Berita
Rabu, 01 Februari 2023 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA TOLITOLI
Rabu, 01 Februari 2023 | 15:07 WIB
KANWIL DJP JAKARTA TIMUR
Rabu, 01 Februari 2023 | 14:43 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
Rabu, 01 Februari 2023 | 14:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Review
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Apa Itu Risalah Lelang?

A+
A-
2
A+
A-
2
Apa Itu Risalah Lelang?

LELANG atas barang sitaan pajak atau lelang eksekusi pajak termasuk dalam salah satu rangkaian tindakan penagihan pajak. Lelang dilakukan apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak kunjung dilunasi meski telah dilaksanakan penyitaan.

Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita baru dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Sementara itu, pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah penyitaan.

Pemberian jeda waktu sebelum pelaksanaan lelang ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi penanggung pajak melunasi utang pajak beserta biaya penagihan pajaknya. Apabila lelang selesai dilaksanakan maka pejabat lelang akan membuat risalah lelang. Lantas, itu risalah lelang?

Baca Juga: Imbau WP Segera Validasi NIK, Kantor Pajak Ini Kirim WA Blast

Definisi
KETENTUAN yang secara umum mengatur mengenai lelang dan risalah lelang di antaranya adalah Undang-Undang Lelang serta Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 213/2020).

Berdasarkan Pasal 1 angka 32 PMK 213/2020, risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Sementara itu, ketentuan lelang eksekusi pajak di antaranya tercantum dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP).

Baca Juga: Wah! DJP Telusuri Jaringan Penerbit Faktur Pajak Fiktif di Jakarta

Merujuk Pasal 1 angka 19 UU PPSP, risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.

Pejabat lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan lelang (Pasal 1 angka 44 PMK 213/2020). Pejabat lelang ini terdiri atas dua jenis, yaitu Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II.

Pejabat Lelang Kelas I merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan yang diangkat sebagai pejabat lelang. Pejabat lelang jenis ini berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang, termasuk lelang eksekusi pajak.

Baca Juga: Mengejar Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah sebagai Turunan UU HKPD

Sementara itu, Pejabat Lelang Kelas II merupakan orang perorangan yang berasal dari swasta/umum yang diangkat sebagai pejabat lelang oleh menteri keuangan.

Pejabat Lelang Kelas II ini memiliki wewenang pelaksanaan lelang yang lebih terbatas, yaitu hanya untuk melaksanakan lelang noneksekusi sukarela.

Berkaitan dengan risalah lelang, pejabat lelang harus membuat risalah lelang untuk setiap pelaksanaan lelang. Risalah lelang ini merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak atas barang yang telah dilelang dari penanggung pajak kepada pembeli (Pasal 28 ayat (5) UU PPSP).

Baca Juga: Penerapan CRM dan Teknologi Berpeluang Wujudkan Kepatuhan Kooperatif

Selain syarat pengalihan hak, risalah lelang diberikan kepada pembeli sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak pembeli lelang.

Risalah lelang tersebut berfungsi sebagai akta jual beli yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak (Penjelasan Pasal 28 ayat (5) UU PPSP).

Risalah lelang itu antara lain memuat keterangan tentang barang sitaan telah terjual (Penjelasan Pasal 28 ayat (5) UU PPSP). Secara lebih terperinci, risalah lelang terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian badan, dan bagian kaki.

Baca Juga: Catat! Reklame untuk Politik, Sosial, dan Keagamaan Bukan Objek Pajak

Tiap-tiap bagian tersebut memuat informasi seputar pelaksanaan lelang, objek lelang, serta identitas pembeli (PMK 213/2020). (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus pajak, kamus, pajak, penyitaan, lelang, risalah lelang

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 31 Januari 2023 | 14:18 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

Isi SPT Tahunan Lewat e-Form PDF? Saran DJP: Pakai Komputer/Laptop

Selasa, 31 Januari 2023 | 14:00 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Sebelum Data Kendaraan Dihapus, Jabar Bakal Berikan Insentif BBNKB

Selasa, 31 Januari 2023 | 13:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak yang Hilang dari 2 Sektor Ini Tak Cuma Karena Misinvoicing

Selasa, 31 Januari 2023 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Mau Validasi NIK tapi Terkendala Nama Tidak Sesuai, DJP Sarankan Ini

berita pilihan

Rabu, 01 Februari 2023 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA TOLITOLI

Imbau WP Segera Validasi NIK, Kantor Pajak Ini Kirim WA Blast

Rabu, 01 Februari 2023 | 15:07 WIB
KANWIL DJP JAKARTA TIMUR

Wah! DJP Telusuri Jaringan Penerbit Faktur Pajak Fiktif di Jakarta

Rabu, 01 Februari 2023 | 14:43 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Jokowi Bakal Setop Ekspor Konsentrat Tembaga Tahun Ini

Rabu, 01 Februari 2023 | 14:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Selepas Natal dan Tahun Baru, Tingkat Inflasi Masih Tembus 5%

Rabu, 01 Februari 2023 | 14:07 WIB
BINCANG ACADEMY

Mengejar Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah sebagai Turunan UU HKPD

Rabu, 01 Februari 2023 | 13:14 WIB
UNIVERSITAS TRILOGI

Penerapan CRM dan Teknologi Berpeluang Wujudkan Kepatuhan Kooperatif

Rabu, 01 Februari 2023 | 12:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Seleksi CHA: Triyono Martanto Ingin Pangkas Backlog Sengketa Pajak

Rabu, 01 Februari 2023 | 12:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Awas Kena Sanksi, Begini Contoh Faktur Pajak yang Terlambat Dibuat

Rabu, 01 Februari 2023 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA DENPASAR BARAT

Tagih Tunggakan Pajak, Saldo Rekening WP Dipindahbukukan ke Kas Negara