Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu BBNKB?

A+
A-
4
A+
A-
4
Apa Itu BBNKB?

PEMBELIAN kendaraan bermotor tidak luput dari adanya tanggung jawab pembayaran pajak. Pajak terutang yang timbul akibat pembelian kendaraan tidak hanya pajak pertambahan nilai (PPN) dan/atau pajak penjualan barang mewah (PPnBM)

Lebih luas dari itu, pembelian kendaraan juga terutang pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagai implikasi dari kepemilikan kendaraan. Selain itu, pembelian kendaraan juga terutang bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Lantas, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan BBNKB?

Definisi
MERUJUK Pasal 1 angka 14 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke badan usaha.

Baca Juga: Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

Adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lain.

Peralatan penggerak itu berfungsi mengubah energi tertentu menjadi tenaga penggerak kendaraan. Definisi kendaraan bermotor mencakup alat berat yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Kendati alat berat tercakup dalam definisi kendaraan dan sebelumnya termasuk objek BBNKB, alat berat kini tidak lagi diklasifikasikan kendaraan bermotor yang dipungut pajak. Hal ini didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XV/2017 tentang pengujian UU PDRD.

Baca Juga: PAD Menyusut, Pajak dan Retribusi Jangka Panjang Perlu Digenjot

Putusan tersebut memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu 3 tahun melakukan perubahan terhadap UU PDRD, khususnya berkenaan dengan pengenaan pajak alat berat.

Dengan demikian pemungutan pajak atas alat berat masih tetap dapat dilakukan selama 3 tahun setelah putusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan dan sepanjang belum ada regulasi baru.

Pemungutan PKB saat ini berdasarkan UU No.28/2009 (UU PDRD) Pasal 9 sampai dengan Pasal 15. Dalam ketentuan terdahulu, PKB diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.18/1997. Dalam undang-undang tersebut PKB ditetapkan sebagai pajak daerah tingkat I dengan tarif paling tinggi 10%.

Baca Juga: Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Namun, UU No.18/1997 tidak menjabarkan definisi BBNKB dan kendaraan bermotor. Kendati demikian, kendaraan air dianggap tercakup dalam ketentuan BBNKB. Seiring dengan diundangkannya UU No.34/2000 istilah kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas.

Hal ini membuat BBNKB diperluas menjadi bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Oleh karenanya, kala itu beberapa provinsi memungut BBNKB dan bea balik nama kendaraan di atas air (BBNKAA) sebagai jenis pajak yang terpisah.

Akan tetapi, diundangkannya UU PDRD pada 2009 mengubah kembali istilah BBNKB dan BBNKAA menjadi hanya BBNKB. Meskipun berubah kembali menjadi BBNKB, UU PDRD menegaskan jika kendaraan di atas air termasuk bagian dari kendaraan bermotor.

Baca Juga: Berperan Terhadap Penerimaan, Juru Parkir Jadi Sasaran Pembinaan Pemda

Definisi tegas atas kendaraan bermotor ini menjadi dasar hukum yang kuat jika BBNKB tidak hanya menyasar kendaraan yang beroperasi di darat tetapi juga di atas air. Namun, pengenaan PKB pada dasarnya tidak mutlak ada pada setiap provinsi yang ada di Indonesia.

Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan ke pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan jenis pajak provinsi. Untuk itu, apabila provinsi ingin mengenakan BBNKB harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang BBNKB yang menjadi dasar hukum.

Pemungutan BBNKB
PEMUNGUTAN BBNKB didasarkan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), yang juga dipakai dalam ketentuan PKB. NJKB tersebut adalah NJKB pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tabel Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak PKB dan BBNKB. Simak “Apa Itu Pajak Kendaraan Bermotor?

Baca Juga: Mulai Aktif Terjun ke Lapangan, Pegawai Pajak Dibekali Ini oleh DJP

NJKB selanjutnya ditetapkan dengan keputusan gubernur berdasarkan tabel yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Namun, apabila Menteri Dalam Negeri belum menetapkan NJKB atas suatu jenis kendaraan maka gubernur dapat menetapkan NJKB berdasarkan harga pasaran umum (HPU).

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU PDRD, tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% untuk penyerahan pertama dan 1% untuk penyerahan kedua dan seterusnya.

Namun. khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif ditetapkan paling tinggi 0,75% untuk penyerahan pertama dan 0,075% untuk penyerahan kedua, dan seterusnya.

Baca Juga: Berlaku Hingga Akhir Tahun, Ada Penghapusan Denda untuk 9 Jenis Pajak

Adapun yang dimaksud dengan penyerahan pertama adalah penyerahan langsung dari dealer yang berarti kendaraan baru. Sementara itu, yang dimaksud dengan penyerahan kedua berarti penyerahan kendaraan bekas. (Bsi)

Topik : BBNKB, definisi, pajak daerah, kamus pajak, kamus

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

muhammad arul prasetio

Rabu, 21 Oktober 2020 | 23:20 WIB
artikel yang memudahkan saya memahami BBNKB, menambah wawasan saya dalam bidang perpajakan.
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Menantikan Peran Pajak dan Retribusi Daerah dalam Pemulihan Ekonomi

Sabtu, 18 September 2021 | 12:00 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Digodok, Ketentuan Pagu Minimal DAU Dihapus?

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 15:00 WIB
PRANCIS

OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Minggu, 26 September 2021 | 13:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Awkarin Datangi Kantor Pajak, Ada Apa?

Minggu, 26 September 2021 | 12:55 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

Minggu, 26 September 2021 | 12:00 WIB
KOTA BATU

Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji