Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Bea Masuk Ditanggung Pemerintah?

A+
A-
1
A+
A-
1
Apa Itu Bea Masuk Ditanggung Pemerintah?

PEMERINTAH menyediakan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah untuk 42 industri tertentu yang terdampak pandemi Covid -19. Dengan fasilitas tersebut, pemerintah berharap ekonomi dapat pulih lebih cepat melalui peningkatan produktivitas industri.

Sebelumnya, melalui PMK 134/2020, pemerintah juga sempat memberikan BM DTP untuk 33 sektor industri yang terdampak Covid-19. Selain untuk mendukung industri yang terdampak Covid-19, pemerintah juga kerap memberikan insentif BM DTP untuk mendukung daya saing industri tertentu.

Lantas, sebenarnya apa itu BM DTP?
BM DTP adalah fasilitas bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (Pasal 1 angka 1 PMK 68/2021; Pasal 1 angka 1 PER-10/2018).

Baca Juga: Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Bea masuk merupakan pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Kepabeanan). Bea masuk ini dikenakan terhadap orang atau badan yang memasukkan barang dari luar daerah pabean (impor).

Dengan demikian, adanya fasilitas BM DTP membuat bea masuk yang seharusnya dibayar atas impor barang menjadi ditanggung pemerintah. Adapun alokasi anggaran untuk fasilitas BM DTP tersebut ditetapkan dalam PMK yang mengatur sektor BM DTP.

Fasilitas BM DTP ini umumnya diberikan pada industri sektor tertentu, yaitu industri yang layak untuk diberikan BM DTP sesuai dengan kebijakan pengembangan industri nasional (Pasal 1 PMK No 248/PMK.011/2014 jo PMK No 14/PMK.010/2018; Pasal 1 PER-10/BC/2018).

Baca Juga: Apa Itu Angka Kapitalisasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan?

Secara terperinci, terdapat empat kriteria penilaian perusahaan yang diberikan BM DTP. Pertama, memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi oleh masyarakat luas, dan/atau melindungi kepentingan konsumen.

Kedua, meningkatkan daya saing. Ketiga, meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Keempat, meningkatkan pendapatan negara. Penentuan bobot masing-masing kriteria penilaian tercantum dalam Lampiran I PMK No.248/PMK.011/2014.

BM DTP tersebut diberikan atas impor barang dan bahan yang ditetapkan. Barang dan bahan yang dimaksud bisa berupa barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku termasuk suku cadang dan komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.

Baca Juga: Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Untuk dapat memperoleh BM DTP terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Selain itu, pihak yang mengimpor barang juga harus mengajukan permohonan BM DTP. Ketentuan terperinci mengenai pemberian BM DTP tertuang dalam PMK sektor DTP.

PMK Sektor BM DTP tersebut menetapkan sektor industri tertentu yang dapat menerima BM DTP, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi serta menetapkan besaran alokasi pagu anggaran BM DTP yang dapat diberikan pada tahun anggaran tertentu.

PMK BM DTP Sektor tersebut umumnya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Ketentuan lebih rinci mengenai BM DTP dapat disimak dalam PMK No 248/2014 jo PMK No 14/2018, PER-10/BC/2018, PMK 12/2020.

Baca Juga: Apa Itu Opsen Pajak?

Selain untuk industri yang terdampak Covid-19, pemerintah juga pernah memberikan insentif BM DTP untuk meningkatkan daya saing industri pembuatan komponen pembangkit listrik (2009), sorbitol (2009), kemasan plastic (2010), tinta khusus toner (2010), dan karpet (2010). (rig)

Topik : kamus pajak, bea masuk ditanggung pemerintah, insentif perpajakan

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 28 Juli 2021 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pink Tax?

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Minggu, 25 Juli 2021 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Kriteria Barang Impor yang Dapat Diberikan Fasilitas Bea Masuk DTP

Minggu, 25 Juli 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Perpajakan Diperluas, Sri Mulyani Siapkan Rp20,85 Triliun

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 15:00 WIB
PRANCIS

OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Minggu, 26 September 2021 | 13:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Awkarin Datangi Kantor Pajak, Ada Apa?

Minggu, 26 September 2021 | 12:55 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

Minggu, 26 September 2021 | 12:00 WIB
KOTA BATU

Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji