Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 05 Desember 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 05 Desember 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 02 Desember 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Komunitas
Senin, 05 Desember 2022 | 09:00 WIB
SEKRETARIS I PERTAPSI CHRISTINE TJEN:
Minggu, 04 Desember 2022 | 07:40 WIB
WAKIL KETUA I PERTAPSI TITI MUSWATI PUTRANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:34 WIB
KETUA BIDANG KERJA SAMA PERTAPSI BENY SUSANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:30 WIB
SELEBRITAS
Reportase

Begini Cara Mengajukan Permohonan Tax Allowance Melalui OSS

A+
A-
6
A+
A-
6
Begini Cara Mengajukan Permohonan Tax Allowance Melalui OSS

WAJIB pajak badan yang hendak memperoleh tax allowance harus mengajukan permohonan terlebih dahulu melalui saluran yang telah disediakan oleh pemerintah. Adapun pengajuan permohonan tax allowance utamanya diajukan dalam jaringan (daring) melalui sistem online single submission (OSS).

Namun, jika OSS belum tersedia, pengajuan permohonan tax allowance dapat dilakukan melalui luar jaringan (luring). Dalam artikel ini akan diuraikan tentang tata cara mengajukan permohonan tax allowance melalui OSS.

Ketentuan mengenai prosedur pengajuan fasilitas tax allowance melalui OSS diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (PP 78/2019) beserta aturan turunannya.

Baca Juga: Mengenal Tindak Pidana Perpajakan Pasal 39 UU KUP

Aturan turunan yang dimaksud yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.010/2020 (PMK 96/2020).

Sebagai informasi, merujuk pada Pasal 1 angka 5 PP 78/2019, OSS merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Ketentuan mengenai tata cara permohonan tax allowance melalui OSS tertuang dalam Pasal 6 PMK 96/2020. Mula-mula, untuk memperoleh tax allowance, wajib pajak badan perlu memenuhi dua ketentuan.

Baca Juga: Bentuk Tindak Pidana Perpajakan karena Kealpaan serta Sanksinya

Pertama, wajib pajak badan harus memastikan kegiatan usahanya termasuk dalam bidang-bidang usaha tertentu yang tercantum dalam Lampiran I PP 78/2019 atau bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu sebagaimana tertuang dalam Lampiran II PP 78/2019.

Kedua, wajib pajak badan juga harus memenuhi kriteria dan persyaratan untuk memperoleh tax allowance sebagaimana telah diuraikan dalam artikel sebelumnya. Adapun kedua ketentuan tersebut dilakukan melalui sistem OSS.

Melalui sistem OSS, wajib pajak akan diberitahukan tentang terpenuhi atau tidaknya syarat serta ketentuan untuk memperoleh fasilitas tax allowance. Jika wajib pajak dinyatakan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang dimaksud maka dapat melanjutkan permohonan pengajuan tax allowance secara daring.

Baca Juga: PPh Final atas Pelayaran atau Penerbangan Luar Negeri

Lebih lanjut, wajib pajak harus menyampaikan 2 dokumen melalui sistem OSS. Pertama, salinan digital surat keterangan fiskal para pemegang saham. Adapun yang dimaksud dengan surat keterangan fiskal ialah informasi mengenai kepatuhan wajib pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.

Definisi tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal (Perdirjen 3/2019). Kedua, salinan digital rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal.

Permohonan yang telah diterima secara lengkap diajukan melalui sistem OSS kepada menteri keuangan melalui dirjen pajak sebagai usulan pemberian fasilitas tax allowance. Selanjutnya, sistem OSS mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa permohonan fasilias PPh diteruskan kepada menteri keuangan.

Baca Juga: Mengenal Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (4) PMK 96/2020, permohonan fasilitas tax allowance tersebut harus diajukan sebelum dimulainya produksi komersial. Mengacu pada Pasal 1 angka 7 PMK 96/2020, produksi komersial ditandai ketika pertama kali hasil produksi atau jasa dari kegiatan usaha utama dijual atau diserahkan, atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut.

Sebagai informasi tambahan, permohonan tax allowance dapat dilakukan bersamaan dengan pendaftaran untuk memperoleh nomor induk berusaha baru atau paling lambat satu tahun setelah diterbitkannya izin usaha untuk penanaman modal baru dan/atau perluasan.

Demikian pembahasan mengenai cara mengajukan permohonan tax allowance melalui sistem OSS. Artikel kelas pajak berikutnya akan membahas mengenai cara mengajukan permohonan tax allowance melalui luar jaringan. (zaka/kaw)

Baca Juga: Kejar 3 Prioritas Transisi Energi, Pemerintah Sediakan Insentif Pajak

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kelas pajak, tax allowance, kelas tax allowance

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 06 Mei 2022 | 16:30 WIB
PENYIDIKAN PAJAK (12)

Pembukaan Rahasia Bank untuk Kepentingan Penyidikan Pajak

Kamis, 28 April 2022 | 17:01 WIB
PPh FINAL (5)

PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Jum'at, 22 April 2022 | 16:15 WIB
TAX ALLOWANCE (11)

Fasilitas Tax Allowance Bisa Dicabut, Apa Penyebabnya?

Jum'at, 15 April 2022 | 09:30 WIB
TAX ALLOWANCE (10)

Tata Cara Penggantian Aktiva dalam Pemanfaatan Tax Allowance

berita pilihan

Senin, 05 Desember 2022 | 21:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Exit Tax Bisa Menahan Gerusan Basis Pajak, Ini Analisisnya

Senin, 05 Desember 2022 | 19:18 WIB
PMK 175/2022

Ada Perubahan Ketentuan Soal Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 18:37 WIB
PMK 175/2022

Sri Mulyani Terbitkan Peraturan Baru Soal Konsultan Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 18:01 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Salah Isi NPWP dan Nama Wajib Pajak dalam SSP? Bisa Pbk

Senin, 05 Desember 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Business Intelligence dalam Ranah Pajak?

Senin, 05 Desember 2022 | 17:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Ingat! Kepatuhan Wajib Pajak Diawasi DJP, Begini Penjelasannya

Senin, 05 Desember 2022 | 17:30 WIB
PER-13/BC/2021

Daftar IMEI Bisa di Kantor Bea Cukai tapi Tak Dapat Pembebasan US$500

Senin, 05 Desember 2022 | 17:00 WIB
KP2KP SANANA

Dapat SP2DK, Pengusaha Pengolahan Ikan Tuna Datangi Kantor Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 16:51 WIB
KINERJA FISKAL DAERAH

Sisa Sebulan, Mendagri Minta Pemda Genjot Pendapatan Daerah

Senin, 05 Desember 2022 | 16:30 WIB
KPP PRATAMA SUKOHARJO

Data e-Faktur Hilang, Begini Solusi dari Ditjen Pajak