A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/PHPSESSID351acb262f6e43043da42ceb685083ee9deaba3f): failed to open stream: No space left on device

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 156

Backtrace:

File: /home/ddtc/public_html/news.ddtc.co.id/application/controllers/News.php
Line: 12
Function: __construct

File: /home/ddtc/public_html/news.ddtc.co.id/index.php
Line: 298
Function: require_once

Aturan Pembebasan PPN Komoditas Dibahas Kembali, Ini Opsinya
Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Aturan Pembebasan PPN Komoditas Dibahas Kembali, Ini Opsinya

0
0

Staf Ahli Menkeu bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah tengah menyusun dua opsi rancangan aturan main untuk kembali membebaskan produk hasil pertanian dari pungutan pajak pertambahan nilai (PPN).

Staf Ahli Menkeu bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo mengatakan opsi pertama pembebasan pajak itu ialah dengan merevisi Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2015. Kemudian opsi kedua ialah memberikan fasilitas fiskal melalui payung hukum UU PPN.

"Pemerintah memformulasi kembali apa bisa melakukannya melalui perubahan PP 81/2015 dengan mengecualikan produk kelapa sawit. Jadi seluruh barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan bebas PPN," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jumat, (5/7/2019).

Baca Juga: Pastikan Kepatuhan Pelaku Usaha, Kemenkeu Gandeng BI

Lebih lanjut, Suryo menjelaskan untuk opsi kedua ialah alternatif kebijakan dalam kerangka UU PPN. Untuk opsi ini, komoditas hasil pertanian tetap masuk kategori barang kena pajak. Namun, diberikan kemudahan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan.

Opsi-opsi kebijakan ini, lanjut Suryo, masih digodok oleh otoritas fiskal. Pembahasan bersama dilakukan dalam kordinasi kantor Kemenko Perekonomian untuk menjaring aspirasi dari pelaku usaha.

"Langkah ini [penyusunan Rancangan PP] sedang kami lakukan dibawah koordinasi kantor Menko Perekonomian. Kami sedang merumuskan kebijakannya," paparnya.

Baca Juga: Apa Itu Ekspor Jasa Kena Pajak?

Tarik ulur pembebasan PPN hasil pertanian berawal dari dikabulkannya uji materiil Kadin atas PP No.31/2007 tentang impor atau penyerahan barang kena pajak yang bersifat stategis yang dibebaskan PPN. Gugatan ini dikabulkan Mahkamah Agung melalui putusan No.70/2013.

Salah satu alasan gugatan yang disponsori industri kelapa sawit ini ialah pembebasan PPN hasil pertanian dalam PP 31/2007 membuat mekanisme pengkreditan yakni pajak keluaran dikurangi pajak masukan dalam sistem PPN tidak berjalan.

Pelaku usaha tidak dapat mengkreditkan pajak masukan karena barang hasil pertanian dibebaskan dari pungutan PPN melalui PP No.31/2019. Dengan pengabulan itu, kelapa sawit akhirnya kembali terkena PPN, sehingga eksportir kelapa sawit bisa melakukan restitusi.

Baca Juga: Darmin: Pembangunan Infrastruktur Tetap Berlanjut

Menyikapi gugatan yang dikabulkan MA tersebut, pemerintah lantas menerbitkan PP No.81/2015 yang isinya tidak menetapkan barang hasil pertanian sebagai barang kena pajak bersifat strategis yang bebas PPN.

Beleid tersebut sejalan dengan putusan MA di mana barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebagai barang kena pajak atau dikenakan PPN 10%.Kini, dorongan untuk kembali membebaskan produk hasil pertanian dari pungutan PPN kembali menyeruak.

Kelompok usaha seperti industri kakao dan perkebunan kopi mengusulkan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan diberikan insentif kembali melalui pemberian fasilitas pembebasan dari pungutan PPN sebagaimana yang diatur dalam PP No.31/2007. (Bsi)

Baca Juga: APBN 2020 Mulai Dibahas, Dua Hal Ini Sasarannya

"Pemerintah memformulasi kembali apa bisa melakukannya melalui perubahan PP 81/2015 dengan mengecualikan produk kelapa sawit. Jadi seluruh barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan bebas PPN," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jumat, (5/7/2019).

Baca Juga: Pastikan Kepatuhan Pelaku Usaha, Kemenkeu Gandeng BI

Lebih lanjut, Suryo menjelaskan untuk opsi kedua ialah alternatif kebijakan dalam kerangka UU PPN. Untuk opsi ini, komoditas hasil pertanian tetap masuk kategori barang kena pajak. Namun, diberikan kemudahan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan.

Opsi-opsi kebijakan ini, lanjut Suryo, masih digodok oleh otoritas fiskal. Pembahasan bersama dilakukan dalam kordinasi kantor Kemenko Perekonomian untuk menjaring aspirasi dari pelaku usaha.

"Langkah ini [penyusunan Rancangan PP] sedang kami lakukan dibawah koordinasi kantor Menko Perekonomian. Kami sedang merumuskan kebijakannya," paparnya.

Baca Juga: Apa Itu Ekspor Jasa Kena Pajak?

Tarik ulur pembebasan PPN hasil pertanian berawal dari dikabulkannya uji materiil Kadin atas PP No.31/2007 tentang impor atau penyerahan barang kena pajak yang bersifat stategis yang dibebaskan PPN. Gugatan ini dikabulkan Mahkamah Agung melalui putusan No.70/2013.

Salah satu alasan gugatan yang disponsori industri kelapa sawit ini ialah pembebasan PPN hasil pertanian dalam PP 31/2007 membuat mekanisme pengkreditan yakni pajak keluaran dikurangi pajak masukan dalam sistem PPN tidak berjalan.

Pelaku usaha tidak dapat mengkreditkan pajak masukan karena barang hasil pertanian dibebaskan dari pungutan PPN melalui PP No.31/2019. Dengan pengabulan itu, kelapa sawit akhirnya kembali terkena PPN, sehingga eksportir kelapa sawit bisa melakukan restitusi.

Baca Juga: Darmin: Pembangunan Infrastruktur Tetap Berlanjut

Menyikapi gugatan yang dikabulkan MA tersebut, pemerintah lantas menerbitkan PP No.81/2015 yang isinya tidak menetapkan barang hasil pertanian sebagai barang kena pajak bersifat strategis yang bebas PPN.

Beleid tersebut sejalan dengan putusan MA di mana barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebagai barang kena pajak atau dikenakan PPN 10%.Kini, dorongan untuk kembali membebaskan produk hasil pertanian dari pungutan PPN kembali menyeruak.

Kelompok usaha seperti industri kakao dan perkebunan kopi mengusulkan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan diberikan insentif kembali melalui pemberian fasilitas pembebasan dari pungutan PPN sebagaimana yang diatur dalam PP No.31/2007. (Bsi)

Baca Juga: APBN 2020 Mulai Dibahas, Dua Hal Ini Sasarannya
Topik : pembebasan PPN, komoditas pertanian, ekspor
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP


A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: rewind() expects parameter 1 to be resource, boolean given

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 188

Backtrace:

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: filesize(): stat failed for /var/cpanel/php/sessions/ea-php56/PHPSESSID351acb262f6e43043da42ceb685083ee9deaba3f

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 192

Backtrace:

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_write_close(): Failed to write session data (user). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56)

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: