Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Awas, Penerima Insentif PPN Rumah DTP Harus Ikuti Aturan

A+
A-
2
A+
A-
2
Awas, Penerima Insentif PPN Rumah DTP Harus Ikuti Aturan

Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyatakan telah memiliki mekanisme pengawasan terhadap pemanfaatan insentif PPN ditanggung pemerintah atas rumah tapak dan unit hunian rumah susun seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 21/2021.

Analis Kebijakan Ahli Madya PKPN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Rustam Effendi mengatakan pengembang rumah akan melaporkan penjualan rumah baik yang menggunakan insentif PPN DTP itu kepada otoritas setiap bulan.

"DJP punya sistem pengawasan kalau ada penyalahgunaan [insentif pajak] perumahan ini, walaupun terdeteksinya baru ketahuan di belakang," katanya dalam dialog Nyibir Fiskal di media sosial, Jumat (19/3/2021).

Baca Juga: Ekonomi Digital Jadi Ancaman Penerimaan Pajak, Begini Catatan Kemenkeu

Rustam menuturkan DJP memiliki perhatian besar dalam mengawasi pemanfaatan setiap jenis insentif pajak. DJP akan memastikan wajib pajak yang menggunakan fasilitas PPN DTP hanya membeli satu rumah.

Nanti, lanjutnya, DJP akan memanfaatkan data setoran PPN yang diserahkan oleh pengembang setiap bulan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan. Data tersebut juga bermanfaat untuk memastikan pemilik rumah tidak menjual atau memindahtangankan kurang dari 1 tahun.

Untuk diketahui, dalam pembelian rumah turut dicatat identitas pembeli, baik KTP maupun NPWP. Di sisi lain, pemerintah juga akan memanfaatkan data akta jual beli (AJB) rumah yang dimiliki para notaris.

Baca Juga: Pangkas Tarif Cukai BBM, Setoran ke Negara Ini Hilang Rp188 Triliun

"Karena AJB prosesnya di notaris, data itu bisa dipakai. Notaris juga bisa melapor kalau ada penyalahgunaan," ujar Rustam.

PMK 21/2021 mengatur pemberian insentif PPN DTP selama 6 bulan, mulai dari Maret sampai dengan Agustus 2021. Dalam pemberian insentif tersebut, pemerintah menyiapkan pagu hampir Rp5 triliun.

Insentif PPN DTP 100% berlaku atas penyerahan rumah tapak atau rusun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar, serta 50% atas penyerahan rumah tapak dan rusun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.

Baca Juga: Kumpulkan WP Prominen, DJP Kembali Ingatkan Segera Ikut PPS

Insentif PPN DTP juga mengharuskan rumah dan rusun diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif. Insentif hanya berlaku maksimal 1 unit rumah tapak atau rusun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. (rig)

Topik : PPN DTP, pmk 21/2021, rumah tapak, kemenkeu, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 20 Mei 2022 | 13:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Indonesia 'Hanya' 3,5%, Sri Mulyani: Tekanannya Lebih Rendah

Jum'at, 20 Mei 2022 | 13:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Pemerintah Targetkan Pendapatan Negara 2023 Capai 11,7 Persen dari PDB

Jum'at, 20 Mei 2022 | 12:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Pertumbuhan Ekonomi 2023 Dipatok 5,3%-5,9%, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Jum'at, 20 Mei 2022 | 12:00 WIB
LAYANAN PAJAK

Ajak WP Manfaatkan M-Pajak, DJP: Tidak Perlu ke Kantor Pajak

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 14:07 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Upload Faktur Pajak Kena Reject dan Muncul ETAX-API-1001? Coba Ini

Senin, 23 Mei 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Progres PPS Melandai, DJP Yakin Peserta Ramai pada 1 Bulan Terakhir

Senin, 23 Mei 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tempat-Tempat yang Tidak Dapat Menjadi Pemusatan PPN

Senin, 23 Mei 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Kumpulkan WP Prominen, DJP Kembali Ingatkan Segera Ikut PPS

Senin, 23 Mei 2022 | 11:05 WIB
DATA PPS HARI INI

Progres PPS Melambat, Harta WP yang Diungkap Tercatat Rp94,5 Triliun

Senin, 23 Mei 2022 | 11:00 WIB
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Waduh! Ratusan Kendaraan Dinas Daerah Ini Ketahuan Tunggak Pajak

Senin, 23 Mei 2022 | 10:00 WIB
KABUPATEN SRAGEN

Rayakan HUT ke-276, Pemutihan Denda PBB Kembali Diberikan