Miliarder