KETIMPANGAN EKONOMI

Angka Kemiskinan Terendah Sejak 1999, Ini Kata Menkeu

Redaksi DDTCNews | Selasa, 17 Juli 2018 | 09:07 WIB
Angka Kemiskinan Terendah Sejak 1999, Ini Kata Menkeu

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kepuasaannya atas rilis Badan Pusat Statistik (BPS) perihal data kemiskinan di Indonesia. Menurutnya capaian tersebut merupakan prestasi tersendiri dalam pengelolaan negara.

"Hari ini BPS mengumumkan tingkat kemiskinan kita 9,82%. The first time in the history of Indonesia tingkat kemiskinan di bawah 10%," katanya, Senin (16/7).

Lebih lanjut, Sri Mulyani menerangkan data kemiskinan yang baru dirilis BPS merupakan capaian terbaik sejak era Orde Baru. Sebab, di tahun-tahun sebelumnya angka kemiskinan Indonesia tak pernah di bawah 10%.

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

"Dulu Pak Harto 11% mendekati 10%. Lalu terjadi krisis naik jadi 24%. Kemudian sampai presiden Pak Yudhoyono di mana saya jadi menteri keuangan juga menurun pada level mendekati 11% juga," ungkapnya.

Capain tersebut menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu bukanlah target akhir. Selain menurunkan angka kemiskinan, ada pekerjaan lain yang tidak kalah penting, yakni menekan angka ketimpangan dalam struktur masyarakat.

Tidak lupa, Sri Mulyani juga menanggapi soal tingkat ketimpangan yang juga dirilis oleh BPS sebesar 0,389. Menurutnya, Indonesia sudah menuju ke arah yang benar.

"Jadi kita tidak berhenti di situ, ingin menurunkan (kemiskinan) lebih lanjut. Masalah pemerataan juga lebih bagus. Trennya menurun jadi 0,389. Sudah di bawah 0,39 atau 0,4 sebelumnya. Jadi Indonesia sudah menuju ke arah yang benar dan akan terus menerus memperbaiki," papar dia. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 13:39 WIB PENERIMAAN PAJAK

Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:21 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp 8,1 Triliun pada Kuartal I/2024

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara