Review
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Baru Jalan 4 Bulan, Pemerintah Belum Berencana Merevisi APBN 2019

A+
A-
1
A+
A-
1
Baru Jalan 4 Bulan, Pemerintah Belum Berencana Merevisi APBN 2019

Suasana konferensi pers APBN Kita, Senin (22/4/2019). (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah masih belum merencanakan perubahan APBN 2019. Otoritas fiskal memilih untuk menunggu performa hingga semester I/2019.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan masih terlalu dini untuk menyatakan perlunya perubahan APBN 2019. Pasalnya, capaian pada empat bulan pertama belum mencerminkan kondisi perekonomian nasional.

“Kalau ditanyakan ada APBNP atau tidak, pandangan kami terlalu dini. Kalau kita lihat tentu perkembangan perekonomian makro itu fluktuatif mulai dari harga minyak dan lainnya,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (22/4/2019).

Baca Juga: Jasa Keuangan Tumbuh Tertinggi, Ini Data Penerimaan Pajak Per Sektor

Menurutnya, wacana revisi APBN baru bisa dibahas setelah evaluasi kinerja pada semester I/2019. Setelah itu, sambung Askolani, pemerintah bisa membuka opsi apakah revisi diperlukan atau tidak atas pelaksanaan anggaran negara.

Dengan demikian, data yang diperoleh menjadi lebih valid untuk digunakan sebagai landasan penentuan kebijakan. Perhitungannya, waktu 6 bulan menjadi tenggat ideal untuk melihat kinerja perekonomian nasional.

“Pendekatan perhitungan APBN itu kan estimasi dalam 12 bulan jadi kalau 4 bulan pandangan kami belum mantap. Biasanya mekanisme setelah semester I, baru pemerintah evaluasi dan melihat estimasi yang lebih meyakinkan,” paparnya.

Baca Juga: Per Akhir April 2020, Penerimaan PPh Badan Turun Paling Dalam

Seperti diketahui, indikator makroekonomi hingga Maret 2019 banyak yang tidak sesuai asumsi. Tingkat inflasi misalnya yang sebesar 2,48%, tersebut masih berada di bawah asumsi dalam APBN 2019 sebesar 3,5%, tapi tetap dalam rentang sasaran Bank Indonesia yaitu 3,5% ± 1%.

Selanjutnya, nilai tukar rupiah hingga 18 April tercatat senilai Rp14.016 per dolar Amerika Serikat (AS). Sementara, secara year-to-date, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.140 per dolar AS. Realisasi ini masih lebih kuat dibandingkan asumsi yang dipatok dalam APBN senilai Rp15.000 per dolar AS.

Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dipatok US$70 per barel dalam APBN 2019. Namun, realisasi ICP hingga akhir Maret hanya senilai US$63,6 per barel (eop) atau US$60,46 per barel secara year to date. (kaw)

Baca Juga: Jadi Andalan Sri Mulyani, Ini Realisasi Penerimaan PPN Per Akhir April
Topik : kinerja fiskal, APBN 2019, asumsi makro, APBN Kita
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 14 Februari 2020 | 14:28 WIB
KEUANGAN NEGARA
Selasa, 28 Januari 2020 | 20:22 WIB
TARGET PAJAK 2020
Selasa, 28 Januari 2020 | 19:05 WIB
SRI MULYANI INDRAWATI:
Selasa, 14 Januari 2020 | 11:11 WIB
DDTC NEWSLETTER
berita pilihan
Senin, 25 Mei 2020 | 14:33 WIB
PENGADILAN PAJAK (12)
Senin, 25 Mei 2020 | 13:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 25 Mei 2020 | 13:12 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 25 Mei 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 11:38 WIB
PELAYANAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK