Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Sisa DBH CHT?

A+
A-
1
A+
A-
1
Apa Itu Sisa DBH CHT?

DANA Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) diberikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau tembakau. DBH ini adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah. Besarannya akan bergantung pada angka persentase tertentu dari pendapatan negara. Simak ‘Apa Itu DBH Pajak?’.

Nantinya, DBH CHT akan digunakan untuk mendanai berbagai program dan kesehatan yang berorientasi pada bidang kesehatan. Adapun program-program yang didanai dengan DBH CHT antara lain peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Namun, realisasinya, tidak selalu seluruh DBH CHT akan terpakai sepenuhnya dalam 1 periode anggaran dan/atau dalam beberapa tahun anggaran. Kadang kala akan ada sisa DBH CHT. Lantas, apa itu sisa DBH CHT?

Baca Juga: Permudah Proses Kepabeanan, DJBC Diganjar WCO Certificate of Merits

Definisi

BERDASARKAN pada Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.07/2021 (PMK 215/2021), sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHT yang telah disalurkan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dan realisasi penggunaan DBH CHT. Adapun penggunaan DBH CHT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama 1 periode tahun anggaran dan/atau beberapa tahun anggaran.

Sisa DBH CHT dapat diketahui dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBH CHT. Untuk menghitung besaran sisa DBH CHT, pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi perhitungan sisa DBH CHT dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Hasil rekonsiliasi tersebut akan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

Namun, apabila pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBH CHT tidak dilaksanakan, menteri keuangan akan mengeksekusinya. Menteri keuangan c.q. direktur jenderal perimbangan keuangan akan menghitung sisa DBH CHT berdasarkan pada hasil pemantauan dan evaluasi.

Baca Juga: Apa Itu Deklarasi Inisiatif atau Voluntary Declaration?

Selanjutnya, berita acara rekonsiliasi tersebut akan menjadi dasar dalam pembuatan surat pemberitahuan sisa DBH CHT. Surat pemberitahuan ini akan disampaikan oleh menteri keuangan c.q. direktur jenderal perimbangan keuangan kepada gubernur.

Berdasarkan pada surat pemberitahuan sisa DBH CHT tersebut, pemerintah daerah menganggarkan kembali sisa DBH CHT dalam APBD perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya. Sisa DBH CHT akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang didanai dari DBH CHT.

Penganggaran kembali sisa DBH CHT dituangkan dalam surat pernyataan penganggaran kembali yang ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya, surat pernyataan penganggaran kembali disampaikan kepada menteri keuangan c.q. direktur jenderal perimbangan keuangan untuk provinsi.

Baca Juga: Sederhanakan Proses Bisnis, Dirjen Bea Cukai Minta TIK Dioptimalkan

Surat surat pernyataan penganggaran kembali disampaikan kepada gubernur dan menteri keuangan c.q. direktur jenderal perimbangan keuangan untuk kabupaten/kota. Surat pernyataan penganggaran kembali diterima oleh menteri keuangan c.q. direktur jenderal perimbangan keuangan paling lambat tanggal 5 Juni tahun anggaran berjalan.

SIMPULAN

INTINYA, sisa DBH CHT adalah selisih nilai lebih antara DBH CHT yang disalurkan kepada pemerintah daerah dan realisasi penggunaan DBH CHT. (kaw)

Baca Juga: Simak Cara Pemberitahuan Pabean Impor dengan Voluntary Declaration
Topik : kamus, kamus kebijakan fiskal, DBH, DBH CHT, cukai, cukai hasil tembakau, cukai rokok

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 12 Januari 2022 | 14:05 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau

Rabu, 12 Januari 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Kenaikan Tarif Cukup Mepet, DJBC Sebut Tak Ada Aksi Borong Pita Cukai

Senin, 10 Januari 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Redress Manifest?

Senin, 10 Januari 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif Cukai Naik, DJBC Pastikan Jaga Keberlangsungan Industri Rokok

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap