Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Apa Itu Sisa DBH CHT?

A+
A-
1
A+
A-
1
Apa Itu Sisa DBH CHT?

DANA Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) diberikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau tembakau. DBH ini adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah. Besarannya akan bergantung pada angka persentase tertentu dari pendapatan negara. Simak ‘Apa Itu DBH Pajak?’.

Nantinya, DBH CHT akan digunakan untuk mendanai berbagai program dan kesehatan yang berorientasi pada bidang kesehatan. Adapun program-program yang didanai dengan DBH CHT antara lain peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Namun, realisasinya, tidak selalu seluruh DBH CHT akan terpakai sepenuhnya dalam 1 periode anggaran dan/atau dalam beberapa tahun anggaran. Kadang kala akan ada sisa DBH CHT. Lantas, apa itu sisa DBH CHT?

Baca Juga: Apa Itu Costums Declaration?

Definisi

BERDASARKAN pada Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.07/2021 (PMK 215/2021), sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHT yang telah disalurkan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dan realisasi penggunaan DBH CHT. Adapun penggunaan DBH CHT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama 1 periode tahun anggaran dan/atau beberapa tahun anggaran.

Sisa DBH CHT dapat diketahui dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBH CHT. Untuk menghitung besaran sisa DBH CHT, pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi perhitungan sisa DBH CHT dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Hasil rekonsiliasi tersebut akan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

Namun, apabila pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBH CHT tidak dilaksanakan, menteri keuangan akan mengeksekusinya. Menteri keuangan c.q. direktur jenderal perimbangan keuangan akan menghitung sisa DBH CHT berdasarkan pada hasil pemantauan dan evaluasi.

Baca Juga: Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor

Selanjutnya, berita acara rekonsiliasi tersebut akan menjadi dasar dalam pembuatan surat pemberitahuan sisa DBH CHT. Surat pemberitahuan ini akan disampaikan oleh menteri keuangan c.q. direktur jenderal perimbangan keuangan kepada gubernur.

Berdasarkan pada surat pemberitahuan sisa DBH CHT tersebut, pemerintah daerah menganggarkan kembali sisa DBH CHT dalam APBD perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya. Sisa DBH CHT akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang didanai dari DBH CHT.

Penganggaran kembali sisa DBH CHT dituangkan dalam surat pernyataan penganggaran kembali yang ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya, surat pernyataan penganggaran kembali disampaikan kepada menteri keuangan c.q. direktur jenderal perimbangan keuangan untuk provinsi.

Baca Juga: Bea Cukai Indonesia-Malaysia Adakan Operasi 'Khusus', Begini Hasilnya

Surat surat pernyataan penganggaran kembali disampaikan kepada gubernur dan menteri keuangan c.q. direktur jenderal perimbangan keuangan untuk kabupaten/kota. Surat pernyataan penganggaran kembali diterima oleh menteri keuangan c.q. direktur jenderal perimbangan keuangan paling lambat tanggal 5 Juni tahun anggaran berjalan.

SIMPULAN

INTINYA, sisa DBH CHT adalah selisih nilai lebih antara DBH CHT yang disalurkan kepada pemerintah daerah dan realisasi penggunaan DBH CHT. (kaw)

Baca Juga: Apa Itu Proforma Invoice?
Topik : kamus, kamus kebijakan fiskal, DBH, DBH CHT, cukai, cukai hasil tembakau, cukai rokok

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Tangguhan?

Rabu, 03 Agustus 2022 | 15:00 WIB
INFOGRAFIS CUKAI

Sederet Produk Plastik yang Sudah Dikenai Cukai di Dunia

Rabu, 03 Agustus 2022 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Mungkinkah Tarif Tunggal Cukai Rokok Diterapkan? Begini Kata BKF

Rabu, 03 Agustus 2022 | 10:30 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea Cukai Tumbuh Positif, Ekonomi Indonesia Masih Tangguh

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor