Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Apa Itu Joint Operation?

A+
A-
4
A+
A-
4
Apa Itu Joint Operation?

EKSPANSI bisnis menjadi impian dari sebagian besar pengusaha. Guna merealisasikan mimpinya, pengusaha perlu menimang bentuk usaha yang paling menguntungkan dengan resiko terkecil serta sokongan modal yang cukup.

Selain itu, ada kalanya pengusaha juga mengajak mitra usahanya untuk membentuk suatu kerja sama, salah satunya berupa joint operation. Lantas, apa itu joint operation?

Definisi
DEFINISI joint operation (JO) sehubungan dengan ketentuan pajak di Indonesia tercantum dalam sejumlah peraturan dan surat penegasan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Berdasarkan beberapa peraturan dan surat penegasan tersebut istilah JO diterjemahkan sebagai kerja sama operasi (KSO).

Baca Juga: Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Salah satu peraturan yang menguraikan pengertian JO atau KSO adalah PMK 740/1989. Merujuk pada Pasal 1 angka 14 PMK 740/1989, KSO didefinisikan sebagai kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Berdasarkan Surat Dirjen Pajak Nomor S-323/PJ.42/1989, JO merupakan bentuk perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek untuk jangka waktu sementara hingga proyek tersebut selesai dilaksanakan.

Definisi lain tercantum dalam Surat Dirjen Pajak No.S-823/PJ.312/2002, yaitu kerja sama operasi dua badan atau lebih lebih yang sifatnya sementara hanya untuk melaksanakan suatu proyek tertentu sampai proyek tersebut selesai dikerjakan

Baca Juga: Waduh! Ribuan Kendaraan Tunggak Pajak Kendaraan Sampai Rp50 Miliar

Selanjutnya, PER-04/PJ./2020 yang diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2020 memuat definisi baru dari JO. Definisi JO tersebut dirumuskan dalam Pasal 1 angka 13, yaitu:

Pengaturan bersama antar para pihak yang mengatur bahwa para pihak yang disebut operator bersama memiliki pengendalian bersama atau memiliki hak atas aset, dan kewajiban terhadap liabilitas, yang melakukan penyerahan dan/atau memperoleh barang dan/atau jasa atas nama kerja sama operasi atau joint operation

Pengertian tersebut juga memiliki kesamaan dengan pengertian operasi bersama (JO) yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 66 (revisi 2013) dengan rumusan sebagai berikut:

Baca Juga: Cocokkan Data, Petugas Pajak Sambangi Lokasi Usaha Pengusaha Komputer

Operasi bersama (Joint Operation) adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan tersebut

Ketentuan pajak mengenai JO di antaranya dapat disimak dalam PP 1/2012, PMK 261/2016, S-323/1989, SE-44/PJ./1994, dan PER-04/PJ./2020. Pembahasan ketentuan terkait dengan JO sebagai subjek pajak penghasilan juga dapat disimak dalam buku terbitan DDTC bertajuk Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan. (rig)

Baca Juga: Impor Barang Bantuan untuk Ukraina Dibebaskan dari Bea Masuk dan PPN
Topik : kamus pajak, kamus, pajak, joint operation, ketentuan perpajakan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 05 Juli 2022 | 07:00 WIB
ANALISIS PAJAK

Beban Pembuktian dalam Kasus Abuse of Law

Senin, 04 Juli 2022 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Izin Pertambangan Rakyat dan Wilayah Pertambangan Rakyat?

Senin, 04 Juli 2022 | 18:07 WIB
PER-03/PJ/2022

Aturan e-Faktur Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 Tak Berlaku untuk Ini

Senin, 04 Juli 2022 | 18:00 WIB
KOTA SEMARANG

Ratusan Ribu WP Nunggak PBB, Kejari Diminta Ikut Lakukan Penagihan

berita pilihan

Selasa, 05 Juli 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Jelang Iduladha, DJBC Perketat Pengawasan Impor Binatang Hidup

Selasa, 05 Juli 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:45 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Waduh! Ribuan Kendaraan Tunggak Pajak Kendaraan Sampai Rp50 Miliar

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA SERANG BARAT

Cocokkan Data, Petugas Pajak Sambangi Lokasi Usaha Pengusaha Komputer

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:45 WIB
KINERJA FISKAL

Tahun Ini, Pemerintah Bayar Bunga Utang Rp403 Triliun

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Simak Lagi Cara Gabung NPWP Suami-Istri, Siapkan Dokumen Pendukungnya

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

Minta Konfirmasi Data, Pegawai Pajak Datangi Lokasi Agen Perjalanan

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Basisnya Tinggi, Penerimaan Pajak Semester II/2022 Diprediksi Rp889 T

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:00 WIB
KP2KP NUNUKAN

Petugas Pajak Sisir Usaha di Sekitar Bandara, Gali Info Soal Omzet