Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Komunitas
Sabtu, 15 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 17:30 WIB
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Senin, 10 Mei 2021 | 10:18 WIB
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Reportase
Perpajakan.id

Awas, Penerima Insentif PPN Rumah DTP Harus Ikuti Aturan

A+
A-
2
A+
A-
2
Awas, Penerima Insentif PPN Rumah DTP Harus Ikuti Aturan

Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyatakan telah memiliki mekanisme pengawasan terhadap pemanfaatan insentif PPN ditanggung pemerintah atas rumah tapak dan unit hunian rumah susun seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 21/2021.

Analis Kebijakan Ahli Madya PKPN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Rustam Effendi mengatakan pengembang rumah akan melaporkan penjualan rumah baik yang menggunakan insentif PPN DTP itu kepada otoritas setiap bulan.

"DJP punya sistem pengawasan kalau ada penyalahgunaan [insentif pajak] perumahan ini, walaupun terdeteksinya baru ketahuan di belakang," katanya dalam dialog Nyibir Fiskal di media sosial, Jumat (19/3/2021).

Baca Juga: Pengecualian PPN dan Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Jadi Terpopuler

Rustam menuturkan DJP memiliki perhatian besar dalam mengawasi pemanfaatan setiap jenis insentif pajak. DJP akan memastikan wajib pajak yang menggunakan fasilitas PPN DTP hanya membeli satu rumah.

Nanti, lanjutnya, DJP akan memanfaatkan data setoran PPN yang diserahkan oleh pengembang setiap bulan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan. Data tersebut juga bermanfaat untuk memastikan pemilik rumah tidak menjual atau memindahtangankan kurang dari 1 tahun.

Untuk diketahui, dalam pembelian rumah turut dicatat identitas pembeli, baik KTP maupun NPWP. Di sisi lain, pemerintah juga akan memanfaatkan data akta jual beli (AJB) rumah yang dimiliki para notaris.

Baca Juga: Soal Pencegahan Korupsi di Kemenkeu, Begini Penjelasan Irjen

"Karena AJB prosesnya di notaris, data itu bisa dipakai. Notaris juga bisa melapor kalau ada penyalahgunaan," ujar Rustam.

PMK 21/2021 mengatur pemberian insentif PPN DTP selama 6 bulan, mulai dari Maret sampai dengan Agustus 2021. Dalam pemberian insentif tersebut, pemerintah menyiapkan pagu hampir Rp5 triliun.

Insentif PPN DTP 100% berlaku atas penyerahan rumah tapak atau rusun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar, serta 50% atas penyerahan rumah tapak dan rusun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.

Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan Pajak dan Kepabeanan, Dua Instansi Ini Dilebur

Insentif PPN DTP juga mengharuskan rumah dan rusun diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif. Insentif hanya berlaku maksimal 1 unit rumah tapak atau rusun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. (rig)

Topik : PPN DTP, pmk 21/2021, rumah tapak, kemenkeu, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 11 Mei 2021 | 11:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Selasa, 11 Mei 2021 | 09:51 WIB
JERMAN
Selasa, 11 Mei 2021 | 08:48 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA
berita pilihan
Minggu, 16 Mei 2021 | 15:01 WIB
THAILAND
Minggu, 16 Mei 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SRAGEN
Minggu, 16 Mei 2021 | 13:01 WIB
PAJAK KENDARAAN
Minggu, 16 Mei 2021 | 12:01 WIB
PENINDAKAN HUKUM
Minggu, 16 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK DAERAH
Minggu, 16 Mei 2021 | 09:01 WIB
KOTA DEPOK
Minggu, 16 Mei 2021 | 08:01 WIB
EDUKASI PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 07:01 WIB
HASIL AUDIT BPKP
Minggu, 16 Mei 2021 | 06:01 WIB
ROKOK ILEGAL