Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

APBN 2020 Mulai Dibahas, Dua Hal Ini Sasarannya

A+
A-
0
A+
A-
0

Presiden Joko Widodo

JAKARTA, DDTCNews - Rencana anggaran negara untuk 2020 mulai dibahas pemerintah. Instrumen fiskal akan menjadi andalan untuk meningkatkan kapasitas ekspor dan kegiatan investasi.

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas tentang ketersediaan anggaran dan pagu indikatif tahun fiskal 2020. APBN sebagai instrumen fiskal menjadi tulang punggung untuk meningkatkan perekonomian nasional tahun depan.

"APBN 2020 harus mampu memberikan stimulus bagi peningkatan ekspor dan investasi, serta menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan," katanya dalam ratas seperti dilansir laman resmi Setkab RI, Senin (22/4/2019).

Baca Juga: Soal Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Ini Kata Anggota DPR

Presiden Jokowi menyampaikan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2020 terus meningkat dan tidak mudah. Oleh karena itu, pengelolaan APBN diarahkan untuk dapat menyerap gejolak yang datang dari faktor eksternal tersebut.

Setidaknya ada dua poin penting yang disampaikan Mantan Gubernur DKI Jakarta untuk kerangka APBN 2020. Pertama, kesinambungan pembangunan yang berfokus kepada penguatan sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan sosial sebagaimana termaktub dalam APBN 2019.

Kedua, rencana anggaran untuk 2020 harus detail dan sesuai dengan prioritas pembangunan. Selain itu, yang paling utama dari APBN tahun depan harus bisa dilaksanakan dan bisa diukur hasilnya.

Baca Juga: Yakinkan Investor, Kepala BKPM Roadshow ke 3 Negara

"Kita harus mengantisipasi dinamika perekonomian dunia yang berubah secara dinamis dan terus bergerak. Dan kuncinya, peningkatan daya tahan serta daya saing ekonomi kita," tandas Presiden. (Bsi)

"APBN 2020 harus mampu memberikan stimulus bagi peningkatan ekspor dan investasi, serta menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan," katanya dalam ratas seperti dilansir laman resmi Setkab RI, Senin (22/4/2019).

Baca Juga: Soal Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Ini Kata Anggota DPR

Presiden Jokowi menyampaikan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2020 terus meningkat dan tidak mudah. Oleh karena itu, pengelolaan APBN diarahkan untuk dapat menyerap gejolak yang datang dari faktor eksternal tersebut.

Setidaknya ada dua poin penting yang disampaikan Mantan Gubernur DKI Jakarta untuk kerangka APBN 2020. Pertama, kesinambungan pembangunan yang berfokus kepada penguatan sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan sosial sebagaimana termaktub dalam APBN 2019.

Kedua, rencana anggaran untuk 2020 harus detail dan sesuai dengan prioritas pembangunan. Selain itu, yang paling utama dari APBN tahun depan harus bisa dilaksanakan dan bisa diukur hasilnya.

Baca Juga: Yakinkan Investor, Kepala BKPM Roadshow ke 3 Negara

"Kita harus mengantisipasi dinamika perekonomian dunia yang berubah secara dinamis dan terus bergerak. Dan kuncinya, peningkatan daya tahan serta daya saing ekonomi kita," tandas Presiden. (Bsi)

Topik : APBN 2020, Presiden Jokowi, ekspor, investasi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 04 September 2019 | 18:14 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:53 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:03 WIB
TATA KELOLA PERKOTAAN LAYAK HUNI