KP2KP BANJAR

Belum Lapor SPT Tahunan, ASN Ini Dapat Surat Tagihan Pajak

Redaksi DDTCNews | Minggu, 17 September 2023 | 11:30 WIB
Belum Lapor SPT Tahunan, ASN Ini Dapat Surat Tagihan Pajak

Ilustrasi.

BANJAR, DDTCNews – Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Banjar memberikan asistensi kepada seorang ASN dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan surat tagihan pajak pada 23 Agustus 2023.

Petugas daru KP2KP Banjar Mohammad Naufal Dharmawan mengatakan ASN bersangkutan ternyata belum melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sehingga menerima Surat Tagihan Pajak (STP).

“Sesuai SE- 02/M.PAN/3/2009 jo SE-41 tahun 2019, PNS wajib memiliki NPWP dan melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara online melalui e-filing paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak,” katanya dikutip dari situs web DJP, Minggu (17/9/2023).

Baca Juga:
Diperpanjang! Diskon BPHTB PTSL Sebesar 30% Berlaku hingga Akhir Tahun

Naufal pun mengimbau wajib pajak bersangkutan untuk melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu sebelum 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak agar tidak terkena sanksi administrasi.

STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Pengertian itu tercantum dalam UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 28/2007 (UU KUP).

STP merupakan suatu surat kekuatan hukumnya yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP), sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan menggunakan surat paksa.

Baca Juga:
Sistem Inti Administrasi Pajak Baru, DJP Bakal Sediakan Fitur Deposit

STP diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat seseorang atau badan terdaftar sebagai wajib pajak (WP). Terbitnya STP ini biasanya disebabkan oleh WP yang tidak melakukan satu atau beberapa kewajiban pajak yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menurut Pasal 14 ayat 1 UU KUP, STP dapat diterbitkan dalam hal:

  1. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  2. dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  3. WP dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
  4. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
  5. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya (UU PPN), selain:
    • identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 huruf b UU PPN; atau
    • identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 huruf b dan huruf g UU PPN, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran;
  6. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
  7. PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UU PPN.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Jeany Bohay 17 September 2023 | 18:00 WIB

Salam Penanusantara.id

Jeany Bohay 17 September 2023 | 17:58 WIB

Semua wajib pajak, apalagi ASN yang harus menjadi teladan bagi masyarakat. Salam Penanusantara

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 05 Desember 2023 | 10:00 WIB KOTA SEMARANG

Diperpanjang! Diskon BPHTB PTSL Sebesar 30% Berlaku hingga Akhir Tahun

Selasa, 05 Desember 2023 | 09:31 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Sistem Inti Administrasi Pajak Baru, DJP Bakal Sediakan Fitur Deposit

Senin, 04 Desember 2023 | 18:30 WIB KOTA SEMARANG

Pemkot Perpanjang Lagi Diskon BPHTB, Berlaku sampai 29 Desember

Senin, 04 Desember 2023 | 17:30 WIB KPP PRATAMA TARAKAN

Kantor Pajak dan Perbankan Bersinergi soal Pemblokiran Rekening WP

BERITA PILIHAN
Selasa, 05 Desember 2023 | 09:31 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Sistem Inti Administrasi Pajak Baru, DJP Bakal Sediakan Fitur Deposit

Selasa, 05 Desember 2023 | 09:00 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Beri Asistensi, DJBC Sebut Kinerja Ekspor-Impor UMKM Terus Tumbuh

Senin, 04 Desember 2023 | 18:17 WIB ADMINISTRASI KEPABEANAN

Daftar IMEI untuk HP Bisa Diwakilkan, Sertakan Dokumen Kedatangan

Senin, 04 Desember 2023 | 17:00 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Data Sudah Terkirim ke CEIR, DJBC Pastikan IMEI Terdaftar Permanen

Senin, 04 Desember 2023 | 16:59 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN atas Jasa Keagenan Pelayaran Internasional

Senin, 04 Desember 2023 | 16:36 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan PPN DTP Rumah dengan Harga Sampai Rp5 Miliar, Download di Sini!

Senin, 04 Desember 2023 | 16:30 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Vehicle Declaration dalam Kegiatan Ekspor-Impor?

Senin, 04 Desember 2023 | 16:15 WIB AGENDA KAMPUS

PSHK dan STH Indonesia Jentera Gelar Diskusi Soal Peninjauan Kembali

Senin, 04 Desember 2023 | 16:09 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tak Cuma untuk Layanan Pajak, Ini Pentingnya Validasi NPWP 16 Digit

Senin, 04 Desember 2023 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Jadi Nonefektif karena Pendapatan di Bawah PTKP, DJP Jelaskan Ini