Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Apa Itu Konfirmasi Nilai Pabean?

A+
A-
0
A+
A-
0
Apa Itu Konfirmasi Nilai Pabean?

NILAI pabean merupakan nilai yang digunakan sebagai dasar untuk penghitungan bea masuk dan pungutan dalam rangka impor lainnya. Guna menentukan nilai pabean, pejabat bea dan cukai akan melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan.

Penelitian itu salah satunya dilakukan untuk menguji kewajaran nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor. Dalam penelitian nilai pabean ini, pejabat bea dan cukai dapat meminta kehadiran importir untuk meminta konfirmasi nilai pabean (KNP). Lantas, apa itu KNP?

Definisi
MERUJUK Pasal 1 angka 15 PMK 144/2022, KNP adalah kegiatan klarifikasi atau permintaan penjelasan lebih lanjut dari Pejabat Bea dan Cukai kepada importir dan/atau pemilik barang untuk kepentingan penelitian nilai pabean atas barang yang diimpor.

Baca Juga: Reformasi Bea Cukai: Proses Bisnis dan Integritas

KNP ini bisa dilakukan baik dengan tatap muka secara langsung maupun melalui sarana dalam jaringan, dan/atau media komunikasi lainnya (Pasal 1 angka 15 PMK 144/2022).

Pejabat Bea dan Cukai dapat menerbitkan permintaan KNP apabila diperlukan. Selain itu, Pejabat Bea dan Cukai dapat menerbitkan permintaan KNP dengan memperhatikan hasil risk assessment terhadap deklarasi nilai pabean dalam pemberitahuan pabean impor.

Risk assessment merupakan keseluruhan proses identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko yang dilakukan oleh Sistem Komputer Pelayanan (SKP). Adapun SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

Baca Juga: Apa Itu Customs Clearance?

SKP juga menjadi media Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan dan mengirimkan permintaan KNP. Dalam hal SKP belum dapat diterapkan, tidak dapat dioperasikan, atau terdapat gangguan maka pengiriman data dan/atau dokumen KNP disampaikan melalui media penyimpanan data elektronik atau surat elektronik.

Penerbitan dan pengiriman KNP tersebut ditujukan kepada importir dan/atau pemilik barang melalui importir. Selanjutnya, importir dan/atau pemilik barang harus hadir dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah diterbitkannya permintaan KNP.

Pada kesempatan tersebut, importir dan/atau pemilik barang memberikan penjelasan terkait dengan transaksi yang bersangkutan. Pejabat Bea dan Cukai kemudian akan menuangkan hasil penjelasan dari importir dan/atau pemilik barang dalam berita acara KNP.

Baca Juga: Reformasi Bea dan Cukai di Tengah Tuntutan Penerimaan Negara

Dalam hal importir dan/atau pemilik barang tidak hadir dalam jangka waktu yang ditentukan, Pejabat Bea dan Cukai menggunakan seluruh informasi terkait transaksi impor, informasi keuangan, dan informasi lainnya dengan memanfaatkan data atau aplikasi yang tersedia di DJBC maupun di instansi terkait sebagai referensi untuk melakukan penelitian nilai pabean.

Penerbitan pemberitahuan KNP dan berita acara KNP (BAKNP) disusun dengan memakai contoh format dalam Lampiran huruf J PMK 144/2022.

Berdasarkan contoh format pemberitahuan KNP, KNP menjadi media bagi pejabat bea cukai untuk meminta konfirmasi kepada importir tentang nilai transaksi yang importir sampaikan dalam pemberitahuan pabean impor.

Baca Juga: Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Selain meminta kehadiran importir, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta importir untuk membawa data dan/atau informasi tambahan tertentu guna mendukung konfirmasi yang diberikan.

Hasil dari permintaan KNP ini dapat menjadi salah satu acuan untuk Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean. Adapun nilai pabean menjadi salah satu unsur penting untuk menghitung besarnya bea masuk dan pajak dalam rangka impor. (rig)

Baca Juga: Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus kepabeanan, kamus, kepabeanan, konfirmasi nilai pabean, nilai pabean

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 20 Januari 2023 | 17:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Bea Cukai Musnahkan Barang Lartas, dari Pakaian Sampai Minuman Herbal

Jum'at, 20 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Netizen Curhat Soal Penipuan Ponsel Murah, DJBC Ingatkan Aturan IMEI

Kamis, 19 Januari 2023 | 12:00 WIB
PELAYANAN BEA CUKAI

Bea Cukai Bikin Survei Kepuasaan Pemakai Jasa, Ternyata Segini Skornya

Kamis, 19 Januari 2023 | 10:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Advance Payment dalam Kegiatan Ekspor Impor?

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham