Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Apa Itu Bea Masuk Ditanggung Pemerintah?

A+
A-
1
A+
A-
1
Apa Itu Bea Masuk Ditanggung Pemerintah?

PEMERINTAH menyediakan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah untuk 42 industri tertentu yang terdampak pandemi Covid -19. Dengan fasilitas tersebut, pemerintah berharap ekonomi dapat pulih lebih cepat melalui peningkatan produktivitas industri.

Sebelumnya, melalui PMK 134/2020, pemerintah juga sempat memberikan BM DTP untuk 33 sektor industri yang terdampak Covid-19. Selain untuk mendukung industri yang terdampak Covid-19, pemerintah juga kerap memberikan insentif BM DTP untuk mendukung daya saing industri tertentu.

Lantas, sebenarnya apa itu BM DTP?
BM DTP adalah fasilitas bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (Pasal 1 angka 1 PMK 68/2021; Pasal 1 angka 1 PER-10/2018).

Baca Juga: Termasuk Insentif Perpajakan, Dana PEN Baru Terserap Rp113,5 Triliun

Bea masuk merupakan pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Kepabeanan). Bea masuk ini dikenakan terhadap orang atau badan yang memasukkan barang dari luar daerah pabean (impor).

Dengan demikian, adanya fasilitas BM DTP membuat bea masuk yang seharusnya dibayar atas impor barang menjadi ditanggung pemerintah. Adapun alokasi anggaran untuk fasilitas BM DTP tersebut ditetapkan dalam PMK yang mengatur sektor BM DTP.

Fasilitas BM DTP ini umumnya diberikan pada industri sektor tertentu, yaitu industri yang layak untuk diberikan BM DTP sesuai dengan kebijakan pengembangan industri nasional (Pasal 1 PMK No 248/PMK.011/2014 jo PMK No 14/PMK.010/2018; Pasal 1 PER-10/BC/2018).

Baca Juga: Apa Itu Tax Shifting?

Secara terperinci, terdapat empat kriteria penilaian perusahaan yang diberikan BM DTP. Pertama, memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi oleh masyarakat luas, dan/atau melindungi kepentingan konsumen.

Kedua, meningkatkan daya saing. Ketiga, meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Keempat, meningkatkan pendapatan negara. Penentuan bobot masing-masing kriteria penilaian tercantum dalam Lampiran I PMK No.248/PMK.011/2014.

BM DTP tersebut diberikan atas impor barang dan bahan yang ditetapkan. Barang dan bahan yang dimaksud bisa berupa barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku termasuk suku cadang dan komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.

Baca Juga: Semua Sektor Pulih, Pemerintah Pilih Tak Lanjutkan Insentif Pajak

Untuk dapat memperoleh BM DTP terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Selain itu, pihak yang mengimpor barang juga harus mengajukan permohonan BM DTP. Ketentuan terperinci mengenai pemberian BM DTP tertuang dalam PMK sektor DTP.

PMK Sektor BM DTP tersebut menetapkan sektor industri tertentu yang dapat menerima BM DTP, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi serta menetapkan besaran alokasi pagu anggaran BM DTP yang dapat diberikan pada tahun anggaran tertentu.

PMK BM DTP Sektor tersebut umumnya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Ketentuan lebih rinci mengenai BM DTP dapat disimak dalam PMK No 248/2014 jo PMK No 14/2018, PER-10/BC/2018, PMK 12/2020.

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Insentif Pajak Sudah Lebih dari Kebutuhan Masyarakat

Selain untuk industri yang terdampak Covid-19, pemerintah juga pernah memberikan insentif BM DTP untuk meningkatkan daya saing industri pembuatan komponen pembangkit listrik (2009), sorbitol (2009), kemasan plastic (2010), tinta khusus toner (2010), dan karpet (2010). (rig)

Topik : kamus pajak, bea masuk ditanggung pemerintah, insentif perpajakan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 27 April 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Repatriasi Harta dalam Konteks Perpajakan ?

Senin, 25 April 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Advance Ruling dan Bagaimana Manfaatnya Bagi Wajib Pajak?

Sabtu, 23 April 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Pemanfaatan Turun, Insentif Perpajakan untuk Alkes & Vaksin Berlanjut

berita pilihan

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Jum'at, 24 Juni 2022 | 19:40 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PTA D-8?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:45 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA

Akomodir Korban Robot Trading, Bappebti Tambah Kanal Pengaduan Nasabah

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:30 WIB
SE-17/PJ/2022

Sebelum Teliti Suket PPS Milik WP, KPP Wajib Setor Data Temuan ke DJP

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:28 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

PPS Berakhir Sebentar Lagi, Kanwil DJP Jatim II Imbau Advokat

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:00 WIB
PMK 90/2020

Contoh Kasus Hibah Antar-Perusahaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi atau KTP, Ini Kata Luhut