ADA APA DENGAN PAJAK

Aturan Baru Pengenaan PPN dan PPh atas Transaksi Emas, Simak di Sini!

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 06 Mei 2023 | 08:33 WIB

JAKARTA, DDTCNews - Saat ini emas bukan lagi sekadar komoditas, melainkan sudah biasa dijadikan sebagai pilihan investasi. Tingginya permintaan akan emas telah menyebabkan kenaikan harga emas dari waktu ke waktu. Dalam memperdagangkan emas, penting untuk memahami pajak yang berlaku pada transaksi tersebut. 

Baru-baru ini, pemerintah melakukan penyesuaian ulang terhadap ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada penjualan/penyerahan emas dan jasa terkait. Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 48/2023 yang mulai berlaku pada Senin (1/5/2023).

Dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa tarif serta mekanisme pemungutan PPN dan PPh terbaru atas penyerahan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang terbuat dari bahan selain emas, batu permata dan batu lainnya, serta jasa yang terkait.

Bagaimana ketentuan terbaru dalam PMK 48/2023? Berapa tarif PPN dan PPh yang berlaku? Bagaimana mekanisme pemungutan pajaknya?

Temukan jawabannya dan penjelasannya secara lengkap dalam episode Ada Apa Dengan Pajak bersama Rafif, Academy Brain Specialist di DDTC Academy, secara eksklusif hanya di saluran YouTube DDTC Indonesia pada tautan berikut:

https://youtu.be/O92BYW5kIaI

Anda juga dapat bergabung dengan grup Whatsapp DDTC Academy untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai pelatihan pajak, perkembangan terbaru dalam perpajakan, dan berdiskusi seputar pajak dengan anggota lain dari DDTC Academy. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR

0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Apakah BUMDes Perlu Bikin NPWP Terpisah dari Pemerintah Desa?

Kamis, 23 Mei 2024 | 10:30 WIB PER-6/PJ/2011

Zakat Tak Bisa Jadi Pengurang Pajak Jika Hal Ini Terjadi

BERITA PILIHAN

Jumat, 24 Mei 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Soal Cukai Rokok 2025, Ada Kenaikan Tarif dan Penyederhanaan Layer

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIAMIS

Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

Kamis, 23 Mei 2024 | 13:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ada Banyak Insentif, Pemerintah Harap Investor Ramai Investasi di IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Fasilitas Pajak atas Pendirian atau Pemindahan Kantor Pusat ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Apakah BUMDes Perlu Bikin NPWP Terpisah dari Pemerintah Desa?

Kamis, 23 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ditjen Pajak akan Awasi Realisasi Pemindahan Kantor ke IKN