Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 09:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Apa Itu DBH Pajak?

A+
A-
1
A+
A-
1
Apa Itu DBH Pajak?

GUNA mendorong perekonomian serta menciptakan aspek kemandirian daerah, pemerintah memberlakukan desentralisasi fiskal. Kebijakan yang secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001 ini membuat daerah dituntut lebih mandiri dalam mengelola dan membiayai keuangan daerahnya.

Namun, pada pelaksanaannya masih terdapat daerah yang pendapatan asli daerahnya minim dan bergantung pada bantuan dana pemerintah pusat. Selain itu, adanya perbedaan potensi, kekayaan dan kemampuan keuangan antardaerah memicu terjadinya kesenjangan.

Salah satu instrumen untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah kebijakan transfer ke daerah. Adapun transfer dana perimbangan berupa dana bagi hasil (DBH) Pajak merupakan salah satu bentuk dari transfer ke daerah. Lantas, apakah yang dimaksud dengan DBH Pajak?

Baca Juga: Apa Itu BBNKB?

Definisi
BERDASARKAN Pasal 1 ayat (20) UU No.33/2004 dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN. DBH dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tujuan DBH adalah memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memerhatikan potensi daerah penghasil. Pembagian DBH ini dilakukan berdasarkan prinsip by origin yang berarti daerah penghasil mendapat porsi yang lebih besar dari daerah lain dalam provinsi tersebut.

Sementara itu, daerah lainnya (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam UU No.33/2004.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Kendaraan Bermotor?

Merujuk Pasal 23 UU No.33/2004 penyaluran DBH didasarkan pada realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan yang berarti berdasarkan pada prinsip based on actual revenue. Adapun DBH tersegmentasi menjadi dua jenis, yaitu DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.

Secara lebih terperinci, terdapat 3 jenis DBH pajak. Pertama, DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). DBH PBB berasal dari penerimaan PBB yang diterima oleh pemeintah pusat. Dengan demikian, penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tidak termasuk karena dikelola oleh daerah.

Kedua, DBH Pajak Penghasilan (DBH PPh). DBH PPh berasal dari penerimaan PPh yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penerimaan PPh tersebut meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan Pasal 29.

Baca Juga: Apa Itu Tarif Ad Valorem?

Ketiga, DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). DBH CHT adalah transfer dari pusat yang dialokasikan kepada provinsi penghasil cukai dalam hal ini provinsi penghasil tembakau. Ketentuan lebih lanjut mengenai DBH Pajak tercantum dalam UU No.33/2004 dan aturan turunannya.

Adapun penggunaan DBH Pajak bersifat block grant yang berarti penggunaannya diserahkan kepada tiap daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun, untuk DBH CHT setiap daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 50% dari dana DBH.

Alokasi tersebut digunakan untuk mendanai program/kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai serta pemberantasan barang kena cukai ilegal. (Bsi)

Baca Juga: Apa Itu SPPT dan SKP PBB?

Topik : DBH pajak, dana bagi hasil pajak, definisi, kamus pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

muhammad arul prasetio

Kamis, 17 September 2020 | 09:10 WIB
Terima Kasih DDTC, literatur ini sangat memudahkan untuk memahami Dana Bagi Hasil.

Dika Meiyani

Kamis, 17 September 2020 | 08:24 WIB
Terimakasih atas ilmunya, DDTC
1
artikel terkait
Jum'at, 04 September 2020 | 17:45 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 02 September 2020 | 18:21 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 31 Agustus 2020 | 18:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Agustus 2020 | 17:55 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:35 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:15 WIB
PAJAK DAERAH (21)
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:28 WIB
PROVINSI LAMPUNG
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:57 WIB
PROFIL PERPAJAKAN PERU
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:15 WIB
PMK 157/2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:15 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA