AMERIKA SERIKAT

Anggota Partai Ini Dukung Penolakan Hungaria atas Pajak Minimum Global

Muhamad Wildan | Rabu, 06 Juli 2022 | 12:00 WIB
Anggota Partai Ini Dukung Penolakan Hungaria atas Pajak Minimum Global

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Partai Republik AS dikabarkan turut mendorong Hungaria untuk menolak implementasi pajak minimum global dan menghambat adopsi pajak tersebut di Uni Eropa.

Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto mengatakan dirinya mendapatkan saran dari Partai Republik terkait dengan implementasi pajak minimum global Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) yang diinisiasi OECD.

"Kami terus berkonsultasi dengan Partai Republik. Ada komunikasi intensif mengenai isu ini," katanya seperti dilansir washingtonpost.com, Rabu (6/7/2022).

Baca Juga:
Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

Dua anggota Partai Republik pada House Ways and Means Committee, yaitu Adrian Smith dan Mike Kelly diketahui mengirimkan surat kepada Duta Besar Hungaria untuk AS Szabolcs Takacs. Dalam surat tersebut, Smith dan Kelly mendorong Hungaria untuk menolak pajak minimum global.

Untuk diketahui, Hungaria merupakan satu-satunya negara Uni Eropa yang menolak implementasi pajak korporasi minimum global. Alhasil, implementasi kebijakan pajak minimum global tersebut menjadi tidak menentu.

Persetujuan dari Hungaria perihal pajak minimum global amat diperlukan mengingat implementasi kebijakan pajak di Uni Eropa memerlukan suara bulat dari seluruh anggotanya.

Baca Juga:
SPT Nyatakan Rugi, Wajib Pajak Dapat Diperiksa di Kantor atau Lapangan

Meski demikian, Uni Eropa di bawah presidensi Prancis tengah mencari cara untuk menerapkan pajak korporasi minimum global dengan tarif 15% tersebut tanpa menunggu persetujuan dari Hungaria.

Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan terdapat potensi Uni Eropa mengadopsi pajak minimum global meski tidak ada persetujuan dari seluruh negara anggota Uni Eropa.

"Eropa tidak bisa lagi disandera oleh niat buruk beberapa anggotanya," ujarnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 17 April 2024 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

Rabu, 17 April 2024 | 17:00 WIB PEMERIKSAAN PAJAK

SPT Nyatakan Rugi, Wajib Pajak Dapat Diperiksa di Kantor atau Lapangan

Rabu, 17 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Data Perpajakan Lebih Aman, WP Bisa Lakukan Penggantian EFIN

Rabu, 17 April 2024 | 15:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

RI Masuk FATF, Jokowi: Waspadai Pencucian Uang Berbasis Teknologi

BERITA PILIHAN
Rabu, 17 April 2024 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

Rabu, 17 April 2024 | 17:30 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Surat Pemberitahuan Jalur Merah?

Rabu, 17 April 2024 | 17:00 WIB PEMERIKSAAN PAJAK

SPT Nyatakan Rugi, Wajib Pajak Dapat Diperiksa di Kantor atau Lapangan

Rabu, 17 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Data Perpajakan Lebih Aman, WP Bisa Lakukan Penggantian EFIN

Rabu, 17 April 2024 | 15:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

RI Masuk FATF, Jokowi: Waspadai Pencucian Uang Berbasis Teknologi

Rabu, 17 April 2024 | 15:21 WIB PERMENKOP UKM 8/2023

Begini Aturan Permodalan Koperasi Simpan Pinjam

Rabu, 17 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Reset Password Akun DJP Online Perlu Kode EFIN

Rabu, 17 April 2024 | 13:37 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Mulai Pindah ke IKN pada September 2024

Rabu, 17 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Lebih Mudah, DJP Sarankan WP Lapor SPT Tahunan PPh Badan Pakai e-Form