Fokus
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Nilai Jual Kena Pajak?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apa Itu Nilai Jual Kena Pajak?

PAJAK bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan baik oleh orang pribadi ataupun badan. Salah satu unsur dasar dalam pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Namun, diperolehnya NJOP tidak lantas dapat membuat besaran PBB terutang dapat diketahui. Hal ini lantaran dalam perhitungan PBB terdapat beberapa parameter lain yang harus diketahui, salah satunya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Lantas, apa itu Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)?

Definisi
KETENTUAN mengenai NJKP salah satunya tertuang dalam UU PBB. Mengacu pada Pasal 6 ayat (3) dasar perhitungan PBB adalah NJKP yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP.

Baca Juga: Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?

Adapun yang dimaksud dengan NJKP (assessment value), sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (3) UU PBB, adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

Berdasarkan contoh yang dipaparkan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (3) UU PBB, apabila nilai jual suatu objek pajak Rp1 juta dan persentase NJKP yang ditetapkan untuk objek tersebut misalnya 20%, maka besarnya NJKP objek tersebut adalah 20% x Rp1 juta = Rp200.000.

Sementara itu, apabila nilai jual suatu objek pajak sebesar Rp1 juta dan persentase NJKP yang ditetapkan untuk objek tersebut misalnya 50%, maka besarnya NJKP objek tersebut adalah 50% dikali Rp1 juta= Rp500.000.

Baca Juga: Apa Itu Pink Tax?

Merujuk Pasal 6 ayat (4) UU PBB besarnya persentase NJKP ditetapkan dalam peraturan pemerintah dengan memerhatikan kondisi ekonomi nasional. Adapun sejak diberlakukannya UU PBB, persentase NJKP awalnya ditetapkan sebesar 20% dan berlaku untuk seluruh objek pajak.

Namun, dalam rangka memberikan rasa keadilan besaran persentase NJKP tersebut secara bertahap dilakukan penyesuaian. Ketentuan besarnya NJKP yang masih berlaku tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.25/2002.

Beleid ini menetapkan NJKP untuk objek pajak dengan nilai jual Rp1 miliar atau lebih dan objek pajak sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan adalah 40% dari NJOP. Sementara itu, NJKP untuk objek pajak lain yang nilai jualnya kurang dari Rp1 miliar adalah 20% dari NJOP.

Baca Juga: Apa Itu Polluter Pays Principle?

Namun, sejak UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) disahkan, pengelolaan PBB terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat untuk PBB-P3, dan pemerintah daerah untuk PBB-P2. Karena itu, pemungutan dan perhitungan PBB-P2 merujuk pada ketentuan UU PDRD.

Berdasarkan UU PDRD, dalam perhitungan PBB-P2 keberadaaan NJKP sudah tidak ada lagi. Hal ini berarti kini NJKP hanya digunakan untuk perhitungan PBB-P3. Perbedaan formula perhitungan PBB-P3 dan PBB-P2 dapat disimak pada artikel “Beda PBB-P2 dan PBB-P3

Simpulan
INTINYA NJKP merupakan nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. Hal ini berarti dalam perhitungan PBB-P3 tarif tidak langsung dikalikan dengan NJOP, melainkan dengan NJKP. (Bsi)

Baca Juga: Apa Itu Bea Masuk Ditanggung Pemerintah?

Topik : Apa Itu Nilai Jual Kena Pajak, NJKP, definisi, kamus pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 11 Juni 2021 | 17:15 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu SKT PBB?

Rabu, 09 Juni 2021 | 17:10 WIB
KAMUS PPN

Apa Itu Tarif Efektif dalam PPN?

Senin, 07 Juni 2021 | 18:56 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pengecualian PPN dan Fasilitas PPN?

Jum'at, 04 Juni 2021 | 18:15 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN

Apa Itu Supertax Deduction?

berita pilihan

Rabu, 04 Agustus 2021 | 13:30 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG

Menunggak Pajak, 10 Papan Reklame Akhirnya Disegel

Rabu, 04 Agustus 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Tiga Pendekatan Pemajakan Ekonomi Digital di Negara Berkembang

Rabu, 04 Agustus 2021 | 12:00 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW

Fasilitas Pengurangan Tarif PPh 50% Bakal Dihapus, Ini Kata Akademisi

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:46 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Lepas dari Middle Income Trap, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:07 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW

UMKM Berkontribusi Signifikan ke Perekonomian, Perlu Perlakuan Khusus?

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Daftar Barang Mewah Selain Kendaraan yang Dikenai PPnBM

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bakal Salurkan Bantuan Pariwisata, Ini Daerah yang Disasar

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021

Rupiah Berbalik Menguat Terhadap Dolar AS