Berita
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:27 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:11 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:57 WIB
MULTILATERAL INSTRUMENT ON TAX TREATY
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:27 WIB
PMK 83/2020
Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Bahlil: Cukup ke BKPM, Kami Bantu Izinnya, Kami Dampingi

A+
A-
1
A+
A-
1
Bahlil: Cukup ke BKPM, Kami Bantu Izinnya, Kami Dampingi

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan pers seusai mengikuti Rapat Terbatas tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11/2019). (Foto: Humas Setkab)

JAKARTA, DDTCNews—Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan kepercayaan Presiden yang mengembalikan sepenuhnya kewenangan perizinan ke BKPM disertai target peningkatan peringkat kemudahan berusaha ke-50 sebagai tanggung jawab besar.

Tahun ini, peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business di Indonesia versi Bank Dunia berada pada urutan ke-73. Tahun lalu, Indonesia berada pada peringkat 72, atau tipis di atas raihan tahun ini.

"Artinya, alat ukurnya jelas. Kalau peringkat itu masih 73 dan tidak naik-naik ke-50 atau katakanlah 50 lebih, risikonya ada di kami sendiri,” kata Bahlil seusai mengikuti Rapat Terbatas tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Baca Juga: Pemerintah Berencana Menambah Kewenangan Bank Indonesia

Namun, Bahlil tidak khawatir dengan tanggung jawab itu karena sekarang di BKPM sudah mulai mengubah paradigma. Dalam melayani investasi, BKPM kini tidak hanya duduk di belakang meja. Petugas BKPM bahkan siap menjemput investor di bandara dan mendampingi ke kementerian.

“Sekarang kalau teman-teman melakukan investasi, cukup datang ke BKPM nanti kami akan membantu untuk mengurus perizinannya, di kementerian mana yang selama ini menganggap itu sulit nanti kami yang akan mendampingi,” ungkapnya.

Bahlil menyebutkan saat menjadi Kepala BKPM, investasi yang eksisting yang belum tereksekusi itu sekitar Rp780 triliun. Namun, sampai dengan pekan ini, sudah Rp80-Rp89 triliun yang tereksekusi. Dari Rp780 triliun itu cuma 24 perusahaan, dan dua-duanya sudah dilakukan.

Baca Juga: Potensi Relokasi Investasi dari China, BKPM Buat Satgas Khusus

Terkait dengan Online Single Submission, Kepala BKPM Bahlil Lahadlia mengatakan hanya perlu 3 jam untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun, NIB ini belum bisa merealisasikan aktivitas bisnis karena harus mengurus perizinannya ke kementerian/lembaga atau daerah untuk notifikasi.

“Itu terjadi karena hari ini perizinan belum terkonsentrasi di BKPM, masih di kementerian/lembaga. Ke depan, kementerian/lembaga kita tarik dulu masuk ke BKPM, setelah itu terkait dengan izin-izin IMB di daerah yang harus kita bereskan,” katanya.

Ia menambahkan pada saat rapat koordinasi dengan para kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu seluruh Indonesia, kami bersepakat Januari itu akan terintegrasi antara OSS yang ada di kabupaten, kota, dan provinsi kemudian dengan pusat. (Bsi)

Baca Juga: Genjot Investasi, Urus Izin Usaha Mulai Online dan Ada Potongan Pajak
Topik : investasi, pelayanan investasi, Kepala BKPM, Bahlil Lahadia
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 06 Maret 2020 | 18:17 WIB
DAMPAK VIRUS CORONA
Jum'at, 06 Maret 2020 | 17:07 WIB
PERIZINAN
Jum'at, 28 Februari 2020 | 11:00 WIB
RUU OMNIBUS LAW PERPAJAKAN
berita pilihan
Rabu, 08 Juli 2020 | 18:00 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ANDORRA
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:54 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:39 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:27 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:11 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:57 WIB
MULTILATERAL INSTRUMENT ON TAX TREATY
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:27 WIB
PMK 83/2020
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:27 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:10 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:55 WIB
SE-39/PJ/2020