FASILITAS PERPAJAKAN

Barang Kiriman Bebas Bea Masuk, PMI Perlu Terdaftar di 2 Instansi Ini

Dian Kurniati | Minggu, 17 Desember 2023 | 15:00 WIB
Barang Kiriman Bebas Bea Masuk, PMI Perlu Terdaftar di 2 Instansi Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mengingatkan bahwa fasilitas kepabeanan atas impor barang kiriman para pekerja migran Indonesia (PMI) dapat diberikan sepanjang PMI telah terdaftar pada instansi pemerintah.

Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Fadjar Donny Tjahjadi mengatakan fasilitas kepabeanan ini hanya diberikan kepada PMI yang tercatat pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Luar Negeri.

"[Persyaratan] ini penting agar PMI mengecek statusnya pada Sisko BP2MI dan Portal Peduli WNI Kemenlu. Kalau tidak tercatat, tidak bisa memanfaatkan [fasilitas kepabeanan PMK 141/2023)," katanya, Minggu (17/12/2023).

Baca Juga:
BPK Sampaikan 14 Temuan pada LKPP 2023, Ada yang Terkait PPh dan PPN

Fadjar menuturkan PMI yang belum tercatat pada Sisko BP2MI perlu segera mendaftar ke portal https://peduliwni.kemlu.go.id/ yang dikelola Kemenlu. Sebab, status PMI pada kedua sistem tersebut bakal diteliti oleh DJBC sebelum memberikan fasilitas kepabeanan.

Pasal 9 PMK 141/2023 mengatur barang kiriman PMI dapat dikeluarkan dari kawasan pabean setelah penyelenggara pos menyampaikan consignment note (CN) ke kantor pabean. Nanti, CN tersebut akan dilakukan penelitian melalui pencocokkan data pada sistem milik BP2MI dan Kemenlu.

Di sisi lain, perusahaan jasa titipan (PJT) dan Pos Indonesia wajib menyampaikan bukti kerja sama dengan ekspedisi di luar negeri paling lambat 1 bulan.

Baca Juga:
Tarif PPh Pasal 22 Impor Ditentukan Berdasarkan Kepemilikan API

Lalu, PJT dan Pos Indonesia harus memastikan bahwa barang kiriman yang diproses benar milik PMI yang tercatat di BP2MI atau Portal Peduli WNI Kemenlu. Setelahnya, PJT dan Pos Indonesia harus menyampaikan CN dengan uraian barang secara lengkap.

Agar ketentuan fasilitas kepabeanan atas barang kiriman PMI berjalan lancar, BP2MI diminta untuk menyampaikan data PMI pada Sisko BP2MI ke Portal Peduli WNI Kemenlu. Kemenlu juga perlu menyediakan data PMI untuk pertukaran data dengan DJBC.

Melalui PMK 141/2023, pemerintah memberikan fasilitas kepabeanan atas impor barang kiriman PMI dengan nilai pabean paling banyak FOB US$500. Fasilitas itu meliputi pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN dan PPnBM, serta tidak dipungut PPh Pasal 22 impor.

Fasilitas itu berlaku dengan ketentuan pengiriman barang dilakukan maksimal 3 kali dalam 1 tahun untuk pekerja yang terdaftar pada BP2MI, serta maksimal 1 kali untuk pekerja selain terdaftar pada BP2MI. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:30 WIB PERATURAN PAJAK

Tarif PPh Pasal 22 Impor Ditentukan Berdasarkan Kepemilikan API

Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pemotongan PPh 21 Lebih Bayar, Pemberi Kerja Wajib Kembalikan

Sabtu, 25 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pemotongan PPh Atas Hadiah Undian

Sabtu, 25 Mei 2024 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Kesalahan Bikin Bupot PPh Final Atas Hadiah Undian? Ini Solusinya

Sabtu, 25 Mei 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Harap Banyak Produsen Mobil Listrik Bangun Pabriknya di RI

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Permendag 8/2024 Pertegas Batasan Impor Barang Berupa Gawai

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:09 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Pemotongan PPh 21 Tak Dibuatkan Form 1721-A3, Tetap Diakui Hingga Mei