Begini Cara DJBC Perbaiki Layanan Ekspor Impor

JAKARTA, DDTCNews — Salah satu reformasi yang dijalankan oleh Ditjen Bea Cukai yaitu dengan mewujudkan proses bisnis impor maupun ekspor yang sehat, adil, dan transparan. Program reformasi tersebut merupakan upaya berkesinambungan yang tidak hanya menyasar kalangan internal Ditjen Bea Cukai, namun juga para pengguna jasa. 

Direktur Teknis Kepabeanan Oza Olavia mengatakan Ditjen Bea Cukai melibatkan beberapa institusi sebagai observer program tersebut dan turut diikutsertakan sebagai narasumber dalam berbagai pertemuan yang membahas program-program reformasi.

"Beberapa program unggulan telah selesai dijalankan oleh Bea Cukai, kali ini Bea Cukai akan menjalankan program-program berikutnya sebagai lanjutan penguatan reformasi, salah satunya adalah penertiban importir berisiko tinggi," ujarnya di Jakarta, Jumat (7/7).

Untuk menyampaikan perkembangan program tersebut, Ditjen Bea Cukai mengundang Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) dan Asosiasi Perusahaan Kawasan Berikat (APKB) dalam acara Customs Talk yang bertajuk Sharing Session Program Penguatan Reformasi Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) kepada Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai.

Adapun, implementasi dari program itu yakni guna lebih meningkatkan kepatuhan importir yang dianggap perlu untuk menjadikan DJBC sebagai organisasi yang efektif, kredibel, mengoptimalisasi penerimaan, serta mewujudkan industri dan perdagangan yang tertib dan adil.

Pada saat bersamaan, Ketua APJP Edward Otto Kanter memberikan respon positif terhadap program tersebut. Bahkan Edward akan membantu mengoptimalkan pelaksanaannya dengan cara menambah jumlah perusahaan yang patuh melalui program member get member. 

"Kami mengapresiasi pendekatan yang digunakan oleh Ditjen Bea Cukai dalam mengkategorikan importir berisiko tinggi berdasarkan company performance, justru bukan berdasarkan jenis produk," tutur Edward.

Tidak hanya itu, Ketua APKB Ade Riphat Sudrajat pun mengungkapkan dukungan serupa kepada Ditjen Bea Cukai. APKB memberi saran kepada Ditjen Bea Cukai agar menindak tegas pengusaha Kawasan Berikat yang bermasalah. 

"Kami berharap ke depannya pengimplementasian Kawasan Berikat Mandiri dapat dipercepat serta pemberian fasilitas Kawasan Berikat yang diberikan Bea Cukai semakin tepat sasaran," kata Ade. (Gfa/Amu)