Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Authorized Economic Operator (AEO)?

A+
A-
8
A+
A-
8
Apa Itu Authorized Economic Operator (AEO)?

PERTUMBUHAN perdagangan dan meningkatnya ancaman keamanan arus barang internasional mendorong otoritas kepabeanan memperlebar fokus tugasnya. Otoritas kepabeanan dituntut mengamankan arus perdagangan internasional dan tidak hanya berfokus memungut bea dan cukai.

Menyadari perkembangan ini, pada 2005 World Customs Organization (WCO) bersama 160 anggotanya, termasuk Indonesia, mengadopsi Safe Framework of Standard to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE FoS).

SAFE FoS ini menjadi standar untuk mengamankan dan memfasilitasi perdagangan global. SAFE FoS diterapkan dalam sebuah inisiatif program Authorized Economic Operator (AEO).

Baca Juga: Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

AEO ini menjadi program yang diakui secara internasional dan diberikan kepada pelaku usaha sebagai bentuk partnership. Lantas, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan AEO?

Definisi
MELANSIR laman resmi WCO Authorized Economic Operator (AEO) adalah pihak yang terlibat dalam pergerakan barang internasional dengan fungsi apa pun. Pihak ini telah disetujui oleh/atas nama otoritas kepabeanan karena memenuhi standar WCO atau standar keamanan rantai pasokan.

Istilah AEO dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat. Merujuk Pasal 1 PMK 227/2014 operator ekonomi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pergerakan barang secara internasional dalam fungsi rantai pasokan global.

Baca Juga: Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan

Sementara itu, Operator Ekonomi Bersertifikat (AEO) adalah operator ekonomi yang mendapat pengakuan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PMK 227/2014 operator ekonomi yang dapat diakui sebagai AEO meliputi importir, eksportir, PPJK, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pihak lain seperti konsolidator dan penyelenggara pos.

Untuk memperoleh pengakuan sebagai AEO, operator harus mengajukan permohonan kepada Dirjenl atau pejabat yang ditunjuk menangani AEO. Selain itu, operator ekonomi juga harus memenuhi beberapa persyaratan salah satunya adalah patuh terhadap peraturan kepabeanan dan/atau cukai

Baca Juga: Apa Itu Angka Kapitalisasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan?

Manfaat
SETIDAKNYA terdapat 10 manfaat yang dapat diperoleh apabila operator ekonomi ditetapkan sebagai AEO. Pertama, penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik yang minimal. Kedua, prioritas untuk mendapatkan penyederhanaan prosedur kepabeanan.

Ketiga, pelayanan khusus apabila terjadi gangguan terhadap pergerakan pasokan logistik serta ancaman. Keempat, kemudahan pemberitahuan pendahuluan (pre-notification). Kelima, dapat menggunakan jaminan perusahaan untuk menjamin seluruh kegiatan di bidang kepabeanan.

Keenam, kemudahan pembayaran atas penyelesaian kewajiban kepabeanan dalam bentuk berkala. Ketujuh, kemudahan pembongkaran dan pemuatan langsung tanpa dilakukan penimbunan.

Baca Juga: Data AEoI Sudah Diterima, Uji Kepatuhan Wajib Pajak Dimulai

Kedelapan, prioritas untuk diikutsertakan dalam program-program baru yang dirintis oleh DJBC. Kesembilan, mendapat layanan khusus yang diberikan Client Manager. Kesepuluh, mendapatkan layanan penyelesaian kepabeanan di luar jam kerja Kantor Pabean.

Selain perlakuan khusus, perusahaan yang telah memperoleh pengakuan sebagai AEO dapat merasakan manfaat lain diantaranya seperti diakui oleh seluruh negara anggota WCO di dunia sebagai perusahaan dengan tingkat compliance dan security supply chain yang tinggi.

Perusahaan AEO berbentuk PMA juga dapat memperoleh kesempatan yang lebih tinggi untuk mendapatkan investasi tambahan dari perusahaan induknya di luar negeri. Tidak hanya itu, perusahaan AEO juga lebih mudah melewati audit baik dari pemerintah maupun lembaga sertifikasi nasional.

Baca Juga: Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Hal ini lantaran sistem pengendalian internal perusahaan AEO telah teruji saat dilakukan sertifikasi AEO. Perusahaan AEO juga secara efektif dapat memangkas biaya logistik hingga 34% bila dibandingkan dengan perusahaan yang di jalur kuning dan merah.

Kendati sama-sama perusahaan dengan tingkat kepatuhan tinggi dan mendapat perlakuan khusus, perusahaan yang ditetapkan sebagai AEO berbeda dengan MITA Kepabeanan. Adapun per 23 Maret 2018 DJBC telah memberikan 80 sertifikasi AEO pada 75 perusahaan.

Sejarah AEO
SECARA ringkas cikal bakal dibentuknya AEO di latar belakangi peristiwa terorisme di Amerika Serikat pada 2001. Peristiwa tersebut memicu pemikiran akan perlunya jaminan atas setiap pergerakan rantai pasokan barang dalam perdagangan internasional.

Baca Juga: Apa Itu Opsen Pajak?

Kondisi ini pula yang mendorong WCO menerbitkan inisiatif berupa WCO SAFE FoS yang merupakan standardisasi keamanan dan fasilitasi mata rantai pasokan perdagangan internasional. WCO SAFE FoS ditujukan untuk meningkatkan kepastian dan kemudahan pemantauan arus barang.

Pada 2005, Indonesia menandatangani letter of intent WCO SAFE FoS untuk implementasi AEO. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menerbitkan Instruksi Presiden No.1/2010 yang menginstruksikan implementasi AEO dan teknologi informasi untuk mendukung iklim investasi.

Selanjutnya, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.PMK 219/PMK.04/2010. Namun, pemerintah merasa perlu mengatur kembali ketentuan mengenai AEO guna memperluas partisipasi operator ekonomi dalam implementasi AEO.

Baca Juga: Apa Itu e-Bupot Instansi Pemerintah?

Untuk itu, pada 2014 Menkeu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No.PMK 227/PMK.04/2014 yang mencabut PMK 219/2010. Pembaruan tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan mendukung efektivitas pelaksanaan AEO.

Ketentuan terperinci mengenai AEO tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No.10/1995 st.d.d UU No.17/2006 tentang Kepabeanan, khususnya terkait implementasi pemeriksaan pabean secara selektif, Inpres No.1/2010, PMK 227/2014, dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-4/BC/2015.

Simpulan
OPERATOR Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator/AEO) adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pergerakan barang secara internasional yang mendapat pengakuan dari DJBC sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu. (Bsi)

Baca Juga: APA ITU MMEA?

Topik : authorized economic operator, AEO, definisi, kamus pajak____

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:45 WIB
KAMUS PAJAK INTERNASIONAL

Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?

Rabu, 28 Juli 2021 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pink Tax?

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Jum'at, 23 Juli 2021 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Bea Masuk Ditanggung Pemerintah?

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 15:00 WIB
PRANCIS

OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Minggu, 26 September 2021 | 13:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Awkarin Datangi Kantor Pajak, Ada Apa?

Minggu, 26 September 2021 | 12:55 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

Minggu, 26 September 2021 | 12:00 WIB
KOTA BATU

Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji