KEPABEANAN DAN CUKAI

Ajukan Keberatan Bea Cukai, Wajib Serahkan Jaminan

Nora Galuh Candra Asmarani | Selasa, 11 Juni 2024 | 20:49 WIB
Ajukan Keberatan Bea Cukai, Wajib Serahkan Jaminan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan keberatan kepada Ditjen Pajak (DJBC) wajib menyerahkan jaminan. Hal ini sebagaimana diatur dalam PMK 51/2017 s.t.d.d PMK 136/2022.

Jaminan dalam konteks ini adalah garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan, cukai, dan/atau pemenuhan kewajiban yang dipersyaratkan. Jaminan itu harus diserahkan sebesar tagihan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor (PDRI), atau sanksi yang harus dibayar.

“Orang [orang pribadi atau badan hukum] yang mengajukan keberatan, wajib menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar,” bunyi Pasal 5 ayat (1) PMK 51/2017 s.t.d.d PMK 136/2022, dikutip pada Selasa (11/6/2024).

Baca Juga:
DJBC: Banyak Individu yang Impor Barang Tanpa Pahami Aturan Kepabeanan

Untuk keberatan di bidang kepabeanan, bentuk jaminan sesuai dengan ketentuan yang mengatur soal jaminan. Bentuk jaminan dalam rangka keberatan di bidang cukai bisa berupa jaminan tunai, jaminan bank, atau jaminan dari perusahaan asuransi. Simak ‘Apa Itu Jaminan dalam Kepabeanan dan Cukai?’.

Adapun jaminan tersebut harus memiliki masa penjaminan minimal 60 hari sejak tanggal tanda terima berkas pengajuan keberatan. Selain itu, jaminan tersebut harus memiliki masa pengajuan klaim jaminan selama 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu jaminan.

Atas penyerahan jaminan, orang atau badan hukum akan mendapat bukti penerimaan jaminan. Bukti penerimaan jaminan tersebut wajib dilampirkan dalam surat keberatan.

Baca Juga:
Sama-Sama Kawasan Khusus, Apa Beda KEK dan KPBPB?

Namun, tidak semua pengajuan keberatan harus disertai dengan jaminan. Sebab, pemerintah telah mengatur 3 kondisi yang dikecualikan dari kewajiban penyerahan jaminan dalam rangka keberatan di bidang kepabeanan.

Pertama, barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean. Kedua, tagihan telah dilunasi. Ketiga, penetapan pejabat bea dan cukai tidak menimbulkan kekurangan pembayaran. Ketentuan lebih lanjut mengenai keberatan di bidang kepabeanan dan cukai serta jaminan yang harus diserahkan dapat disimak dalam PMK 51/2017 s.t.d.d PMK 136/2022. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 13 Juni 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Banyak Individu yang Impor Barang Tanpa Pahami Aturan Kepabeanan

Kamis, 13 Juni 2024 | 20:53 WIB KAWASAN EKONOMI

Sama-Sama Kawasan Khusus, Apa Beda KEK dan KPBPB?

Kamis, 13 Juni 2024 | 10:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Barang Hilang Saat Diperiksa, DJBC Minta Konfirmasi ke Jasa Eksepedisi

Rabu, 12 Juni 2024 | 19:00 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Bea Cukai Musnahkan BKC Ilegal Rp 4 Miliar, Terbanyak Rokok dan Miras

BERITA PILIHAN
Kamis, 13 Juni 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Banyak Individu yang Impor Barang Tanpa Pahami Aturan Kepabeanan

Kamis, 13 Juni 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Permohonan Penonaktifan NPWP, Wajib Pajak Tak Perlu EFIN

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Apakah Wajib Pajak di Sistem Lama Perlu Daftar Lagi?

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahukah Kamu, Apa Beda Pemotongan dan Pemungutan Pajak?

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:47 WIB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Masih Banyak Warga di Daerah Lebih Memilih Bayar Pajak secara Manual

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN DEMAK

Pajak Hiburan Maksimum 75%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Demak

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:35 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pesan Jokowi ke Rakyat: Jangan Judi, Mending Uangnya Buat Modal Usaha

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Tax Holiday, BKF Sebut Indonesia Dapat Investasi Rp370 Triliun

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:00 WIB COMPANY VISIT UNIVERSITAS TRISAKTI

Mahasiswa Trisakti Menilik Kultur Kerja Profesional Pajak di DDTC