Berita
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Pajak Rokok?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apa Itu Pajak Rokok?

SEJAK diundangkannya Undang-Undang No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pemerintah mencanangkan pungutan pajak rokok. Adapun pajak rokok tersebut dipungut untuk membatasi konsumsi rokok dan peredaran rokok illegal.

Selain itu, pajak rokok juga dipungut guna melindungi masyarakat dari dampak negatif rokok. Pemungutan pajak rokok juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan untuk meningkatkan dana untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Lantas, apa itu pajak rokok?

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat (Pasal 1 UU PDRD). Pemungutan pajak rokok menjadi kewenangan pemerintah daearah tingkat I atau pemerintah provinsi (Pasal 2 ayat 1 UU PDRD).

Baca Juga: Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Berdasarkan pada Pasal 181 UU PDRD, ketentuan mengenai pajak rokok mulai berlaku sejak 1 Januari 2014. Pemerintah daerah yang ingin memungut pajak rokok harus menyusun peraturan daerah yang mengatur tentang pajak rokok.

Namun, pengenaan pajak rokok tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi. Pemerintah daerah bisa juga tidak memungut suatu jenis pajak daerah. Hal ini jika potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pajak rokok ini dikenakan atas konsumsi rokok baik berupa sigaret, cerutu, maupun rokok daun. Namun, untuk rokok yang tidak kena cukai, tidak dikenakan pajak rokok. Ketentuan mengenai rokok yang tidak dikenakan cukai tercantum dalam Pasal 26 UU.No.39/2007 tentang cukai.

Baca Juga: Reklame Penunggak Pajak Diburu, Potensi Penerimaan Ratusan Juta

Adapun yang menjadi subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Sementara itu, pihak yang ditetapkan sebagai wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU PDRD).

Pajak rokok dikenakan atas cukai yang ditetapkan pemerintah dengan tarif sebesar 10% dari cukai rokok. Kendati merupakan kewenangan pemerintah daerah, pemungutan pajak rokok dilakukan instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Pajak rokok yang telah dipungut tersebut selanjutnya akan disetorkan ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk (Pasal 27 UU PDRD).

Baca Juga: Diskon Pajak Daerah Masih Ramai, Pemutihan PBB-P2 Kembali Diadakan

Adapun hasil penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun kabupaten/kota, harus dialokasikan minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum aparat yang berwenang.

Pelayanan kesehatan yang dimaksud antara lain pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (smoking area), kegiatan memasyarakatkan bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat tentang bahaya rokok.

Sementara itu, penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/intansi lain. Penegakan hukum tersebut seperti pemberatasan peredaran rokok ilegal (Pasal 31 UU PDRD).

Baca Juga: Apa Itu Program Pengungkapan Sukarela?

Hal ini dikenal sebagai earmarking, yaitu suatu kewajiban pemerintah provinsi untuk mengalokasikan sebagian penerimaan pajak daerah untuk mendanai pembangunan saran dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat (Siahaan, 2016). Simak ‘Apa Itu Earmarking Tax?’.

Kendati sama-sama bentuk pungutan, pajak rokok berbeda dengan cukai rokok. Dengan demikian pengenaan pajak rokok dan cukai rokok bukanlah bentuk pajak berganda karena objek dan subjek pajaknya berbeda. Baca ‘Apa Bedanya Cukai Rokok dan Pajak Rokok? Simak di Sini’. (kaw)

Baca Juga: Pemprov Klaim Setoran Pajak Kendaraan dari e-Samsat Terus Melonjak
Topik : kamus, kamus pajak, pajak rokok, pajak daerah, cukai rokok

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 12 Oktober 2021 | 15:20 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Keringanan Pajak (Tax Relief)?

Selasa, 12 Oktober 2021 | 14:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Mekanisme Inventarisasi Pajak

Selasa, 12 Oktober 2021 | 13:30 WIB
KOTA CIMAHI

Pacu Penerimaan Pajak, Pemda Sasar Restoran

Selasa, 12 Oktober 2021 | 11:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Pelaporan dan Pembayaran 11 Jenis Pajak Ini Kini Bisa Lewat Aplikasi

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak