Review
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Fokus
Literasi
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 14:27 WIB
SISTEM PAJAK
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Begini Ketentuan Pemungutan Pajak Rokok

A+
A-
1
A+
A-
1
Begini Ketentuan Pemungutan Pajak Rokok

PEMERINTAH provinsi memiliki kewenangan untuk memungut pajak rokok. Kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Artikel ini akan membahas terkait ketentuan pemungutan pajak rokok.

Berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU PDRD, pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Rokok sebagaimana dimaksud meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dalam penjelasan Pasal 26 ayat (2) UU PDRD lebih lanjut mendefinisikan ketiga hal tersebut.

Pertama, sigaret. Sigaret merupakan hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kerta dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret sendiri terbagi menjadi tiga jenis sebagai berikut

Baca Juga: Tarif Retribusi Minuman Beralkohol Diusulkan Naik
  1. Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih atau bagiannya, baik asli maupun tiruan, tanpa memperhatikan jumlahnya.
  2. Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan.
  3. Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan, baik asli maupun tiruan, tanpa memperhatikan jumlahnya.

Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri atas sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain. Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin artinya dalam pembuatannya, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin. Sementara pembuatan dengan cara lain maksudnya tanpa menggunakan mesin.

Kedua, cerutu. Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Ketiga, rokok daun. Rokok daun merupakan hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti. Hal-hal yang dikecualikan dari objek pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Baca Juga: Konsekuensi atas Keputusan Keberatan

Merujuk pada Pasal 27 UU PDRD, subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai ditetapkan sebagai wajib pajak rokok.

Jenis pajak ini dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak yang dipungut oleh instansi pemerintah nantinya disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok. Adapun yang dimaksud dengan cukai ialah pungutan negara yang dikenakan terhadap hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, dan rokok yang dapat berupa persentase dari harga dasar (advalorum) atau jumlah dalam rupiah untuk setiap batang rokok (spesifik) atau penggabungan dari keduanya.

Baca Juga: Layanan Tatap Muka Pajak Daerah Ditutup 3 Hari, Ini Alasannya

Besaran tarif pajak rokok ialah 10% dari cukai rokok yang diperhitungkan dengan penetapan tarif cukai nasional. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseimbangan antara beban cukai yang harus dipikul oleh industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional dan daerah.

Besaran pokok pajak rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok diatur lebih detail melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 117/PMK.07/2017 tentang Perubahan Ketiga atas PMK No. 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.

Mengacu pada Pasal 31 UU PDRD, penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oeh apparat yang berwenang.

Baca Juga: PDRB Tinggi, Daerah Ini Masih Punya Masalah Pemungutan Pajak

Pelayanan kesehatan masyarakat itu antara lain pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok, kegiatan kemasyarakatan, dan iklan layanan masyarakat tentang bahaya merokok.

Terkait penegakan hukum, kewenangannya dimiliki pemerintah daerah. Dalam melaksanakan penagakan hukum, pemerintah daerah dapat kerja sama dengan pihak/instansi lain. Kerja sama yang dimaksud dalam hal pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Baca Juga: Setoran Pajak Anjlok, APBD Kota Ini Diselamatkan SiLPA
Topik : kelas pajak, pajak daerah, pajak rokok, cukai rokok
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:15 WIB
PROVINSI JAMBI
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:10 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Senin, 03 Agustus 2020 | 13:01 WIB
PAJAK DAERAH (10)
Senin, 03 Agustus 2020 | 09:41 WIB
KABUPATEN LOMBOK BARAT
berita pilihan
Selasa, 11 Agustus 2020 | 07:30 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN
Selasa, 11 Agustus 2020 | 07:00 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 06:30 WIB
KOTA KENDARI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 06:00 WIB
INGGRIS
Senin, 10 Agustus 2020 | 19:03 WIB
BANTUAN SOSIAL
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:23 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:12 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:54 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH