Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Fiskus?

A+
A-
4
A+
A-
4
Apa Itu Fiskus?

DEFINISI pajak dalam Pasal 1 angka ‘1’ UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengamanatkan negara menggunakan dana pajak untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat menopang roda perekonomian negara serta membantu keberlangsungan pemerintahan. Untuk menjamin hal tersebut, negara membentuk dan melimpahkan wewenang kepada fiskus. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud sebagai fiskus?

Merujuk Oxford Classical Dictionary, fiskus berasal dari istilah latin yang secara harfiah berarti 'keranjang' atau 'kantong uang'. Istilah fiskus digunakan untuk menyebut dana pribadi seseorang atau dalam konteks administratif berarti dana publik yang dipegang oleh gubernur.

Baca Juga: Tidak Harus Dipancing dengan Pemutihan Pajak

Istilah fiskus juga digunakan untuk menyebut pendapatan dan seluruh administrasi keuangan yang dikendalikan oleh kaisar. Sementara itu, dalam hukum Romawi, fiskus berarti perbendaharaan kaisar yang kemudian maknanya berkembang menjadi perbendaharaan negara.

Hal ini berarti secara historis istilah fiskus digunakan untuk menggambarkan perbendaharaan raja, bangsawan atau orang pribadi. Secara lebih luas, istilah fiskus digunakan untuk menggambarkan bentuk-bentuk pendapatan yang dikumpulkan dari provinsi yang kemudian diberikan kepada kaisar.

Dalam pengertian yang lebih sempit, fiskus didefinisikan sebagai pihak yang mengelola pemasukan, dan pengeluaran kaisar. Meski kerap digunakan untuk menyebut aparatur pemungut pajak, istilah fiskus tidak tercantum dalam peraturan perpajakan.

Baca Juga: Apa Itu Tax Effort?

Konteks
NAMUN, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia fiskus adalah pegawai atau pejabat pemerintah yang bertugas untuk mengurus dan menarik pajak. Memang, dalam praktik, istilah fiskus acap kali digunakan untuk menyebut petugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pasalnya, petugas pajak yang dinaungi oleh DJP memang merupakan pihak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan dan menjalankan pemungutan pajak.

Hal ini sesuai dengan tugas DJP yang termuat dalam Pasal 380 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, yaitu untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang perpajakan.

Baca Juga: Anggaran Program PEN 2022 Dinaikkan Jadi Rp451 Triliun

Secara lebih terperinci, DJP juga memiliki fungsi untuk memberi bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan; melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan; melaksanakan administrasi DJP; serta fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Konteks istilah fiskus yang berkaitan dengan aparatur yang bertugas untuk mengurus dan menarik pajak berarti membuat istilah fiskus juga ditujukan untuk menyebut petugas dari bea dan cukai.

Pasalnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga bertanggung jawab untuk mengamankan penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.

Baca Juga: Sri Mulyani Jelaskan Pentingnya UU HKPD dalam Perbaikan Otonomi Daerah

Dalam konteks lain, apabila dikaitkan dengan pajak daerah, maka istilah fiskus merujuk pada aparatur dari badan atau organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas untuk mengurus dan mengoordinasikan pemungutan pajak daerah. (Bsi)

Topik : fiskus, kamus pajak, fiskal

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dika Meiyani

Senin, 08 Juni 2020 | 22:52 WIB
terimakasih ilmunyaa DDTC ...
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 06 Januari 2022 | 09:36 WIB
PATROLI FISKAL

Patroli Laut DJBC Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp906 Miliar

Rabu, 05 Januari 2022 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Harta Bersih dalam Program Pengungkapan Sukarela?

Rabu, 05 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tekan Harga Minyak Goreng, BPDPKS Ditugasi Tutup Selisih Harga dan PPN

Rabu, 05 Januari 2022 | 16:30 WIB
INSENTIF FISKAL

Turunkan Harga Minyak Goreng, Pemerintah Siapkan Subsidi Rp3,6 Triliun

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Rabu, 19 Januari 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tembus 103%, Sri Mulyani Bantah Targetnya Diturunkan

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:40 WIB
EDUKASI PAJAK

Tax Center Universitas Gunadarma Luncurkan Aplikasi M-edu Tax

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:23 WIB
AGENDA ATPETSI

Negara Butuh Pajak untuk Capai Target SDGs, Simak Analisisnya

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:11 WIB
SELEBRITAS

Ngobrol Bareng Ghozali, Deddy Corbuzier: Lu Ditagih Pajak Katanya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang Kena Pajak Belum Tentu Dikenakan PPN, Ini Penjelasannya

Rabu, 19 Januari 2022 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Skema Insentif PPnBM Mobil DTP Berubah, Begini Catatan Gaikindo

Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Tidak Harus Dipancing dengan Pemutihan Pajak