Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Apa Itu Keringanan Pajak (Tax Relief)?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apa Itu Keringanan Pajak (Tax Relief)?

SEJAK adanya pandemi Covid-19, keringanan pajak atau tax relief menjadi sering diperbincangkan. Tax relief dianggap menjadi salah satu instrumen pajak yang dibutuhkan masyarakat untuk mengurangi beban pajaknya.

Di berbagai negara, tax relief hadir dalam beberapa bentuk dan diberikan kepada beragam wajib pajak. Meskipun demikian, tujuannya sama yaitu untuk meringankan beban pajak dari wajib pajak. Lantas, apa itu tax relief?

Tax relief adalah sebuah istilah umum yang mencakup semua hal yang berkaitan dengan perlakuan pajak penghasilan untuk memberikan keuntungan bagi wajib pajak (OECD, 2007).

Baca Juga: Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Menurut Bikas dan Jurevičiūtė (2016), tax relief biasanya didefinisikan dalam 2 pandangan. Pertama, sebagai risiko pemerintah atas hilangnya potensi penerimaan pajak. Kedua, sebagai pengurang beban pajak yang harus dibayar wajib pajak.

Selain itu, Swift Z.L. (2006) juga menyatakan tax relief adalah belanja perpajakan atau tax expenditure yang dibuat dan diterapkan untuk tujuan membentuk perilaku menuju suatu tujuan ekonomi atau sosial tertentu. Dalam beberapa literatur tax relief kerap dipersamakan dengan tax expenditures.

Dalam publikasi OECD (2010), terdapat 4 alasan diimplementasikannya tax expenditure. Pertama, untuk tujuan administratif yang ekonomis. Dalam hal ini, peran tax expenditure sebagai pengurang pajak yang dibayar wajib pajak membuat biaya administrasi dari sisi pemerintah berkurang.

Baca Juga: Banyak yang Makin Kaya Selama Pandemi, Negara Ini Pajaki Barang Mewah

Kedua, berkurangnya kemungkinan adanya penyelewangan pajak. Pemanfaatan tax relief membutuhkan proses verifikasi otoritas pajak. Adapun selama proses verifikasi tersebut, wajib pajak memberikan bukti pendukung agar lolos dari proses verifikasi. Dalam pemberian data inilah otoritas pajak dapat melakukan pengawasan ada atau tidaknya penyelewangan pajak yang dilakukan wajib pajak.

Ketiga, untuk memberikan pilihan yang lebih luas bagi wajib pajak. Contohnya, wajib pajak dapat menentukan pilihannya dalam menggunakan iuran dana pensiun atau asuransi kesehatan. Pilihan tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam tax expenditure yang diterimanya.

Keempat, sebagai tolak ukur dari kapasitas kemampuan membayar pajak. Pengurangan ataupun pengecualian dari penghasilan dapat menjadi justifikasi tolak ukur ability to pay atau pengukuran penghasilan lainnya.

Baca Juga: Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

OECD (2010) menjelaskan terdapat beberapa komponen dalam tax relief. Komponen tersebut merupakan bentuk-bentuk tax relief yang dapat diberikan kepada wajib pajak sesuai dengan tujuan. Adapun komponen tax relief menurut OECD adalah sebagai berikut:

  • tax allowance atau tunjangan pajak adalah insentif berupa pengurangan jumlah dari gross income untuk mendapatkan penghasilan kena pajak;
  • tax exemptions atau pengecualian pajak adalah jumlah penghasilan yang dikecualikan dalam perhitungan basis pajak;
  • rate relief atau keringanan pengurangan tarif adalah pengurangan tarif pajak yang berlaku bagi kelompok wajib pajak atau objek pajak tertentu;
  • tax deferral atau pajak tangguhan adalah penangguhan pembayaran pajak;
  • tax credit atau kredit pajak adalah insentif berupa pengurangan dari jumlah pajak yang terutang.

Namun, apapun bentuk komponen yang diberikan, tax relief diharapkan dapat menjadi alat untuk memperkuat sistem pajak dan dapat memancing wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaporkan penghasilannya. (kaw)

Baca Juga: Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?
Topik : kamus, kamus pajak, kamus kebijakan pajak, keringanan pajak, tax relief, pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:23 WIB
DDTC ACADEMY - ENGLISH FOR TRANSFER PRICING

Tips Menerjemahkan Dokumen Lokal Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022

Rupiah Lanjutkan Penguatan Terhadap Dolar AS & Mata Uang Negara Mitra

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:00 WIB
MALAYSIA

Begini Strategi Malaysia Pastikan Ekspatriat Patuh Pajak

Rabu, 10 Agustus 2022 | 08:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak? DJP Bisa Lakukan Penagihan Aktif Ini

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan