Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Bea Masuk Ditanggung Pemerintah?

A+
A-
1
A+
A-
1
Apa Itu Bea Masuk Ditanggung Pemerintah?

PEMERINTAH menyediakan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah untuk 42 industri tertentu yang terdampak pandemi Covid -19. Dengan fasilitas tersebut, pemerintah berharap ekonomi dapat pulih lebih cepat melalui peningkatan produktivitas industri.

Sebelumnya, melalui PMK 134/2020, pemerintah juga sempat memberikan BM DTP untuk 33 sektor industri yang terdampak Covid-19. Selain untuk mendukung industri yang terdampak Covid-19, pemerintah juga kerap memberikan insentif BM DTP untuk mendukung daya saing industri tertentu.

Lantas, sebenarnya apa itu BM DTP?
BM DTP adalah fasilitas bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (Pasal 1 angka 1 PMK 68/2021; Pasal 1 angka 1 PER-10/2018).

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Pemberian Insentif Pajak Sukses, Ini Alasannya

Bea masuk merupakan pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Kepabeanan). Bea masuk ini dikenakan terhadap orang atau badan yang memasukkan barang dari luar daerah pabean (impor).

Dengan demikian, adanya fasilitas BM DTP membuat bea masuk yang seharusnya dibayar atas impor barang menjadi ditanggung pemerintah. Adapun alokasi anggaran untuk fasilitas BM DTP tersebut ditetapkan dalam PMK yang mengatur sektor BM DTP.

Fasilitas BM DTP ini umumnya diberikan pada industri sektor tertentu, yaitu industri yang layak untuk diberikan BM DTP sesuai dengan kebijakan pengembangan industri nasional (Pasal 1 PMK No 248/PMK.011/2014 jo PMK No 14/PMK.010/2018; Pasal 1 PER-10/BC/2018).

Baca Juga: Apa Itu Tax Effort?

Secara terperinci, terdapat empat kriteria penilaian perusahaan yang diberikan BM DTP. Pertama, memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi oleh masyarakat luas, dan/atau melindungi kepentingan konsumen.

Kedua, meningkatkan daya saing. Ketiga, meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Keempat, meningkatkan pendapatan negara. Penentuan bobot masing-masing kriteria penilaian tercantum dalam Lampiran I PMK No.248/PMK.011/2014.

BM DTP tersebut diberikan atas impor barang dan bahan yang ditetapkan. Barang dan bahan yang dimaksud bisa berupa barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku termasuk suku cadang dan komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.

Baca Juga: Sektor Penerima Insentif Pajak Bakal Mirip Seperti 2021, Apa Saja?

Untuk dapat memperoleh BM DTP terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Selain itu, pihak yang mengimpor barang juga harus mengajukan permohonan BM DTP. Ketentuan terperinci mengenai pemberian BM DTP tertuang dalam PMK sektor DTP.

PMK Sektor BM DTP tersebut menetapkan sektor industri tertentu yang dapat menerima BM DTP, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi serta menetapkan besaran alokasi pagu anggaran BM DTP yang dapat diberikan pada tahun anggaran tertentu.

PMK BM DTP Sektor tersebut umumnya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Ketentuan lebih rinci mengenai BM DTP dapat disimak dalam PMK No 248/2014 jo PMK No 14/2018, PER-10/BC/2018, PMK 12/2020.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)?

Selain untuk industri yang terdampak Covid-19, pemerintah juga pernah memberikan insentif BM DTP untuk meningkatkan daya saing industri pembuatan komponen pembangkit listrik (2009), sorbitol (2009), kemasan plastic (2010), tinta khusus toner (2010), dan karpet (2010). (rig)

Topik : kamus pajak, bea masuk ditanggung pemerintah, insentif perpajakan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 28 November 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Realisasi Insentif untuk Vaksin dan Alkes Impor Tembus Rp7 Triliun

Selasa, 23 November 2021 | 16:03 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Gaikindo Blakblakan Dampak Instan Insentif PPnBM Mobil pada Industri

Senin, 22 November 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu Pastikan Pangkas Insentif Pajak untuk Sektor Usaha yang Pulih

Jum'at, 19 November 2021 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PPnBM?

berita pilihan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:30 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG

NJOP Naik Drastis, Paguyuban Kades Kompak Menolak

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA

Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022

77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:35 WIB
UU HPP

Dirjen Pajak Sebut Pengesahan UU HPP Tak Sulut Konfrontasi