Berita
Selasa, 01 Desember 2020 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 01 Desember 2020 | 18:01 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:56 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:39 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Fokus
Data & alat
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Komunitas
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Senin, 30 November 2020 | 10:29 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 29 November 2020 | 11:30 WIB
AGENDA KEPABEANAN
Reportase
Glosarium

Aturan Pembebasan PPN dan PPnBM untuk Badan Internasional Terbit

A+
A-
1
A+
A-
1
Aturan Pembebasan PPN dan PPnBM untuk Badan Internasional Terbit

Kantor pusat DItjen Pajak. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) baru mengenai pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang diberikan kepada perwakilan negara asing dan badan internasional.

Merujuk pada bagian pertimbangan PP No. 47/2020 yang mencabut PP sebelumnya yakni PP No. 47/2013, diterangkan pemberian pembebasan PPN dan PPnBM kepada badan internasional dan pejabatnya perlu disesuaikan dengan perjanjian internasional dan kelaziman internasional.

Pada bagian penjelasan, pemerintah menjelaskan bahwa saat ini pembebasan PPN dan PPnBM bagi badan internasional diberikan berlandaskan pada status badan internasional yang bukan merupakan subjek pajak penghasilan (PPh).

Baca Juga: Cara Membuat Kode Billing PPN Masa Lewat e-Billing DJP

"Dalam rangka menyelaraskan dengan Pasal 16B UU PPN, pemberian pembebasan PPN dengan PP ini didasarkan pada perjanjian atau kelaziman internasional," tulis pemerintah pada bagian penjelas, dikutip Rabu (26/8/2020).

Sebagaimana ketentuan sebelumnya, impor barang kena pajak (BKP) oleh perwakilan negara asing dan badan internasional serta penyerahan BKP dan jasa kena pajak (JKP) kepada perwakilan negara asing dan badan internasional dibebaskan dari pengenaan PPN dan PPnBM.

Bedanya, pemberian fasilitas pembebasan PPN dan PPnBM kali ini dapat diberikan berdasarkan asas timbal balik, perjanjian, ataupun berdasarkan kelaziman internasional. Pemerintah juga memberikan contoh mengenai kelaziman internasional dalam bagian penjelas dari PP No. 47/2020.

Baca Juga: Soal NIK dalam Faktur Pajak, DJP: Kami Ingin Semua Pengusaha Patuh

Contohnya bila suatu badan internasional memiliki beberapa kegiatan proyek di berbagai negara termasuk Indonesia dan ditemukan di negara lain badan internasional ini mendapatkan pembebasan PPN, maka pemerintah dapat memberikan pembebasan PPN berdasar kelaziman internasional.

Dalam ketentuan sebelumnya, impor BKP oleh perwakilan negara asing atau penyerahan BKP/JKP kepada perwakilan negara asing dapat diberikan pembebasan PPN dan PPnBM hanya berdasarkan asas timbal balik.

Adapun impor BKP oleh badan internasional dan penyerahan BKP/JKP oleh badan internasional bisa diberikan pembebasan PPN dan PPnBM apabila badan internasional tersebut tidak termasuk subjek PPh dan telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Sekretaris Negara.

Baca Juga: Sengketa Penentuan Pendapatan Administrasi Usaha Gadai Jadi Objek PPN

Dengan ini, terlihat pemerintah banyak memberikan kelonggaran bagi badan internasional untuk bisa mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dan PPnBM dari kegiatan impor BKP dan penyerahan BKP/JKP.

Dipertegas lagi pada Pasal 6 dari PP No. 47/2020, bila tidak terdapat perjanjian antara Indonesia dan badan internasional yang didalamnya mengatur mengenai pembebasan PPN dan PPnBM, pembebasan masih dapat diberikan berdasarkan kelaziman internasional.

Meski demikian, pembebasan tersebut hanya mungkin diberikan setelah Menteri Keuangan mendapatkan pertimbangan dari Menteri Sekretariat Negara.

Baca Juga: Cara Membuat Kode Billing PPN Jasa Luar Negeri Melalui DJP Online

Dalam memberikan rekomendasi, Menteri Sekretariat Negara harus mempertimbangkan batas minimum pembelian, kewajaran, serta kepatuhan jumlah dan jenis barang yang diperoleh maupun diserahkan oleh badan internasional.

PP No. 47/2020 yang baru diundangkan pada 18 Agustus 2020 ini baru akan berlaku efektif Oktober mendatang atau 60 hari sejak PP No. 47/2020 diundangkan. (Bsi)

Baca Juga: Aturan Baru Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PKP Belum Berproduksi
Topik : badan internasional, PPN, PPnBM
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 19 November 2020 | 14:18 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 19 November 2020 | 12:58 WIB
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (4)
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 17 November 2020 | 12:38 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
berita pilihan
Selasa, 01 Desember 2020 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 01 Desember 2020 | 18:01 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:56 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:39 WIB
UU CIPTA KERJA
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:38 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:32 WIB
FILIPINA
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:24 WIB
PAJAK DIGITAL
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:07 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO