Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Apa Beda Meterai Tempel, Elektronik, dan Dalam Bentuk Lain?

A+
A-
10
A+
A-
10
Apa Beda Meterai Tempel, Elektronik, dan Dalam Bentuk Lain?

Ilustrasi.

PERKEMBANGAN teknologi informasi yang sangat dinamis mendorong transformasi pada berbagai bidang termasuk bentuk dokumen. Dokumen yang dulu berbasis cetak dan membutuhkan banyak kertas kini beralih menjadi paperless karena serbaelektronik.

Merespons perubahan tersebut, pemerintah merasa perlu memperluas definisi dokumen yang menjadi objek meterai agar tidak hanya berupa kertas. Selain itu, pemerintah memandang adanya urgensi ekstensifikasi bea meterai atas dokumen elektronik agar potensinya dapat dimaksimalkan.

Untuk itu, pada 26 Oktober 2020, pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang No.10/2020 tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai). UU Bea Meterai ini berlaku mulai 1 Januari 2020. Berlakunya UU Bea meterai itu sekaligus mencabut UU No. 13/1985 yang sudah berlaku selama 35 tahun.

Baca Juga: Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Dalam perkembanganya, pemerintah merilis sejumlah aturan turunan dari UU Bea Meterai seperti PMK 133/2021 dan PMK 134/2021. Melalui beleid tersebut pemerintah memperjelas definisi dari berbagai jenis meterai.

Mulai dari definisi meterai tempel, meterai elektronik, dan ragam dari meterai dalam bentuk lain. Lantas bagaimana definisi dari setiap jenis meterai tersebut?

Meterai Tempel
METERAI tempel adalah meterai berupa carik yang penggunaannya dilakukan dengan cara ditempel pada dokumen (Pasal 1 angka 3 PP 86/2021, Pasal 1 angka 3 PMK 133/2021, dan Pasal 1 angka 5 PMK 134/2021).

Baca Juga: Apa Itu Nota Hasil Intelijen dalam Kepabeanan dan Cukai?

Meterai tempel ini dicetak oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Setelah tercetak, distribusi dan penjualan meterai tempel dilakukan PT Pos Indonesia (Persero). Namun, apabila Perum Peruri atau PT Pos Indonesia tidak sanggup karena keadaan kahar maka bisa menunjuk pihak lain (Pasal 3 dan Pasal 38 PMK 133/2021).

Pelunasan dokumen yang terutang bea meterai dengan meterai tempel terbilang sederhana. Sebab, pengguna cukup merekatkan meterai tempel dengan utuh dan tidak rusak pada tempat tanda tangan akan dibubuhkan.

Setelah itu, pengguna harus membubuhkan tanda tangan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas meterai tempel disertai dengan tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penandatanganan.

Baca Juga: Buat Bayar Utang, Cadangan Devisa Turun Jadi US$135,7 Miliar Per April

Perla diingat meterai tempel tersebut harus yang sah dan berlaku serta belum pernah dipakai untuk dokumen lain (Pasal 4 PMK 134/2021).

Meterai Elektronik
METERAI Elektronik adalah meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu (Pasal 1 angka 4 PP 86/2021, Pasal 1 angka 4 PMK 133/2021, dan Pasal 1 angka 6 PMK 134/2021).

Meterai elektronik ini dibuat dan didistribusikan Perum Peruri. Guna memastikan ketersediaan meterai elektronik, Perum Peruri harus mendistribusikan meterai elektronik kepada distributor. Pendistribusian itu dilakukan setelah dipastikan distributor telah melakukan deposit. Deposit berarti penyetoran bea meterai di muka.

Baca Juga: Apa Itu Penundaan Pembayaran Cukai?

Pembayaran bea meterai dengan meterai jenis ini dilakukan dengan membubuhkannya melalui sistem meterai elektronik pada dokumen yang terutang bea meterai. Sistem meterai elektronik tersebut juga telah memuat petunjuk penggunaan meterai elektronik. Simak 'Meterai Elektronik Resmi Diluncurkan, Begini Cara Pakainya'.

Adapun yang dimaksud sistem meterai elektronik adalah sistem tertentu berupa serangkaian perangkat dan prosedur elektronik dalam sistem atau aplikasi terintegrasi yang berfungsi membuat, mendistribusikan, dan membubuhkan meterai elektronik (Pasal 1 angka 5 PMK 133/2021, Pasal 1 angka 7 PMK 134/2021).

Meterai Dalam Bentuk Lain
METERAI dalam bentuk lain adalah meterai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan meterai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. Meterai jenis ini dapat digunakan oleh wajib pajak yang telah memiliki izin untuk mencetak atau membuat meterai dalam bentuk lain.

Baca Juga: Apa Itu Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak?

Guna mendapat izin tersebut, wajib pajak harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Dirjen Pajak melalui Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar (Pasal 23 ayat 1 PMK 133/2021). Definisi serta ketentuan pihak yang dapat menggunakan setiap jenis meterai dalam bentuk lain ini adalah sebagai berikut:

Meterai Teraan
Meterai teraan adalah meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen dengan menggunakan mesin teraan meterai digital. Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan izin untuk membuat meterai teraan adalah yang memiliki mesin teraan meterai digital.

Meterai Komputerisasi
Meterai komputerisasi adalah meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen dengan menggunakan sistem komputerisasi.

Baca Juga: Dokumen Perdata yang Dikenakan Bea Meterai

Wajib pajak yang dapat mengajukan permohonan izin untuk membuat meterai komputerisasi adalah yang terutang bea meterai atas lebih dari 1.000 dokumen dalam 1 bulan dan memiliki perangkat untuk membuat meterai komputerisasi.

Meterai Percetakan
Meterai percetakan adalah meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen dengan menggunakan teknologi percetakan. Meterai percetakan ini hanya digunakan dalam pemungutan bea meterai atas surat berharga berupa cek dan bilyet giro (Pasal 8 ayat 2 PMK 134/2021).

Wajib pajak yang dapat mengajukan permohonan izin untuk membuat meterai percetakan adalah yang menyelenggarakan usaha percetakan dan telah mendapatkan 2 hal. Pertama, izin operasional di bidang pencetakan dokumen sekuriti dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu. Kedua, penetapan sebagai perusahaan percetakan warkat debet dan dokumen kliring dari Bank Indonesia. (sap)

Baca Juga: Temukan Modus Penipuan Soal Amnesti Pajak, BI Minta Masyarakat Waspada

Topik : kamus, meterai, meterai elektronik, e-meterai, Perum Peruri, Bank Indonesia

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 13 April 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Teknologi Finansial dan Bagaimana Aspek Perpajakannya?

Rabu, 13 April 2022 | 12:31 WIB
KEBIJAKAN MONETER

BI Belum Berencana Naikkan Suku Bunga Acuan Meski Tren Inflasi Naik

Jum'at, 08 April 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pedagang Fisik Aset Kripto?

Rabu, 06 April 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa itu Asean Harmonized Tariff Nomenclature?

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2