BERITA TERKINI
.jpg&w=3840&q=75)
Ilustrasi. Seorang buruh memakai masker saat melakukan pekerjaannya di pabrik Ngoc Nu yang membuat selimut, bantal dan kasur untuk pasar lokal setelah pemerintah melonggarkan penguncian secara nasional akibat wabah penyakit virus corona (COVID-19), di Hanoi, Vietnam, Senin (1/6/2020). ANTARA FOTO/REUTERS/Kham/pras/djo
HANOI, DDTCNews – Parlemen Vietnam telah menyetujui proposal kenaikan ambang batas penghasilan kena pajak dari VND9 juta menjadi VND11 juta atau sekitar Rp6,7 juta per bulan. Kenaikan mulai berlaku pada 1 Juli 2020.
Persetujuan yang diberikan dalam sidang paripurna parlemen ini pada gilirannya menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menjadi di bawah VND11 juta per bulan. Dengan demikian, ada kenaikan sekitar 22% dibandingkan ambang batas sebelumnya.
“Ambang batas untuk setiap tanggungan yang diklaim wajib pajak juga akan akan meningkat senilai VND4,4 juta, naik 22% dari sekarang [VND3,6 juta],” demikian bunyi informasi keputusan tersebut, seperti dikutip pada Senin (8/6/2020).
Dengan ketentuan tersebut, berarti seseorang dengan penghasilan bulanan VND15 juta dengan satu tanggungan tidak lagi harus membayar pajak penghasilan (PPh). Jika menggunakan ketentuan yang berlaku saat ini, orang tersebut harus membayar VND120.000 (5% dari VND2,4 juta).
Sementara itu, seseorang dengan penghasilan VND20 juta sebulan yang memiliki dua tanggungan hanya membayar VND10.000 (5% dari VND0,2 juta). Nilai yang harus dibayar tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai dengan ketentuan saat ini senilai VND190.000.
Menurut hitungan pemerintah Vietnam, adanya kenaikan ambang batas ini juga akan menambah sekitar 1 juta wajib pajak yang terbebas dari kewajiban membayar PPh. Meski demikian, para ahli masih menilai kenaikan ambang batas tersebut masih terlalu kecil dibandingkan tingginya pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.
Kepala Departemen Keuangan di HCMC University of Economics Nguyen Khac Quoc Bao menyarankan kenaikan PTKP hingga 55% menjadi VND14 juta atau Rp8,5 juta per bulan. Dengan demikian, akan lebih banyak orang yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak.
Dilansir Vnexpress.net, Kementerian Keuangan mencatat ada 6,88 juta wajib pajak yang berkontribusi lebih dari VND79,2 triliun atau Rp48,2 triliun untuk kas negara pada tahun lalu. Kebijakan per 1 Juli 2020 ini diperkirakan akan membuat penerimaan PPh turun 13%. (kaw)
