Berita
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 Juni 2021 | 10:02 WIB
KURS PAJAK 23 JUNI 2021-29 JUNI 2021
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Aksi Unilateral Pajak Digital, AS Diminta Tak Jalankan Rencana Balasan

A+
A-
1
A+
A-
1
Aksi Unilateral Pajak Digital, AS Diminta Tak Jalankan Rencana Balasan

Ilustrasi. 

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Pelaku usaha sektor digital meminta Amerika Serikat (AS) serius mendukung tercapainya konsensus atas proposal Pillar 1: Unified Approach dan Pillar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Perwakilan dari App Association, Brian Scarpelli mengatakan tercapainya konsensus atas proposal yang diusung OECD tersebut diharapkan dapat menghapuskan praktik pengenaan digital service tax (DST) secara unilateral yang dilakukan beberapa yurisdiksi.

"Kami merekomendasikan kepada pemerintah AS untuk berfokus mencapai konsensus melalui proses pada OECD dan tidak melancarkan aksi retaliasi melalui pengenaan tarif," ujar Scarpelli kepada US Trade Representative (USTR), dikutip pada Senin (11/5/2021).

Baca Juga: DJP Akhirnya Serahkan Penerbit Faktur Pajak Fiktif ke Kejari

Scarpelli mengatakan DST yang diterapkan beberapa negara seperti Inggris, Italia, Spanyol, Austria, India, dan Turki memang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan AS.

Namun demikian, aksi retaliasi melalui bea masuk tambahan yang diusung USTR dinilai bukan respons yang tepat. Retaliasi dipandang bakal merugikan usaha kecil AS dan pengembang aplikasi anggota App Association.

"Pengenaan tarif akan menimbulkan perang dagang yang berpotensi merugikan anggota-anggota kami," ujar Ketua App Association Mike Sax, seperti dilansir Tax Notes International.

Baca Juga: Bantuan Usaha Mikro Jadi Temuan BPK, Ini Respons Kemenkop UKM

Seperti diketahui, hasil investigasi Section 301 USTR menunjukkan DST atau pajak digital yang dikenakan 6 yurisdiksi – yakni Inggris, Italia, Spanyol, Austria, India, dan Turki – bersifat diskriminatif terhadap perusahaan digital AS.

Sebagai respons, USTR berencana untuk mengenakan bea masuk tambahan atas produk-produk yang diimpor oleh AS dari keenam negara tersebut. Pada awalnya, terdapat 10 yurisdiksi yang diinvestigasi USTR. Selain 6 negara itu, ada Indonesia, Brazil, Republik Ceko, dan Uni Eropa.

Dalam laporannya, USTR menyimpulkan Indonesia, Brazil, Republik Ceko, dan Uni Eropa belum mengenakan DST yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan AS. Dengan demikian, tidak ada aksi retaliasi yang akan dikenakan terhadap barang impor dari keempat yurisdiksi tersebut. (kaw)

Baca Juga: Layanan Elektronik DJP yang Sempat Gangguan Sudah Bisa Dipakai Lagi

Topik : Amerika Serikat, AS, pajak digital, aksi unilateral, OECD
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 23 Juni 2021 | 13:00 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 23 Juni 2021 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 23 Juni 2021 | 11:49 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 23 Juni 2021 | 11:30 WIB
PEMERIKSAAN BPK
berita pilihan
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:30 WIB
KABUPATEN CIAMIS
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:20 WIB
KABUPATEN MEMPAWAH
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:05 WIB
KABUPATEN SANGGAU
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:00 WIB
AUDIT KEUANGAN NEGARA
Kamis, 24 Juni 2021 | 17:43 WIB
LKPP 2020