Fokus
Literasi
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Anggota Partai Ini Dukung Penolakan Hungaria atas Pajak Minimum Global

A+
A-
0
A+
A-
0
Anggota Partai Ini Dukung Penolakan Hungaria atas Pajak Minimum Global

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Partai Republik AS dikabarkan turut mendorong Hungaria untuk menolak implementasi pajak minimum global dan menghambat adopsi pajak tersebut di Uni Eropa.

Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto mengatakan dirinya mendapatkan saran dari Partai Republik terkait dengan implementasi pajak minimum global Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) yang diinisiasi OECD.

"Kami terus berkonsultasi dengan Partai Republik. Ada komunikasi intensif mengenai isu ini," katanya seperti dilansir washingtonpost.com, Rabu (6/7/2022).

Baca Juga: Pajak atas Hadiah Undian

Dua anggota Partai Republik pada House Ways and Means Committee, yaitu Adrian Smith dan Mike Kelly diketahui mengirimkan surat kepada Duta Besar Hungaria untuk AS Szabolcs Takacs. Dalam surat tersebut, Smith dan Kelly mendorong Hungaria untuk menolak pajak minimum global.

Untuk diketahui, Hungaria merupakan satu-satunya negara Uni Eropa yang menolak implementasi pajak korporasi minimum global. Alhasil, implementasi kebijakan pajak minimum global tersebut menjadi tidak menentu.

Persetujuan dari Hungaria perihal pajak minimum global amat diperlukan mengingat implementasi kebijakan pajak di Uni Eropa memerlukan suara bulat dari seluruh anggotanya.

Baca Juga: Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Meski demikian, Uni Eropa di bawah presidensi Prancis tengah mencari cara untuk menerapkan pajak korporasi minimum global dengan tarif 15% tersebut tanpa menunggu persetujuan dari Hungaria.

Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan terdapat potensi Uni Eropa mengadopsi pajak minimum global meski tidak ada persetujuan dari seluruh negara anggota Uni Eropa.

"Eropa tidak bisa lagi disandera oleh niat buruk beberapa anggotanya," ujarnya. (rig)

Baca Juga: HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Topik : amerika serikat, hungaria, pajak minimum global, pajak, pajak internasional, OECD

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 18 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tegas! Sri Mulyani Bilang Negara Merdeka Perlu Penerimaan Pajak

Kamis, 18 Agustus 2022 | 17:50 WIB
HUT KE-15 DDTC

Investasi pada SDM, Ikhtiar DDTC Memunculkan Ahli Pajak di Indonesia

Kamis, 18 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA SUKOHARJO

Lakukan Penagihan Aktif, Kantor Pajak Sita 1 Mobil Milik WP

Kamis, 18 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BLORA

Datangi WP Peternak Ayam, AR Kantor Pajak Malah Terima Usulan Ini

berita pilihan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)

Pajak atas Hadiah Undian

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:34 WIB
HUT KE-15 DDTC

Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KOTA TANGERANG

HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP MARISA

Kantor Pajak Panggil ASN yang Belum Lapor SPT, Beri Peringatan Ini

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:15 WIB
PER-11/PJ/2022

Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak