VAKSIN COVID-19

Ajukan 108 Juta Dosis Vaksin Gratis, Ini Kata Sri Mulyani

Dian Kurniati | Kamis, 07 Januari 2021 | 17:44 WIB
Ajukan 108 Juta Dosis Vaksin Gratis, Ini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tengah mengajukan 108 juta vaksin Covid-19 secara gratis kepada konsorsium Gavi-Covax Facility.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan program tersebut sangat penting bagi Indonesia karena bisa menambah ketersediaan vaksin untuk masyarakat. Dia bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga telah menandatangani Formulir B untuk mendapatkan vaksin gratis tersebut.

"Adanya vaksin Covax akan banyak membantu dari kemampuan anggaran kita untuk bisa memenuhi kebutuhan program vaksinasi ini," katanya melalui konferensi video, Kamis (7/1/2021).

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Sri Mulyani mengatakan kebutuhan anggaran untuk penyediaan vaksin dan program vaksinasi nasional akan mencapai lebih dari Rp73 triliun. Pemerintah menjamin ketersediaan dana untuk vaksinasi karena menjadi program prioritas tertinggi untuk menangani pandemi Covid-19 saat ini.

Presiden Joko Widodo menargetkan program vaksinasi untuk 181,5 juta penduduk bisa rampung tahun ini. Oleh karena itu, Sri Mulyani telah menyiapkan dana melalui APBN 2021 dan melakukan realokasi anggaran untuk mendukung kesuksesan program vaksinasi tersebut.

Dia mengaku senang adanya fasilitas untuk memperoleh vaksin gratis dari Gavi-Covax bagi 20% populasi negara. Dia berharap ketersediaan vaksin itu akan memberi tambahan pilihan dan ketenangan bagi masyarakat yang akan divaksin.

Baca Juga:
Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

"Bagi Indonesia, mendapatkan akses vaksin dari berbagai produk yang sudah dikembangkan menjadi penting,” imbuh Sri Mulyani.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah sebelumnya telah mengirim Formulir A kepada Gavi-Covax yang berisi kelengkapan teknis keikutsertaan Indonesia mengajukan vaksin gratis. Sementara itu, formulir B memuat konfirmasi keikutsertaan Indonesia pada program tersebut.

Jika pengajuan 108 juta dosis vaksin disetujui, jumlah komitmen vaksin untuk Indonesia akan makin banyak. Saat ini, pemerintah telah mengantongi komitmen 125 juta dosis vaksin dari Sinovac, 50 juta dosis vaksin dari Astrazeneca, serta 50 juta dosis vaksin dari Novavax. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 13:39 WIB PENERIMAAN PAJAK

Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:21 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp 8,1 Triliun pada Kuartal I/2024

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara