Review
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Fokus
Data & alat
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Komunitas
Senin, 30 November 2020 | 10:29 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 29 November 2020 | 11:30 WIB
AGENDA KEPABEANAN
Minggu, 29 November 2020 | 10:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 28 November 2020 | 15:14 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Glosarium

Asyik, Ada PMK Baru! Masa Pemberian BLT Dana Desa Diperpanjang

A+
A-
8
A+
A-
8
Asyik, Ada PMK Baru! Masa Pemberian BLT Dana Desa Diperpanjang

Ilustrasi. Sejumlah warga penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), mendengarkan arahan Gubernur Jawa Timur, di Bakorwil Pamekasan, Jawa Timur, Senin (14/9/2020). ANTARA FOTO/Saiful Bahri/hp.
 

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan kembali mengubah ketentuan penggunaan dana desa sebagai bantuan langsung tunai (BLT). Ketentuan baru tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 156/2020 yang menjadi perubahan ketiga dari PMK 205/2019.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 32A ayat (5) PMK 156/2020, besaran BLT desa yang diberikan per keluarga penerima manfaat sebesar Rp600.000 per bulan pada bulan pertama hingga ketiga dan sebesar Rp300.000 per bulan pada bulan keempat hingga kesembilan.

Pada ketentuan sebelumnya, BLT desa hanya diberikan selama 3 bulan dengan besaran BLT dana desa sebesar Rp600.000 setiap bulan.

Baca Juga: Kata Sri Mulyani, Ribuan Perusahaan Sudah Nikmati Insentif Pajak

"Dana desa yang digunakan untuk BLT desa telah bermanfaat bagi perlindungan sosial masyarakat desa yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga jangka waktu pembayaran BLT desa perlu diperpanjang," tulis Kementerian Keuangan pada bagian pertimbangan PMK 156/2020, dikutip Kamis (22/10/2020).

Pada Pasal 32A ayat (6) ditegaskan pembayaran BLT desa dilaksanakan selama 9 bulan dan paling cepat mulai dibayarkan pada April 2020 sesuai dengan ketersediaan dana desa setiap bulannya.

Hal ini berbeda bila dibandingkan dengan Pasal 32A ayat (6) PMK 40/2020 yang mengamanatkan agar BLT desa dianggarkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) paling besar sebesar 35% dari dana desa yang diterima.

Pada ayat baru, yakni Pasal 32A ayat (6a), kepala desa dapat menggunakan sisa BLT desa untuk membiayai program stimulus seperti padat karya tunai dan peningkatan kapasitas badan usaha milik desa (BUMDes).

Selain karena kepala desa melakukan penyalahgunaan dana desa dan ditetapkan sebagai tersangka, pada Pasal 47 ayat (1) PMK 156/2020, otoritas juga menambahkan satu faktor yang menjadi dasar penghentian penyaluran dana desa pada tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya.

Baca Juga: RUU Pajak atas Kekayaan Mulai Dibahas Senat

Penghentian juga dilakukan bila desa mengalami permasalahan administrasi atau ketidakjelasan status hukum.Penghentian dilakukan berdasarkan surat rekomendasi dari kementerian dan lembaga (K/L) yang terkait dengan permasalahan desa. (kaw)

Topik : BLT dana desa, bantuan sosial, virus Corona
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Cikal Restu Syiffawidiyana

Kamis, 22 Oktober 2020 | 19:10 WIB
BLT memang dilakukan oleh seluruh desa dimasa pandemi saat ini. Tapi tak urung, terkadang penyalahgunaan dana dan kecurangan kerap terjadi. Selain itu, mengenai data administrasi kerap kali tidak sesuai dengan fakta lapangan. Pendataan bisa disesuaikan sesuai dengan kepentingan pejabat setempat, Hal ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Selasa, 10 November 2020 | 10:12 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 10 November 2020 | 09:04 WIB
BANTUAN SOSIAL
Senin, 09 November 2020 | 13:34 WIB
INVESTASI
Senin, 09 November 2020 | 09:17 WIB
BANTUAN SOSIAL
berita pilihan
Senin, 30 November 2020 | 18:20 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 18:09 WIB
PROVINSI BALI
Senin, 30 November 2020 | 17:48 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 17:33 WIB
ROKOK ILEGAL
Senin, 30 November 2020 | 17:30 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Senin, 30 November 2020 | 17:18 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 16:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 16:49 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 16:25 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 November 2020 | 16:06 WIB
KEBIJAKAN PAJAK