Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Apa Itu Fiskus?

A+
A-
4
A+
A-
4
Apa Itu Fiskus?

DEFINISI pajak dalam Pasal 1 angka ‘1’ UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengamanatkan negara menggunakan dana pajak untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat menopang roda perekonomian negara serta membantu keberlangsungan pemerintahan. Untuk menjamin hal tersebut, negara membentuk dan melimpahkan wewenang kepada fiskus. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud sebagai fiskus?

Merujuk Oxford Classical Dictionary, fiskus berasal dari istilah latin yang secara harfiah berarti 'keranjang' atau 'kantong uang'. Istilah fiskus digunakan untuk menyebut dana pribadi seseorang atau dalam konteks administratif berarti dana publik yang dipegang oleh gubernur.

Baca Juga: Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Istilah fiskus juga digunakan untuk menyebut pendapatan dan seluruh administrasi keuangan yang dikendalikan oleh kaisar. Sementara itu, dalam hukum Romawi, fiskus berarti perbendaharaan kaisar yang kemudian maknanya berkembang menjadi perbendaharaan negara.

Hal ini berarti secara historis istilah fiskus digunakan untuk menggambarkan perbendaharaan raja, bangsawan atau orang pribadi. Secara lebih luas, istilah fiskus digunakan untuk menggambarkan bentuk-bentuk pendapatan yang dikumpulkan dari provinsi yang kemudian diberikan kepada kaisar.

Dalam pengertian yang lebih sempit, fiskus didefinisikan sebagai pihak yang mengelola pemasukan, dan pengeluaran kaisar. Meski kerap digunakan untuk menyebut aparatur pemungut pajak, istilah fiskus tidak tercantum dalam peraturan perpajakan.

Baca Juga: Jelang Rilis BPS, Sri Mulyani Perkirakan Ekonomi 2022 Tumbuh 5,3%-5,4%

Konteks
NAMUN, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia fiskus adalah pegawai atau pejabat pemerintah yang bertugas untuk mengurus dan menarik pajak. Memang, dalam praktik, istilah fiskus acap kali digunakan untuk menyebut petugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pasalnya, petugas pajak yang dinaungi oleh DJP memang merupakan pihak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan dan menjalankan pemungutan pajak.

Hal ini sesuai dengan tugas DJP yang termuat dalam Pasal 380 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, yaitu untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang perpajakan.

Baca Juga: Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Secara lebih terperinci, DJP juga memiliki fungsi untuk memberi bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan; melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan; melaksanakan administrasi DJP; serta fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Konteks istilah fiskus yang berkaitan dengan aparatur yang bertugas untuk mengurus dan menarik pajak berarti membuat istilah fiskus juga ditujukan untuk menyebut petugas dari bea dan cukai.

Pasalnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga bertanggung jawab untuk mengamankan penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.

Baca Juga: Apa Itu Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak)?

Dalam konteks lain, apabila dikaitkan dengan pajak daerah, maka istilah fiskus merujuk pada aparatur dari badan atau organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas untuk mengurus dan mengoordinasikan pemungutan pajak daerah. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : fiskus, kamus pajak, fiskal

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Dika Meiyani

Senin, 08 Juni 2020 | 22:52 WIB
terimakasih ilmunyaa DDTC ...
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 03 Januari 2023 | 13:00 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH

Ragam Istilah dalam UU HKPD

Jum'at, 30 Desember 2022 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Dampak Pajak Minimum Global, Wamenkeu Singgung Insentif Fiskal

Kamis, 29 Desember 2022 | 13:30 WIB
KAMUS PAJAK

Mengenal Ragam Istilah Anti-Penghindaran Pajak

Rabu, 28 Desember 2022 | 15:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kode Otorisasi DJP?

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham