Berita
Sabtu, 23 Januari 2021 | 15:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Sabtu, 23 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SUMEDANG
Sabtu, 23 Januari 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 23 Januari 2021 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 22 Januari 2021 | 17:58 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 16:45 WIB
PROFIL PAJAK KOTA BOGOR
Jum'at, 22 Januari 2021 | 15:47 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Alasan Sri Mulyani Ubah Sanksi Administrasi dan Imbalan Bunga UU KUP

A+
A-
8
A+
A-
8
Alasan Sri Mulyani Ubah Sanksi Administrasi dan Imbalan Bunga UU KUP

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait penjelasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/10/2020). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan pengaturan ulang sanksi administrasi dan imbalan bunga dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang ada di klaster Perpajakan UU Cipta Kerja.

Dalam konferensi pers hari ini, Rabu (7/10/2020). Sri Mulyani mengatakan perubahan skema sanksi administrasi yang mayoritas menggunakan patokan suku bunga acuan ditujukan untuk mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak.

“Kami ingin mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Kami mengatur ulang sanksi administrasi pajak dan imbalan bunga supaya sesuai dengan bunga yang ada saat ini plus denda. Sehingga, dia lebih mencerminkan aspek keadilan dari situasi yang terus berubah,” jelasnya.

Baca Juga: Ketentuan Penerbitan SKPKBT Juga Diubah

Salah satu skema sanksi administrasi yang diubah adalah sanksi berupa bunga atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak. Awalnya, sanksi administrasi berupa bunga dipatok 2% per bulan.

Dalam perubahan UU KUP di UU Cipta Kerja, sanksi bunga tersebut dipatok sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri keuangan dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Adapun tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri keuangan dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Simak artikel ulasan soal sanksi administrasi di sini.

Baca Juga: Syarat WP OP Dikecualikan dari Kewajiban Pembukuan Bakal Diatur

Terkait dengan imbalan bunga, ada perubahan apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) terlambat diterbitkan, kepada wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan menteri keuangan. Dalam ketentuan sebelumnya, imbalan bunga dipatok sebesar 2% per bulan.

Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri keuangan dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga. Pemberian imbalan bunga paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Beberapa ulasan mengenai imbalan bunga dapat dilihat di sini.

“Jadi [sanksi administrasi dan imbalan bunga] tidak bersifat nominal tetap sepanjang masa,” imbuh Sri Mulyani.

Baca Juga: Dividen Mitra LPI Bisa Bebas dari PPh, Ini Rencana Aturannya

Sri Mulyani mengatakan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela juga ditempuh dengan melakukan relaksasi terkait dengan hak pengkreditan pajak masukan dalam UU PPN. Simak pula artikel ‘Aturan Pengkreditan Pajak Pasal 9 UU PPN Diubah, Begini Perinciannya’. (kaw)

Topik : UU Cipta Kerja, Omnibus Law Perpajakan, UU KUP, UU PPN, sanksi administrasi, imbalan bunga
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 15 Januari 2021 | 13:48 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 14 Januari 2021 | 19:06 WIB
UJI MATERIEL
Rabu, 13 Januari 2021 | 10:28 WIB
PMK 237/2020
Senin, 11 Januari 2021 | 15:54 WIB
UU CIPTA KERJA
berita pilihan
Sabtu, 23 Januari 2021 | 15:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Sabtu, 23 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SUMEDANG
Sabtu, 23 Januari 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 23 Januari 2021 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Sabtu, 23 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 23 Januari 2021 | 10:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 09:01 WIB
KOTA PALANGKARAYA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK