KAMUS KEBIJAKAN FISKAL

Apa Itu Sisa DBH CHT?

Syadesa Anida Herdona | Jumat, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
Apa Itu Sisa DBH CHT?

DANA Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) diberikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau tembakau. DBH ini adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah. Besarannya akan bergantung pada angka persentase tertentu dari pendapatan negara. Simak ‘Apa Itu DBH Pajak?’.

Nantinya, DBH CHT akan digunakan untuk mendanai berbagai program dan kesehatan yang berorientasi pada bidang kesehatan. Adapun program-program yang didanai dengan DBH CHT antara lain peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Namun, realisasinya, tidak selalu seluruh DBH CHT akan terpakai sepenuhnya dalam 1 periode anggaran dan/atau dalam beberapa tahun anggaran. Kadang kala akan ada sisa DBH CHT. Lantas, apa itu sisa DBH CHT?

Baca Juga:
Ini Aturan Baru Permohonan IKH di Pengadilan Pajak Mulai 12 April 2024

Definisi

BERDASARKAN pada Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.07/2021 (PMK 215/2021), sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHT yang telah disalurkan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dan realisasi penggunaan DBH CHT. Adapun penggunaan DBH CHT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama 1 periode tahun anggaran dan/atau beberapa tahun anggaran.

Sisa DBH CHT dapat diketahui dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBH CHT. Untuk menghitung besaran sisa DBH CHT, pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi perhitungan sisa DBH CHT dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Hasil rekonsiliasi tersebut akan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

Namun, apabila pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBH CHT tidak dilaksanakan, menteri keuangan akan mengeksekusinya. Menteri keuangan c.q. direktur jenderal perimbangan keuangan akan menghitung sisa DBH CHT berdasarkan pada hasil pemantauan dan evaluasi.

Baca Juga:
Apa Itu PKBE dalam Konsolidasi Barang Ekspor?

Selanjutnya, berita acara rekonsiliasi tersebut akan menjadi dasar dalam pembuatan surat pemberitahuan sisa DBH CHT. Surat pemberitahuan ini akan disampaikan oleh menteri keuangan c.q. direktur jenderal perimbangan keuangan kepada gubernur.

Berdasarkan pada surat pemberitahuan sisa DBH CHT tersebut, pemerintah daerah menganggarkan kembali sisa DBH CHT dalam APBD perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya. Sisa DBH CHT akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang didanai dari DBH CHT.

Penganggaran kembali sisa DBH CHT dituangkan dalam surat pernyataan penganggaran kembali yang ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya, surat pernyataan penganggaran kembali disampaikan kepada menteri keuangan c.q. direktur jenderal perimbangan keuangan untuk provinsi.

Baca Juga:
Itjen Kemenkeu Awasi Cukai Hasil Tembakau, Ada Soal Rokok Elektrik

Surat surat pernyataan penganggaran kembali disampaikan kepada gubernur dan menteri keuangan c.q. direktur jenderal perimbangan keuangan untuk kabupaten/kota. Surat pernyataan penganggaran kembali diterima oleh menteri keuangan c.q. direktur jenderal perimbangan keuangan paling lambat tanggal 5 Juni tahun anggaran berjalan.

SIMPULAN

INTINYA, sisa DBH CHT adalah selisih nilai lebih antara DBH CHT yang disalurkan kepada pemerintah daerah dan realisasi penggunaan DBH CHT. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 19 Maret 2024 | 16:25 WIB IZIN KUASA HUKUM

Ini Aturan Baru Permohonan IKH di Pengadilan Pajak Mulai 12 April 2024

Senin, 18 Maret 2024 | 18:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PKBE dalam Konsolidasi Barang Ekspor?

Senin, 18 Maret 2024 | 14:40 WIB LAPORAN KINERJA ITJEN 2023

Itjen Kemenkeu Awasi Cukai Hasil Tembakau, Ada Soal Rokok Elektrik

Senin, 18 Maret 2024 | 11:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Marak Jasa Buka Blokir IMEI Diklaim Resmi, Bea Cukai: Mana Ada?

BERITA PILIHAN
Selasa, 19 Maret 2024 | 17:00 WIB KPP MADYA BATAM

Teguran Tak Ditanggapi, WP Ini Terima Surat Paksa dari Kantor Pajak

Selasa, 19 Maret 2024 | 16:25 WIB IZIN KUASA HUKUM

Ini Aturan Baru Permohonan IKH di Pengadilan Pajak Mulai 12 April 2024

Selasa, 19 Maret 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ingat! Pengguna Jasa Kepabeanan Bisa Kena Blokir Jika Tidak Lapor SPT

Selasa, 19 Maret 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Gagal Unduh Formulir e-Form Saat Lapor SPT Tahunan, Coba Cara Ini

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:39 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kenaikan PPN, Sri Mulyani Ikuti Fatsun Politik Pemerintahan Baru

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:17 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kenaikan PPN, DPR Sarankan Tunggu The Fed Turunkan Suku Bunga

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:09 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ditanya DPR soal Kenaikan Tarif PPN, Dirjen Pajak: Kami Sedang Kaji