Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Apa Itu SPPKP?

A+
A-
5
A+
A-
5
Apa Itu SPPKP?

DALAM sistem pemungutan PPN dan PPnBM dikenal istilah pengusaha kena pajak (PKP). Secara harfiah, PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak berdasarkan UU PPN.

Namun, tidak semua pengusaha merupakan PKP. Sebab, pengusaha yang ingin menjadi PKP harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan serta mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Bila disetujui, pengusaha yang bersangkutan akan mendapatkan SPPKP.

Identitas PKP
SPPKP merupakan kependekan dari Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No.PER - 20/PJ/2013 s.t.d.d. Peraturan Dirjen Pajak No.PER - 02/PJ/2018, SPPKP adalah:

Baca Juga: Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Surat yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP sebagai pemberitahuan bahwa pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP pada KPP tertentu yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak,”

Sebagai bukti pengukuhan, SPPKP ini harus dimiliki oleh pengusaha yang melakukan penyerahan barang yang merupakan objek pajak sesuai UU PPN. Sebab, pengusaha tersebut memang diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Kewajiban tersebut tidak berlaku bagi pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Meski demikian, pengusaha kecil yang belum melampaui batas tetap diberikan opsi untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Baca Juga: Banyak yang Makin Kaya Selama Pandemi, Negara Ini Pajaki Barang Mewah

Pengusaha dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dengan mengajukan permohonan. Permohonan tersebut dapat diajukan secara elektronik atau tertulis dengan dilampiri dokumen yang disyaratkan

Permohonan tersebut dapat diterima dan pengusaha mendapatkan SPPKP sepanjang telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Syarat dokumen dan ketentuan tersebut berbeda-beda tergantung pada status dari pengusaha yang mengajukan.

Misal, dokumen dan ketentuan yang dipersyaratkan untuk pengusaha yang merupakan orang pribadi akan berbeda dengan wajib pajak badan. Perincian dokumen dan ketentuan agar dapat memperoleh SPPKP saat ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No.PER - 04/PJ/2020.

Baca Juga: Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Selain melalui permohonan, kepala KPP diperkenankan untuk mengukuhkan PKP secara jabatan jika pengusaha tersebut tidak melaksanakan kewajiban pelaporan usaha. Jika hal ini terjadi maka kepala KPP atau KP2KP akan menerbitkan SPPKP terhadap PKP yang dikukuhkan secara jabatan.

Berdasarkan penjabaran di atas, SPPKP dapat diperoleh jika pengusaha yang bersangkutan memenuhi syarat dan ketentuan untuk dikukuhkan sebagai PKP. SPPKP ini sekaligus menjadi bukti pengusaha tersebut memang benar-benar telah dikukuhkan sebagai PKP.

Dengan demikian, SPPKP menjadi gerbang untuk PKP dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai PKP. Ketentuan lebih lanjut dapat dipelajari melalui Peraturan Dirjen Pajak No.PER - 04/PJ/2020. Simak “Hak & Kewajiban Pengusaha Kena Pajak” (rig)

Baca Juga: Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Topik : kamus pajak, pengusaha kena pajak, PKP, SPPKP, pajak, administrasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:23 WIB
DDTC ACADEMY - ENGLISH FOR TRANSFER PRICING

Tips Menerjemahkan Dokumen Lokal Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022

Rupiah Lanjutkan Penguatan Terhadap Dolar AS & Mata Uang Negara Mitra

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:00 WIB
MALAYSIA

Begini Strategi Malaysia Pastikan Ekspatriat Patuh Pajak

Rabu, 10 Agustus 2022 | 08:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak? DJP Bisa Lakukan Penagihan Aktif Ini

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan