Berita
Sabtu, 04 Desember 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Sabtu, 04 Desember 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK
Sabtu, 04 Desember 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 04 Desember 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Alasan Sri Mulyani Tak Ingin Terlalu Cepat Pacu Penerimaan Pajak

A+
A-
3
A+
A-
3
Alasan Sri Mulyani Tak Ingin Terlalu Cepat Pacu Penerimaan Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/8/2021). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menargetkan defisit APBN kembali ke level di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah berupaya menurunkan defisit APBN secara bertahap. Menurutnya, konsolidasi yang terlalu cepat justru berpotensi menimbulkan syok pada perekonomian, terutama di tengah pandemi Covid-19.

"Solusinya memang [penerimaan] pajak harus naik, tetapi ini juga bisa menyebabkan syok pada ekonomi kalau terlalu cepat. Jadi kami harus betul-betul hati-hati menjaga keseluruhannya," katanya, dikutip pada Minggu (5/9/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan 3 Upaya Pemerintah Dorong Teknologi Digital

Pemerintah, sambungnya, telah merancang penyehatan APBN atau konsolidasi fiskal yang tidak hanya melalui pengendalian belanja dan inovasi pembiayaan, tetapi juga berupaya meningkatkan pendapatan negara, terutama pajak.

Menurut menkeu, kinerja penerimaan pajak akan terus diperbaiki seiring dengan adanya reformasi perpajakan. Nanti, reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah akan mencakup aspek kebijakan dan administrasi.

Dari aspek kebijakan misalnya, diarahkan untuk perluasan basis pemajakan dan menjawab tantangan mengenai daya saing. Sementara itu, dari sisi reformasi administrasi, meliputi perbaikan sistem agar lebih sederhana dan efisien, serta menjamin kepastian hukum perpajakan.

Baca Juga: Skema Pajak Baru untuk Netflix Cs Disiapkan, Wajib Ada Alih Bahasa

Sri Mulyani menegaskan langkah konsolidasi fiskal akan dijalankan sekaligus, baik optimalisasi pendapatan, penguatan belanja berkualitas, maupun inovasi pembiayaan. Semua tahapan dilakukan seiring dengan laju pemulihan ekonomi dengan ditunjang data yang memadai.

"Dalam keseluruhan desain, kami menyusun kalau ada perbaikan ekonomi maka konsolidasi fiskal dimulai," ujarnya.

Pada RAPBN 2022, pemerintah merencanakan defisit APBN 2022 akan senilai Rp868,0 triliun atau 4,85% terhadap PDB. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan fiskal agar utang berada dalam batas yang terkendali melalui inovasi pembiayaan yang menjadi bagian dari reformasi fiskal.

Baca Juga: Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Hingga Juli 2021, posisi utang pemerintah telah mencapai Rp6.570,17 triliun atau setara dengan 40,51% terhadap PDB. (rig)

Topik : menkeu sri mulyani, konsolidasi fiskal, defisit APBN, rapbn 2022, penerimaan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 02 Desember 2021 | 16:18 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Ini 7 Program DJP dalam Memperkuat Integritas Pegawai Pajak

Kamis, 02 Desember 2021 | 15:30 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

Maksimalkan Penerimaan Pajak, Sektor Usaha Informal Perlu Diatasi

Kamis, 02 Desember 2021 | 14:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Oktober 2021, Pertumbuhan Nilai Restitusi Pajak Capai 13%

Kamis, 02 Desember 2021 | 12:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Antisipasi Tax Exposure, Kajian Diagnostik Pajak Perlu Ada Sebelum IPO

berita pilihan

Sabtu, 04 Desember 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Ada MotoGP, Setoran PAD 2022 Diprediksi Bakal Meroket

Sabtu, 04 Desember 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

DJP Gencarkan Pengawasan WP Penerima Insentif, Begini Ketentuannya

Sabtu, 04 Desember 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Beberkan 3 Upaya Pemerintah Dorong Teknologi Digital

Sabtu, 04 Desember 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: Wajib Pajak UMKM Bakal Wajib Lapor Omzet Mulai 2022

Sabtu, 04 Desember 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada UU HPP, Sri Mulyani Yakin Perpajakan Jadi Sumber Penerimaan Andal

Sabtu, 04 Desember 2021 | 06:30 WIB
SPANYOL

Skema Pajak Baru untuk Netflix Cs Disiapkan, Wajib Ada Alih Bahasa

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:26 WIB
PMK 171/2021

PMK Baru, Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Sistem SAKTI