BERITA TERKINI
Ilustrasi.
LONDON, DDTCNews - Pemerintah Inggris memutuskan untuk menambah dosis insentif pajak kompensasi kerugian untuk terus mendukung likuiditas perusahaan hingga tahun fiskal 2022.
Kementerian Keuangan Inggris menyatakan pemerintah kembali mengakomodasi insentif kompensasi kerugian sebagai kredit pajak yang bisa dibawa ke masa pajak sebelumnya (carry back). Insentif tersebut juga diperpanjang dari hanya berlaku selama 12 bulan menjadi 3 tahun pajak.
"Kerugian yang dialami perusahaan dengan periode akuntansi antara 1 April 2020 hingga 31 Maret 2022 dapat mengeklaim kredit pajak yang dapat dibawa kembali selama 3 tahun, bukan 12 bulan dalam aturan normal," tulis Kemenkeu, dikutip pada Senin (9/8/2021).
Otoritas fiskal menyebutkan insentif kompensasi kerugian yang bisa dibawa mundur memiliki nilai maksimal klaim senilai £2 juta. Hasil dari insentif yang diperpanjang nantinya akan membantu arus kas perusahaan dalam periode pemulihan ekonomi.
Sistem administrasi juga dibuat lebih sederhana bagi wajib pajak. Pada ketentuan normal, insentif kompensasi kerugian wajib disampaikan dalam SPT Tahunan badan. Kini, pelaku usaha hanya perlu menyampaikan pemberitahuan kepada otoritas pajak Inggris (HMRC).
Relaksasi administrasi berlaku untuk klaim kredit pajak dengan nilai maksimal £200.000. Wajib pajak yang memenuhi kategori ini tidak perlu melakukan pembetulan SPT atau menunggu periode laporan tahun pajak selanjutnya agar bisa memanfaatkan insentif. Cukup dengan pemberitahuan maka otoritas segera melakukan pencairan restitusi.
"UU mengizinkan pengembalian di luar mekanisme SPT sebagai upaya mempercepat ketersediaan uang tunai untuk bisnis yang mengalami kesulitan," sebut Kemenkeu.
Salah satu dokumen yang wajib disampaikan saat mengajukan pemberitahuan insentif adalah bukti perusahaan mengalami kerugian. Syarat ini juga direlaksasi HMRC dengan cukup memberikan catatan keuangan atau ringkasan dari catatan akuntansi perusahaan.
"Bukti untuk mendukung klaim nilai kerugian harus diberikan kepada HMRC, tetapi bisa berupa akun manajemen atau ringkasan dari catatan akuntansi," ujar Kemenkeu seperti dilansir lancashirebusinessview.co.uk. (rig)
