Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Apa Itu KK, HB, PH dan MT dalam Pajak Suami-Istri?

A+
A-
20
A+
A-
20
Apa Itu KK, HB, PH dan MT dalam Pajak Suami-Istri?

SISTEM pengenaan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Hal ini berarti penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan kepala keluarga.

PPh terutang tersebut meliputi seluruh penghasilan yang diterima baik oleh suami, istri, maupun oleh anak yang belum dewasa. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu, pengenaan PPh dapat dilakukan secara terpisah.

Hal-hal tertentu tersebut membuat status perpajakan suami dan istri dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu KK, HB, PH dan MT. Status tersebut terdapat dalam kolom status kewajiban perpajakan yang tercantum pada Surat Pemberitahun (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Baca Juga: Apa Itu Open Account dalam Kegiatan Ekspor-Impor?

Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan KK, HB, PH dan MT dalam status kewajiban perpajakan suami-istri?

Definisi
SELAMA beberapa kali, bentuk SPT Tahunan PPh yang digunakan WPOP mengalami beberapa perubahan. Perubahan tersebut diatur dalam PER-34/PJ/2010 s.t.d.t.d. PER - 30/PJ/2017.

Adapun kolom status kewajiban perpajakan suami-istri pertama kali muncul dalam format SPT Tahunan PPh WPOP berdasarkan Lampiran I PER-19/PJ/2014. Lampiran II PER-19/PJ/2014 kemudian menjabarkan arti dari keempat status perpajakan tersebut.

Baca Juga: Pemindahbukuan Beda NPWP Tak Bisa Lewat e-Pbk, Begini Mekanismenya

Pertama, status KK berarti suami-istri yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah. Istri dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga.

Kedua, status HB berarti penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.

Ketiga, status PH berarti penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

Baca Juga: Jadi Layanan Unggulan di KPP Ini, Pbk Bisa Diproses Maksimal 10 Hari

Keempat, status MT berarti penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Berdasarkan penjabaran tersebut status KK (Kepala Keluarga) berarti penghasilan dari seluruh anggota keluarga akan digabungkan menjadi satu kesatuan. Begitu pula dengan pelaporan atas harta dan kewajiban cukup dilaporkan dalam 1 SPT.

Dalam pelaksanaannya, suami-istri dengan status KK memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sama. Adapun kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh WPOP hanya dilakukan oleh wajib pajak yang berstatus sebagai kepala keluarga alias suami.

Baca Juga: Apa Itu Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak)?

Hal ini berarti kendati istri bekerja, NPWP istri sama dengan NPWP suami dan istri tidak perlu melaporkan SPT Tahunan PPh WPOP. Status KK ini juga berlaku bagi wajib pajak yang belum menikah dan merupakan status yang harus dipilih saat mengisi SPT Tahunan PPh WPOP.

Sementara itu, HB (Hidup Berpisah) merupakan keadaan suami dan istri hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim yang berarti telah bercerai. Dalam status ini, maka perhitungan PPh terutang, pelaporan harta, dan pelaporan SPT Tahunan PPh WPOP dilakukan secara masing-masing.

Selanjutnya, PH (Pisah Harta) adalah kondisi apabila dalam perkawinan suami dan istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis. Status ini membuat istri memperoleh NPWP sendiri yang berbeda dengan suaminya.

Baca Juga: Tak Bisa Pbk di Aplikasi karena NTPN Sudah Dipakai? DJP Sarankan Ini

Untuk itu, kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh WPOP harus dilakukan masing-masing. Namun, PPh terutangnya dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri yang kemudian dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Terakhir, status MT (Memilih Terpisah). Status ini didapatkan apabila istri menyampaikan surat pernyataan menghendaki menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah. Status ini membuat istri memiliki NPWP sendiri yang berbeda dengan suami tanpa membuat perjanjian pisah harta.

Dalam status MT pelaporan SPT Tahunan PPh WPOP wajib dilakukan masing-masing. Namun, PPh terutangnya dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami yang kemudian dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Jenggot?

Adapun peraturan mengenai status kewajiban perpajakan suami-istri ini juga tercantum yang dalam UU No. 36 Tahun 2008 dan ditegaskan dalam SE-29/PJ/2010. Informasi terkait status perpajakan suami istri penting untuk diketahui lantaran berkaitan dengan kebenaran dalam mengisi SPT.

Simpulan
STATUS kewajiban perpajakan suami istri terbagi menjadi 4 jenis, yaitu KK (Kepala Keluarga), HB (Hidup Berpisah), PH (Pisah Harta), dan MT (Memilih Terpisah).

Untuk mencari istilah perpajakan lain dengan lebih mudah, Anda dapat mengunjungi kanal Glosarium Perpajakan pada laman Perpajakan.id. Melalui kanal tersebut anda dapat mencari istilah perpajakan yang telah disusun secara alfabetis.

Baca Juga: Apa Itu Fiscal Privileges untuk Pejabat Diplomatik dan Konsulat?

Setiap istilah dalam kanal tersebut telah disertai dengan definisi dan dilengkapi tautan yang berisi penjabaran atau pendalaman. Tautan yang diberikan akan mengarah pada laman DDTCNews yang sangat relevan dengan istilah dalam Glosarium Perpajakan. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : KK, HB, PH dan MT dalam Pajak Suami-Istri, definisi, kamus

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 02 Januari 2023 | 12:30 WIB
KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH

Ada e-Pbk, Proses Penyelesaian Pemindahbukuan Kini Lebih Singkat

Jum'at, 30 Desember 2022 | 09:30 WIB
KPP PRATAMA KISARAN

Gencarkan Penagihan Pajak, KPP Cairkan Saldo Rekening WP yang Disita

Kamis, 29 Desember 2022 | 13:30 WIB
KAMUS PAJAK

Mengenal Ragam Istilah Anti-Penghindaran Pajak

Rabu, 28 Desember 2022 | 15:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kode Otorisasi DJP?

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T