Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Awasi Pajak dari Belanja APBD, Sri Mulyani Perjelas Sanksi

2
2

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mengeluarkan beleid baru terkait mekanisme pengawasan pajak atas belanja yang bersumber dari APBD. Otoritas memperjelas pengenaan sanksi jika kuasa bendahara umum daerah (BUD) yang tidak tertib administrasi.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2019 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak Atas Belanja yang Bersumber dari APBD. Beleid ini berlaku 60 hari sejak tanggal diundangkan 31 Mei 2019.

“Untuk mendorong kepatuhan atas pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja yang bersumber dari APBD dan penyampaian Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah/Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah, serta penyesuaian terhadap mekanisme pembayaran secara elektronik,” demikian penggalan pertimbangan keluarnya beleid tersebut, seperti dikutip pada Senin (24/6/2019).

Baca Juga: Bank Jateng Genjot Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah

Dalam beleid ini, Ditjen Pajak (DJP) melibatkan Ditjen Perimbangan Keuangan dalam melakukan sosialisasi kepada Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD, dan Kuasa BUD terkait pengawasan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukannya.

Selain itu, dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan Kuasa BUD menyampaikan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Daerah dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Daerah, serta informasi pada tabel data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang digunakan sebagai dasar penyusunan DTH kepada Dirjen Perimbangan Keuangan.

Penyampaian DTH dan RTH tersebut disampaikan melalui SKID secara bulanan paling lama tanggal 20 setelah bulan yang bersangkutan berakhir. Jika tenggat tersebut jatuh pada hari libur atau hari kerja yang diliburkan, penyampaian DTH dan RTH dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Baca Juga: Penerimaan Tertekan, Sri Mulyani Tetap Lanjutkan Kebijakan Insentif

Jika tidak menyampaikan DTH dan RTH, sesuai amanat pasal 10 ayat (3), Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran dana bagi hasil (DBH) atau dana alokasi umum (DAU) untuk periode bulan atau tahap berikutnya.

“Penundaan penyaluran DBH atau DAU … dikenakan paling tinggi 50% dari nilai DBH atau DAU tahap penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi pasal 10 ayat (5) beleid ini.

Penyaluran kembali DBH atau DAU yang ditunda akan dilakukan Menteri Keuangan setelah Kuasa BUD menyampaikan DTH dan RTH. Penundaan maupun penyaluran ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Baca Juga: Permudah Penyusunan Peraturan, Kemenkeu Optimalkan Teknologi

Beleid ini mencabut PMK No.64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah. (kaw)

“Untuk mendorong kepatuhan atas pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja yang bersumber dari APBD dan penyampaian Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah/Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah, serta penyesuaian terhadap mekanisme pembayaran secara elektronik,” demikian penggalan pertimbangan keluarnya beleid tersebut, seperti dikutip pada Senin (24/6/2019).

Baca Juga: Bank Jateng Genjot Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah

Dalam beleid ini, Ditjen Pajak (DJP) melibatkan Ditjen Perimbangan Keuangan dalam melakukan sosialisasi kepada Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD, dan Kuasa BUD terkait pengawasan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukannya.

Selain itu, dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan Kuasa BUD menyampaikan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Daerah dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Daerah, serta informasi pada tabel data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang digunakan sebagai dasar penyusunan DTH kepada Dirjen Perimbangan Keuangan.

Penyampaian DTH dan RTH tersebut disampaikan melalui SKID secara bulanan paling lama tanggal 20 setelah bulan yang bersangkutan berakhir. Jika tenggat tersebut jatuh pada hari libur atau hari kerja yang diliburkan, penyampaian DTH dan RTH dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Baca Juga: Penerimaan Tertekan, Sri Mulyani Tetap Lanjutkan Kebijakan Insentif

Jika tidak menyampaikan DTH dan RTH, sesuai amanat pasal 10 ayat (3), Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran dana bagi hasil (DBH) atau dana alokasi umum (DAU) untuk periode bulan atau tahap berikutnya.

“Penundaan penyaluran DBH atau DAU … dikenakan paling tinggi 50% dari nilai DBH atau DAU tahap penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi pasal 10 ayat (5) beleid ini.

Penyaluran kembali DBH atau DAU yang ditunda akan dilakukan Menteri Keuangan setelah Kuasa BUD menyampaikan DTH dan RTH. Penundaan maupun penyaluran ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Baca Juga: Permudah Penyusunan Peraturan, Kemenkeu Optimalkan Teknologi

Beleid ini mencabut PMK No.64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah. (kaw)

Topik : APBD, pajak, Kemenkeu
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 02 Oktober 2019 | 19:10 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK