Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu PBB-P3L?

A+
A-
0
A+
A-
0
Apa Itu PBB-P3L?

BUMI dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemilik yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak bumi dan bangunan (PBB).

Pada hakikatnya, pembayaran PPB merupakan salah satu sarana perwujudan kegotong-royongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Adapun PBB dikenakan atas beberapa sector, di antaranya perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya (P3L).

Baca Juga: Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan PBB-P3L?

Definisi
SECARA ringkas, PBB-P3L adalah PBB yang dikenakan atas sector perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya. Pada prinsipnya, PBB-P3L ini dikenakan atas bumi dan bangunan di kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha P3L.

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU PBB, yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi tersebut meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia.

Baca Juga: Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Permukaan bumi berupa tanah, misalnya kawasan perkebunan, perhutanan, atau kawasan pertambangan yang ada di daratan (onshore). Sementara itu, permukaan bumi berupa perairan pedalaman serta laut, misalnya pertambangan migas atau minerba yang ada di laut pedalaman atau di laut teritorial (offshore).

Lebih lanjut, yang dimaksud dengan tubuh bumi adalah bagian bumi yang berada di bawah permukaan bumi. Pada tubuh bumi, terdapat kandungan misalnya minyak bumi, gas bumi, panas bumi, ataupun mineral. Adapun tubuh bumi ini terdapat pada sektor pertambangan.

Sementara itu, merujuk pada Pasal 1 angka ‘2’ UU PBB, bangunan diartikan sebagai konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan. Adapun yang termasuk dalam pengertian bangunan di antaranya tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, serta pipa minyak.

Baca Juga: Apa Itu Angka Kapitalisasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan?

Secara lebih terperinci, objek PBB-P3L adalah perkebunan, perhutanan, pertambangan dan sektor lainnya. PPB atas perhutanan terdiri atas hutan tanaman dan hutan alam. PBB pertambangan terdiri atas pertambangan minyak dan gas bumi (migas), panas bumi, serta mineral dan batubara (minerba).

Merujuk pada Pasal 2 ayat ‘1’ Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 20/PJ/2015, PBB sektor lainnya meliputi perikanan tangkap, budidaya ikan, jaringan pipa, kabel telekomunikasi, kabel listrik dan jalan tol.

Adapun masing-masing dari setiap sektor tersebut memiliki klasifikasi pengertian bumi lebih lanjut yang biasa disebut dengan areal. Selain itu, masing-masing dari sektor PBB-P3L memiliki formula dan tata cara perhitungan masing-masing.

Baca Juga: Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu

Ketentuan lebih lanjut mengenai PBB-P3L dapat disimak pada UU PBB atau Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak Dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. (kaw)

Topik : kamus, kamus pajak, PBB, kamus PBB, PBB P3L

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 September 2021 | 11:43 WIB
KOTA BEKASI

Asyik, Kota Bekasi Beri Pemutihan dan Diskon PBB Hingga 60%

Senin, 06 September 2021 | 16:30 WIB
KAMUS CUKAI

APA ITU MMEA?

Senin, 06 September 2021 | 09:52 WIB
KOTA BENGKULU

Tunggakan Pajak Tembus Rp60 Miliar, Program Relaksasi Disiapkan

Jum'at, 03 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Wajib Pajak OPPT?

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi