Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)?

A+
A-
11
A+
A-
11
Apa Itu Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)?

DITJEN Pajak (DJP) terus berupaya menyempurnakan proses pemeriksaan pajak. Penyempurnaan tersebut salah satunya dilakukan dengan mengatur ulang ketentuan tentang penentuan wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan.

Pengaturan ulang tersebut antara lain dilakukan melalui penyusunan peta kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Lantas, apa itu Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi?

Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3) adalah daftar wajib pajak yang menjadi sasaran prioritas penggalian potensi sepanjang tahun berjalan baik melalui kegiatan pengawasan maupun pemeriksaan (SE-15/PJ/2018 dan SE-39/PJ/2021).

Baca Juga: Wewenang Sita dan Blokir Harta WP Tersangka, Ini Penjelasan DJP

Berdasarkan pada ketentuan dalam SE-15/PJ/2018, DSP3 disusun agar setiap kantor pelayanan pajak (KPP) dapat menentukan secara spesifik daftar wajib pajak yang akan dilakukan penggalian potensi. Penyusunan DSP3 dilakukan berdasarkan analisis terhadap seluruh data dan informasi yang dimiliki KPP.

Analisis data dan informasi tersebut dilakukan dengan mengombinasikan baik data yang berasal dari sistem informasi yang dimiliki DJP maupun data berdasarkan fakta lapangan. Adapun sebelum dapat menyusun DSP3, otoritas terlebih dahulu menyusun peta kepatuhan.

Sesuai dengan hasil peta kepatuhan atau fakta lapangan, Kepala KPP menentukan populasi wajib pajak yang akan menjadi DSP3 berdasarkan pada variabel yang telah ditetapkan. Variabel tersebut terdiri atas 5 kelompok.

Baca Juga: Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Pertama, indikasi ketidakpatuhan tinggi (adanya tax gap). Indikasi ketidakpatuhan ini memperhatikan indikasi ketidakpatuhan material. Ketidakpatuhan material yang dimaksud adalah adanya kesenjangan (gap) antara profil perpajakan (profil berdasarkan pada SPT) dengan profil ekonomi yang sebenarnya.

Indikasi ketidakpatuhan wajib pajak ini dibedakan antara wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan oleh 35 UP2 Penentu Penerimaan dengan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama.

Adapun yang dimaksud 35 UP2 Penentu Penerimaan adalah Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, KPP Wajib Pajak Besar, KPP Khusus, dan KPP Madya.

Baca Juga: Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Kedua, indikasi modus ketidakpatuhan wajib pajak. Dalam indikasi ini, Kepala KPP mengidentifikasi wajib pajak yang terindikasi memiliki modus tertentu atas ketidakpatuhannya. Modus ketidakpatuhan itu antara lain tidak melaporkan omset yang sebenarnya, membebankan biaya yang tidak seharusnya, atau treaty abuse.

Ketiga, identifikasi nilai potensi pajak. Wajib Pajak yang menjadi prioritas dalam identifikasi ini adalah yang memiliki potensi pajak besar. Nilai potensi itu dihitung dalam rupiah sesuai dengan indikator ketidakpatuhan wajib pajak. Salah satunya dengan cara mengalikan tarif pajak dengan potensi tax gap.

Keempat, identifikasi kemampuan wajib pajak untuk membayar ketetapan pajak (collectability). Identifikasi ini di antaranya dapat dilakukan dengan mengidentifikasi keberlangsungan usaha dan harta yang dimiliki wajib pajak berdasarkan SPT dan/atau eksistensi usaha wajib pajak berdasarkan pada fakta lapangan.

Baca Juga: Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Kelima, pertimbangan direktur jenderal pajak. Berdasarkan pada DSP3 yang telah tersusun, kepala KPP dapat melakukan berbagai hal. Salah satunya, DSP3 dapat menjadi dasar untuk menentukan wajib pajak yang akan menjadi daftar sasaran prioritas pemeriksaan (DSPP).

Dalam ketentuan terbaru, yaitu SE-39/PJ/2021, DSP3 disusun berdasarkan pada peta risiko kepatuhan, Laporan Hasil Analisis (LHA) dalam rangka penggalian potensi perpajakan, aplikasi Ability to Pay (ATP), SmartWeb, dan peta risiko kepatuhan CRM Transfer Pricing.

Selain itu, DSP3 juga dapat disusun berdasarkan pada data dan keterangan lain dari wajib pajak badan dan orang pribadi berstatus pusat serta wajib pajak lainnya. Penyusunan mengacu pada aturan terkait kebijakan pemeriksaan dan/atau atau pengawasan. (kaw)

Baca Juga: Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP

Topik : kamus, kamus pajak, administrasi pajak, pemeriksaan pajak, potensi pajak, DSP3, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dika Meiyani

Kamis, 09 September 2021 | 15:51 WIB
Terimakasih Ilmunya DDTC
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 15:31 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Banyak WP Lupa EFIN, Pemanfaatan Layanan Lewat Kring Pajak Naik 63,7%

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 14:20 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Program 3C, DJP Tambah Layanan Transaksional Perpajakan

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP Kejar Pengembangan Sistem Elektronik Hingga 2024, Ini Strateginya

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

berita pilihan

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:17 WIB
APBN KITA

Penerimaan PPh OP Masih Minus 0,3%, Begini Penjelasan Dirjen Pajak

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KABUPATEN MOJOKERTO

Jadi Temuan BPK, Penagihan Tunggakan Pajak Digencarkan

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:57 WIB
APBN KITA

Tren Penerimaan Membaik, Dirjen Pajak Targetkan Tak Ada Shortfall 

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:35 WIB
APBN KITA

Per September 2021, Setoran Pajak Seluruh Sektor Usaha Terus Membaik

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:30 WIB
IRLANDIA

Irlandia Sepakati Konsensus Global, Akankah Google Cs Betah?

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:19 WIB
APBN KITA

Penerimaan PPh Badan Tumbuh 7%, Pemulihan Dunia Usaha Berlanjut

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Barang Bukti dalam Tindak Pidana Perpajakan

Senin, 25 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KOTA PAYAKUMBUH

Berlaku Hingga 31 Desember, Program Pemutihan Pajak PBB Digelar