AMERIKA SERIKAT

Banyak WP Kulit Hitam Diperiksa, Otoritas Pajak Ini Evaluasi Sistem

Muhamad Wildan | Rabu, 17 Mei 2023 | 18:00 WIB
Banyak WP Kulit Hitam Diperiksa, Otoritas Pajak Ini Evaluasi Sistem

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Otoritas pajak AS, Internal Revenue Service (IRS) mengakui probabilitas wajib pajak berkulit hitam untuk diperiksa cenderung lebih tinggi ketimbang wajib pajak dengan latar belakang ras lainnya.

Dalam suratnya kepada Komite Keuangan Senat AS, Komisioner IRS Daniel Werfel mengatakan IRS akan segera menindaklanjuti bias rasial dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

"Kami berkomitmen untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang adil dan akan segera mengevaluasi bias dalam program pemeriksaan kami," katanya dalam surat tersebut, dikutip pada Rabu (17/5/2023).

Baca Juga:
Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Berdasarkan kajian yang dilakukan peneliti dari Stanford University bersama Kementerian Keuangan, tingkat pemeriksaan terhadap wajib pajak berkulit hitam di AS tercatat 5 kali lebih tinggi ketimbang wajib pajak dengan latar belakang ras lainnya.

Menurut peneliti, bias ras tersebut bukanlah kesengajaan dari pihak IRS. Berdasarkan kajian tersebut, disparitas dalam pelaksanaan pemeriksaan timbul akibat algoritma yang digunakan oleh IRS dalam menentukan prioritas wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan.

Peneliti berkesimpulan bias dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut timbul karena sistem IRS masih memprioritaskan pemeriksaan terhadap wajib pajak kelas menengah ke bawah yang mendapatkan fasilitas earned income tax credit (EITC).

Baca Juga:
Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Pada saat bersamaan, wajib pajak berkulit hitam di AS yang mendapatkan fasilitas EITC tidaklah sedikit. Alhasil, tingkat pemeriksaan terhadap wajib pajak berkulit hitam cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata.

Berdasarkan temuan ini, IRS berkomitmen untuk segera memperbaiki metodologi yang digunakan untuk menentukan prioritas pemeriksaan.

"Kami berkomitmen untuk mengidentifikasi masalah dan menerapkan perubahan sebelum periode penyampaian SPT tahun depan," ujar Werfel.

Baca Juga:
Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Sejalan dengan itu, IRS memperoleh anggaran senilai US$80 miliar. Nanti, sebagian dari anggaran itu akan digunakan untuk melakukan kajian terhadap bias dalam program peningkatan kepatuhan yang telah diterapkan oleh IRS.

Menurut Werfel, IRS akan mengidentifikasi bias umur, bias gender, bias etnis, hingga bias ras dalam program dan kebijakan IRS. Strategi peningkatan kepatuhan hingga penegakan hukum akan terus dievaluasi guna meningkatkan keadilan sistem perpajakan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT