Ilustrasi. Sejumlah buruh berjalan keluar dari pabrik Beesco Indonesia di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/6/2020). Kementerian Ketenagakerjaan meminta para pengusaha merekrut kembali pekerja atau buruh yang terkena PHK dan dirumahkan akibat pandemi COVID-19 dengan harapan dapat mengurangi angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja baru. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazarfoc.
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan tiga strategi pemerintah dalam mengatasi lonjakan pengangguran di masa pandemi Covid-19.
Ida mengatakan ketiga strategi penanganan pengangguran itu telah berjalan sejak beberapa bulan terakhir. Namun, menurutnya, langkah strategis penanganan pengangguran justru diawali dari internal Kemenaker.
"Langkah strategis itu mulai dari refocusing anggaran hingga perubahan kebijakan untuk mempertimbangkan kelangsungan usaha dan perlindungan bagi pekerja," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (1/7/2020).
Ida menyebut strategi pertamanya adalah melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas melalui program Balai Latihan Kerja (BLK) Tanggap Covid-19. Dalam program ini, peserta pelatihan tidak hanya mendapatkan keterampilan tetapi juga insentif pascapelatihan.
Selama pandemi, sejumlah BLK dialihfungsikan menjadi dapur umum dan sentra produksi alat pencegahan penyebaran Covid-19 seperti hand sanitizer, alat pelindung diri, masker, wastafel portable, serta produk makanan olahan.
"Seluruh hasil produksi BLK didistribusikan secara gratis bagi masyarakat yang terdampak pandemi," ujarnya.
Strategi kedua adalah program pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja atau buruh yang terdampak Covid-19, berupa program padat karya dan kewirausahaan. Strategi ketiga adalah Kemenaker membuka layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan bagi pekerja/buruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan.
Ida mengklaim ketiga strateginya selaras dengan enam aspek dalam pemulihan ekonomi nasional yang diluncurkan pemerintah untuk mengatasi Covid-19. Misalnya, stimulus ekonomi bagi pelaku usaha agar dapat bertahan di masa pandemi sehingga tetap mampu mempekerjakan pegawainya.
Ada pula insentif pajak penghasilan (PPh) ditanggung pemerintah dan keringanan bunga kredit bagi para pekerja di sektor formal. Selain itu, ada program jaring pengaman sosial untuk membantu para pekerja formal maupun pekerja informal serta memprioritaskan kartu prakerja bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan.
"Posisi Kemenaker dalam program kartu prakerja ini menjadi mitra aktif melalui platform Sisnaker [Sistem Informasi Ketenagakerjaan]," katanya.
Sebelumnya, pemerintah memproyeksikan tingkat pengangguran terbuka akan bertambah 5,2 juta orang tahun ini, dari yang sebelumnya 7,05 juta orang atau 5,28%. Hingga saat ini, Kemenaker mencatat telah ada 1,8 juta pekerja yang menganggur karena dampak pandemi virus Corona. (kaw)